Film Pesta Babi dan Ketimpangan Lahan: Buah Sistem Sekularisme Kapitalisme

TanahRibathMedia.Com—Dikutip dari Kompas.com (13-5-2026), pelarangan nonton bareng (nobar) film dokumenter "Pesta Babi" terjadi di sejumlah wilayah. Alasan pelarangan beragam, mulai dari persoalan izin hingga muatan film yang dinilai provokatif.

Baru-baru ini ramai terkait pemutaran film "Pesta Babi" yang dinilai tak sejalan dengan kepentingan penguasa, yang menceritakan tentang perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan dalam melawan proyek besar pemerintah yang mengubah hutan serta tanah adat mereka menjadi kawasan industri sawit, tebu, dan proyek pangan skala besar, akhirnya di beberapa tempat dibubarkan secara sepihak. Padahal seharusnya itu bisa menjadi bahan kritik dan evaluasi bagi pemerintah. Beberapa alasan pembubaran adalah: 

1.  Ada yang menilai provokatif dari judulnya. Di beberapa tempat dengan masyarakat yang majemuk dan religius, istilah ini dinilai sensitif yang berpotensi memancing kesalahpahaman jika tidak dipahami konteksnya secara utuh.

2. Narasi isu Papua dan tuduhan provokatif.

3. Masalah prosedur dan izin keramaian.

4. Menjaga kondusivitas internal kampus supaya tidak terseret konflik politik.

Melihat beberapa alasan tersebut, sebenarnya pemerintah tak mau masyarakatnya memiliki pemikiran yang terbuka dan kritis, ini bertentangan tentunya dengan prinsip dasar demokrasi. Di mana kebebasan berpendapat merupakan pilar utama. Jika masyarakatnya saja dilarang bersuara, otomatis kedaulatan bergeser dari rakyat ke tangan penguasa, yang menjadikannya bersifat otoriter.

Oleh sebab itu banyak kerusakan yang terjadi di atas sistem demokrasi yang sifatnya otoriter. Jika mengangkat film "Pesta Babi" kerusakan yang terjadi adalah ketimpangan lahan. Alasannya karena kebijakan lebih berpihak pada pemilik modal, suara rakyat kecil sulit memengaruhi kebijakan, aparat lebih melindungi kekuasaan daripada keadilan, banyak masyarakat yang memilih bungkam karena takut ancaman dari pihak atas, dan lain sebagainya.

Karena demokrasi merupakan salah satu buah dari sistem sekulerisme, maka wajar saja masih banyak ketimpangan yang terus terjadi. Penjagaan harta dalam sistem ini salah satunya, belum memastikan distribusi kekayaan yang adil bagi seluruh masyarakat. Terlebih di daerah pelosok seperti Papua, masih banyak kebutuhan primer yang belum difasilitasi oleh pemerintah. Tak heran ada dari mereka yang ingin memisahakan diri dari Indonesia.

Islam memiliki prinsip perekonomian yang adil. Dalam Islam, prinsip ekonomi bertujuan mencegah penumpukan kekayaan dan memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi. Maka tak akan ada lagi yang namanya ketimpangan lahan, karena lahan milik individu diakui oleh negara, dan tidak bisa digusur paksa, sedangkan lahan milik umum akan dikelola oleh negara untuk kemaslahatan rakyat.

Ada tiga jenis kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam:

1. Kepemilikan individu, yaitu harta yang boleh dimilki secara pribadi, contoh: hasil usaha, rumah, pakaian, dan lain-lain.

2. Kepemilikan umum, yaitu harta atau sumber daya alam yang menjadi hak bersama masyarakat, dan tidak boleh dimonopoli individu manapun,contoh: air, sungai, laut, fasilitas publik, dan lain sebagainya. 

3. Kepemilikan negara, yaitu harta yang menjadi hak negara untuk dikelola demi kepentingan masyarakat, contoh: fai', kharaj, jizyah, dan lain sebagainya.

Maka sangat jelas dan terstruktur akan disalurkan ke mana harta dalam Islam, karena memiliki pos-posnya tersendiri. Apabila negara ingin menjalankan suatu proyek maka asasnya bukan lagi manfaat untuk segelintir orang, melainkan pada kebutuhan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan syariat, akibatnya tak ada proyek yang mangkrak karena semua diperlukan oleh rakyat.

Terlebih negara terbuka terhadap kritik penguasa, apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kritik dalam Islam bertujuan menjaga keadilan dan mencegah kezaliman. Selain itu, Islam juga menjadikan pemimpin adalah amanah, bukan penguasa mutlak. Sebab itu, pemimpin dalam Islam tak boleh anti kritik, karena semua yang ia riayah akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Maka kritik sangat diperlukan agar tidak menyimpang dari amanah mengurus rakyat.