Infrastruktur ‘Low Budget’, Nyawa Rakyat Jadi Taruhan

TanahRibathMedia.Com—Tragedi memilukan kembali terjadi di perlintasan kereta api Stasiun Bekasi Timur. Tabrakan beruntun yang melibatkan taksi hijau, dua KRL, dan KA Argo Bromo Anggrek pada Senin malam (27-4-2026) telah merenggut sedikitnya 16 nyawa manusia, yang mayoritas adalah perempuan di gerbong khusus dan puluhan lainnya luka-luka (Kompas.tv, 29 April 2026).

Faktanya, peristiwa ini diawali oleh mogoknya sebuah taksi di tengah rel. KRL yang menabrak taksi tersebut terhenti di jalur, insiden ini berdampak pada perjalanan KRL lainnya, yakni kereta Jakarta-Cikarang yang berada di lintasan sebelahnya. KRL yang tengah berhenti, dalam sekejap dihantam dari belakang oleh KA Argo Bromo Anggrek yang tengah dalam perjalanan.

Jika kita hanya melihat permukaan, kita akan menyalahkan sopir taksi atau karena kesalahan teknis saja. Namun kita harus melihat akar masalahnya yaitu:

Infrastruktur yang "murahan".

Keberadaan perlintasan sebidang (JPL) adalah bukti kegagalan negara dalam menyediakan infrastruktur yang aman. Dalam sistem kapitalisme yang penuh perhitungan untung rugi, pembangunan flyover atau underpass di setiap titik rawan dianggap "membebani anggaran". Nyawa rakyat seolah lebih murah harganya dibandingkan biaya konstruksi.

Lemahnya koordinasi dan sistem keamanan.

Bagaimana mungkin kereta sekelas Argo Bromo bisa menghantam KRL yang sedang berhenti di jalur yang sama? Ini menunjukkan kegagalan sistem kontrol dan komunikasi yang seharusnya canggih. Dalam sistem sekuler, birokrasi seringkali lamban dan penuh kelalaian karena orientasinya bukan pelayanan (ri'ayah), melainkan sekadar tugas administratif.

Dalam pandangan Islam, transportasi dan infrastruktur umum adalah urusan krusial yang wajib dikelola negara secara sempurna. Rasulullah saw. bersabda: 

“Imam (Kepala Negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR Bukhari).

Solusi sistemik Islam di bawah naungan Khilafah meliputi:

Penghapusan Perlintasan Sebidang: Khilafah tidak akan membiarkan kereta api (transportasi berkecepatan tinggi) bersinggungan langsung dengan kendaraan jalan raya. Pembangunan jembatan atau terowongan adalah kewajiban negara, tanpa harus menunggu investasi swasta atau dana pinjaman luar negeri yang menjerat. 

Teknologi untuk Kemaslahatan Umat: Islam memerintahkan negara untuk mengadopsi teknologi terbaik guna menjamin keselamatan warga. Sistem otomatisasi pencegah tabrakan (Automatic Train Protection) akan diterapkan secara menyeluruh sebagai bentuk ri'ayah (pengurusan) negara terhadap rakyatnya.

Tanggung Jawab Mutlak Pemimpin: Jika terjadi kecelakaan akibat kelalaian negara dalam penyediaan infrastruktur, maka Khalifah bertanggung jawab. Santunan (diyat) bagi korban meninggal akan diberikan dengan layak, dan pejabat yang lalai akan dikenai sanksi tegas (ta'zir).

Tragedi Bekasi Timur adalah alarm keras bahwa nyawa kita tidak akan pernah benar-benar aman selama sistem kapitalisme-sekuler yang mengagungkan materi masih memimpin. Hanya dengan penerapan Syariat Islam secara kaffah dalam bingkai Khilafah, keselamatan dan kehormatan nyawa manusia akan benar-benar terjaga.