Urbanisasi: Alarm Kesenjangan antara Desa dan Kota

TanahRibathMedia.Com—Fenomena arus urbanisasi di Indonesia pasca-hari Raya Idulfitri selalu berulang setiap tahunnya. Momen silaturahmi dan pulang kampung justru berlanjut menjadi perpindahan penduduk desa besar-besaran menuju kota. Ini menjadi sinyal kuat adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan yaitu kesenjangan ekonomi yang semakin nyata antara desa dan kota, bukan hanya fenomena mobilitas biasa.

Jakarta masih menjadi magnet bagi para pendatang karena memiliki daya tarik sederhana seperti peluang kerja, akses ekonomi, dan fasilitas hidup yang jauh lebih lengkap dibanding desa. Sehingga ini membuat arus masuk ke kota lebih besar daripada arus keluar pasca lebaran yang kian meningkat setiap tahunnya (Metrotvnews.com, 27-03-2026).

Di balik arus ini tersimpan realitas pahit, yaitu urbanisasi menjadi gambaran desa belum mampu menjadi ruang hidup yang layak bagi warganya sendiri. Ketimpangan ini merupakan hasil nyata sistem ekonomi yang berjalan dan bukanlah sebuah kebetulan. Dalam kerangka kapitalisme, pembangunan lebih condong terkonsentrasi pada wilayah yang dianggap produktif secara ekonomi, dalam hal ini adalah kota. Inilah yang akhirnya mengakibatkan desa menjadi wilayah yang tertinggal. Karena kuatnya ketimpangan alokasi anggaran yang bersifat kota-sentris membuat desa hanya mendapat sisa perhatian.

Meski program-program pembangunan desa seperti adanya koperasi desa (kopdes) atau BUMDes sering digembar-gemborkan sebagai solusi, namun pada praktiknya, banyak yang tidak berjalan secara optimal. Bahkan sebagian berubah menjadi proyek administratif yang lebih menonjolkan pencitraan daripada pemberdayaan nyata dan tidak sedikit pula yang menjadi ajang distribusi keuntungan bagi segelintir pihak.

Urbanisasi ini berdampak pada hilangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif yaitu generasi muda yang diharapkan menjadi penggerak pembangunan lokal. Sedangkan di kota justru semakin terbebani secara demografis dengan meningkatnya kepadatan penduduk, tekanan pada langan kerja, dan bertambahnya Kawasan pemukiman yang tidak layak. Oleh karena itu, ini bukanlah persoalan distribusi penduduk saja, melainkan kegagalan sistem dalam menjamin kesejahteraan yang merata.

Sedangkan dalam perspektif Islam, persoalan ini dipandang berbeda. Fokus dalam politik ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan individu, yang bukan hanya pertumbuhan wilayah. Artinya, di mana pun manusia berada, baik di desa maupun di kota, negara wajib memastikan kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Pembangunan harus merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak boleh terpusat. Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung desa, dikelola secara serius sehingga mampu menjadi sumber kesejahteraan dan bukan menjadi sektor pinggiran. Desa tidak akan lagi menjadi wilayah yang ditinggalkan dengan adanya pengelolaan yang tepat, melainkan menjadi tempat yang menjanjikan kehidupan yang layak.

Seorang khalifah dalam sistem permerintahan Islam tidak hanya memimpin dari pusat, tetapi aktif melakukan inspeksi hingga ke pelosok. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi riil masyarakat, bukan sekadar laporan administratif saja.

Urbanisasi pascalebaran seharusnya tidak hanya dipandang sebagai fenomena biasa tahunan saja, namun ini merupakan alarm keras yang mengingatkan kita bahwa selama kesenjangan antara desa dan kota masih terus dibiarkan akan membuat arus ini terus berulang. Pertanyaannya bukan lagi mengapa orang desa pergi ke kota, tetapi mengapa desa belum menjadi tempat yang layak untuk mereka tinggali.