AKI Tinggi: Cermin Gagalnya Layanan Kesehatan

TanahRibathMedia.Com—Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan suatu negara. Ironisnya, Indonesia masih mencatat AKI yang tergolong tinggi, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Kondisi ini terjadi di tengah fakta bahwa jumlah dokter spesialis kandungan di Indonesia justru mengalami surplus (KoranIndopos.com, 21-4-2026). Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesehatan ibu bukan semata-mata terkait jumlah tenaga medis, tetapi lebih dalam lagi menyangkut tata kelola sistem kesehatan yang diterapkan.

Data menunjukkan bahwa sebagian besar dokter kandungan terkonsentrasi di kota-kota besar. Sementara itu, wilayah pelosok, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk sebagian wilayah Papua, masih mengalami keterbatasan akses terhadap tenaga kesehatan spesialis. Ketimpangan ini dipengaruhi oleh minimnya fasilitas kesehatan, infrastruktur yang belum memadai, serta rendahnya tingkat kesejahteraan yang ditawarkan di daerah dibandingkan dengan perkotaan.

Upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan tenaga medis sebenarnya pernah dilakukan melalui berbagai program penempatan dokter spesialis. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, termasuk persoalan hukum dan hak individu tenaga kesehatan. Akibatnya, distribusi dokter spesialis kandungan yang tidak merata terus berlangsung dan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan ibu di berbagai daerah.

Tingginya AKI sejatinya menjadi alarm bahwa negara belum optimal dalam menjalankan tanggung jawabnya melindungi nyawa rakyat, khususnya para ibu. Padahal, keselamatan ibu tidak hanya menyangkut individu yang bersangkutan, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan dan pengasuhan generasi berikutnya. Ketika seorang ibu meninggal akibat komplikasi kehamilan atau persalinan yang seharusnya dapat dicegah, maka sesungguhnya telah terjadi kegagalan sistem dalam memberikan perlindungan yang layak.

Dalam sistem kapitalisme, sektor kesehatan sering kali dikelola dengan pendekatan ekonomi dan bisnis. Akibatnya, pelayanan kesehatan cenderung mengikuti logika keuntungan. Fasilitas kesehatan berkembang pesat di wilayah yang menjanjikan keuntungan ekonomi, sedangkan daerah yang dianggap kurang menguntungkan sering kali tertinggal. 

Negara lebih banyak berperan sebagai regulator yang mengatur mekanisme pelayanan, sementara penyediaan layanan kesehatan semakin bergantung pada pertimbangan pasar. Akibatnya, persoalan distribusi tenaga kesehatan tidak pernah terselesaikan secara mendasar.

Islam memandang kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dijamin oleh negara. Negara tidak boleh menyerahkan urusan kesehatan kepada mekanisme pasar ataupun keuntungan ekonomi semata. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa penguasa memiliki kewajiban langsung untuk mengurus kebutuhan rakyat, termasuk dalam bidang kesehatan.

Dalam sistem Islam, negara berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis yang cukup, serta memastikan distribusinya merata hingga ke seluruh wilayah. Tidak boleh ada daerah yang kekurangan dokter, bidan, perawat, maupun sarana kesehatan. Negara juga wajib membangun infrastruktur pendukung seperti jalan, transportasi, dan sarana komunikasi agar masyarakat mudah mengakses layanan kesehatan.

Selain itu, pembiayaan kesehatan dalam Islam berasal dari Baitulmal sehingga pelayanan kesehatan dapat diberikan secara gratis atau sangat terjangkau bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, pelayanan kesehatan tidak bergantung pada kemampuan ekonomi masyarakat ataupun pertimbangan keuntungan finansial.

Sejarah peradaban Islam menunjukkan bagaimana negara memberikan perhatian besar terhadap pelayanan kesehatan. Rumah sakit dibangun di berbagai wilayah dan dibiayai negara sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa hambatan biaya. Prinsip inilah yang menjadikan kesehatan benar-benar sebagai hak rakyat yang dijamin negara. Karena itu, tingginya angka kematian ibu di tengah surplus dokter kandungan hendaknya menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem yang ada.

Solusi hakiki bukan hanya menambah jumlah tenaga kesehatan, melainkan membangun tata kelola yang mampu menjamin pemerataan layanan kesehatan hingga ke pelosok negeri. Islam menawarkan konsep pengelolaan kesehatan yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama, sehingga keselamatan ibu dan generasi dapat terjamin secara menyeluruh. Wallāhu a'lam bi ash-shawāb.