Belajar dari Umar bin Khattab: Apakah Program MBG Sudah Menyentuh yang Paling Membutuhkan?

TanahRibathMedia.Com—Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) hadir dengan visi besar: membangun generasi sehat menuju Indonesia Emas. Dengan anggaran fantastis mencapai Rp335 triliun pada tahun 2026 dan target 82,9 juta penerima, program ini secara ideal merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat.

Namun realitas di lapangan justru memunculkan pertanyaan mendasar: apakah anggaran besar ini benar-benar berpihak kepada rakyat yang membutuhkan, atau justru terserap pada struktur dan kepentingan tertentu?

Dalam Islam, hal ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut amanah. Allah berfirman:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisa [4]: 58).

Ketika anggaran tidak sampai kepada yang berhak, maka yang bermasalah bukan hanya sistemnya tetapi juga tanggung jawab kepemimpinan itu sendiri.

Sejumlah data menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan dan implementasi yang dijalankan selama program MBG ini berlangsung. Pertama riset menunjukkan 88,5% manfaat program dinilai mengalir ke elite politik (44,5%) dan pengelola (44,0%), sementara anak-anak hanya sekitar 6,5%.

Dalam perspektif Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip distribusi keadilan. Allah berfirman:

مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِۘ

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

Ayat ini menegaskan bahwa harta negara harus berputar dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang paling membutuhkan bukan terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Kedua anggaran MBG sebesar Rp335 triliun dengan biaya Rp1,2 triliun per hari seharusnya fokus pada pemenuhan gizi, namun realisasi dalam belanja kebutuhan SPPG dan kebutuhan pokok distribusi makanan justru memunculkan kontroversi.

Dari berbagai informasi terbaru, sorotan publik  semakin menguat karena anggaran sebesar Rp1,39 triliun dialokasikan untuk kendaraan kepada SPPG, termasuk sekitar Rp1,2 triliun untuk motor listrik (±21.801 unit). Kemudian  anggaran sebesar Rp623,3 miliar untuk pakaian, termasuk Rp6,9 miliar hanya untuk kaos kaki, bahkan beredar kalkulasi sepasang kaos kaki dihargai Rp 100.000. dan tercatat pula anggaran sebesar Rp830,1 miliar untuk perangkat teknologi, termasuk tablet dengan harga yang dinilai lebih mahal dari harga pasaran di masyarakat.

Ironisnya, di saat yang sama kondisi para guru honorer (±2,6 juta orang) hanya mendapatkan tambahan sekitar Rp 100.000 per bulan. Banyak guru di pelosok negeri masih berjuang setiap harinya untuk bertahan hidup dengan fasilitas yang rerbatas, jarak rumah dan sekolah sangat jauh dan sulit di akses, bangunan sekolah yang tidak layak digunakan untuk ngajar dan mengajar, kondisi pendidikan yang sangat jauh dari negara maju lainnya. Bukankah Indonesia ingin menjadi Indonesia Emas pada 2030?

Selain itu, data anggaran kementerian menunjukkan dominasi besar pada BGN (±Rp223,6 triliun), jauh melampaui sektor lain, termasuk pendidikan itu sendiri.

Dalam sejarah Islam, negara bukan hanya membuat program, tetapi memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi secara langsung. Sosok khilafah Umar bin Khattab dikenal sebagai sahabat dekat Rasulullah saw. beliau khilafah kedua setelah Abu Bakar As Syidiq. Umar bin Khatab adalah sosok pemimpin yang selalu memastikan rakyat nya tidak kelaparan secara langsung, ia mengawasi langsung distribusi harta negara dengan ketat dan ia hidup dalam keadaan sederhana meski memimpin wilayah luas.

Suatu malam, beliau berkeliling bersama Aslam dan menemukan seorang janda dengan anak-anak nya yang menangis karena kelaparan. Sang ibu merebus batu dalam panci hanya untuk menenangkan anaknya agar menunggu sang ibu masak dan karena kelelahan pun anak-anak nya akan tertidur dengan sendirinya.

Mendengar keluhan bahkan celaan terhadap dirinya yang di lontarkan sang Ibu, Umar tidak marah dan menghukum sang Ibu dan anaknya. Ia justru menangis, merasa bersalah, malam itu juga Umar segera kembali ke baitul mal untuk memikul sendiri sekarung gandum dan beberapa bahan makanan lainya , Umar membawanya kepada keluarga tersebut. Ia bahkan membantu memasak bubur dan menyuapi anak-anak ibu tersebut hingga kenyang.

Keesokan harinya, ketika sang ibu mengetahui dari orang di sekelilingnya bahwa penolongnya adalah Umar bin Khatab, orang yang ia caci maki tadi malam, ia merasa sangat ketakutan. Namun Umar justru mengakui kesalahannya sebagai pemimpin yang lalai memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Sepenggal kisah tersebut menunjukkan bahwa pemimpin dalam Islam tidak bersembunyi di balik sistem, tetapi hadir langsung menyelesaikan masalah. Kita bandingkan dengan kondisi hari ini anggaran besar justru terserap pada tujuan tertentu untuk pihak tertentu, rakyat sebagai objek utama malah mendapat porsi manfaat yang sangat kecil dari segelintir anggaran yang ada.Dalam Islam, negara adalah raa’in (pengurus rakyat) sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. dan para sahabat-sahabat nya dalam memimpin kepemimpinan suatu negara.

Namun jika kita lihat fenomena yang terjadi kini pada program MBG, anggaran yang di keluarkan lebih banyak terserap pada sistem pendukung program dari pada inti dari program tersebut, terjadi distribusi tidak langsung menyentuh rakyat, kebijakan yang di lakukan bersifat top-down dan jauh dari realitas

Maka terjadi pergeseran fungsi utamanya dari pelayanan masyarakat menjadi proyek menguntungkan, dari sebuah amanah menjadi administrasi semata, dari konsep keadilan menjadi distribusi tidak merata.

Islam secara tegas menolak hal ini. Dalam sistem Islam:

* Harta negara (baitul mal) adalah amanah para pemimpin kepada rakyatnya

* Penggunaannya wajib tepat sasaran kepada orang-orang yang berhak menerimanya

* Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt atas setiap perkataan dan perbuatannya.

Untuk meluruskan program pemerintah selama ini seperti MBG, solusi Islam bersifat mendasar:

1. Fokus pada Kebutuhan Pokok Masyarakat (Pangan-Papan-Sandang)

Anggaran yang di gelintirkan pemerintah seharusnya diprioritaskan pada makanan yang benar-benar bergizi bagi manusia khusunya pada anak pada masa tumbuh kembangnya, bukan pada fasilitas tambahan pendukung seperti kendaraan, bangunan, atribut bahkan pada hal-hal yang sebenarnya tidak di perlukan.

2. Distribusi Langsung dan Tepat Sasaran

Negara harus memastikan makanan sampai langsung ke rakyat tanpa banyak perantara yang berpotensi menimbulkan pemborosan. Dari produsen bahan baku, langsung di kelola di SPPG, dari SPPG langsung ke sekolah-sekolah atau tempat yang menjadi tujuan distribusi makanan tersebut.

3. Penghapusan Pemborosan Anggaran

Upaya menghilangkan pengeluaran yang tidak prioritas, tidak mendesak, atau tidak memberi manfaat langsung bagi rakyat.

Kepemimpinan seperti Umar bin Khattab menunjukkan bahwa setiap harta negara adalah amanah, sehingga tidak boleh digunakan secara berlebihan (israf), harus tepat sasaran, diprioritaskan untuk kebutuhan pokok rakyat. Artinya, penghapusan pemborosan bukan sekadar efisiensi teknis, tetapi bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual dalam mengelola amanah umat.

4. Keseimbangan Sektor Pendidikan

Generasi unggul tidak hanya butuh gizi, tetapi juga sistem pendidikan yang berkualitas. Kesejahteraan seorang guru harus menjadi prioritas yang setara. Diberikan akses dan kemudahan sistem pada guru dan sistem pendidikan, gaji yang memanusiakan manusia, fasilitas dan jaminan yang memadai, dan diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan setiap guru.

5. Kepemimpinan yang Amanah dan Dekat dengan Rakyat

Meneladani Umar bin Khattab, pemimpin harus turun langsung melihat kondisi rakyat, bukan hanya bergantung pada laporan yang di laporkan setiap bulanya.

Program MBG adalah gagasan besar yang lahir dari niat baik para pemimpin bagi rakyatnya. Namun dalam pandangan Islam, keberhasilan tidak dapat diukur dari besarnya anggaran yang di longsorkan pada program ini, melainkan dari sejauh mana kebijakan itu menghadirkan kemaslahatan yang nyata dan tepat sasaran bagi uang membutuhkan.

Jika anggaran yang begitu besar justru lebih banyak terserap pada aspek fasilitas pendukung dibanding pemenuhan kebutuhan mendasar rakyat, maka persoalan ini bukan lagi sekadar teknis pelaksanaan, melainkan menyentuh akar yang lebih dalam yaitu tentang arah kebijakan dan landasan ideologinya.

Dalam Islam, negara bukan sekadar pengelola program, tetapi negara adalah penanggung jawab langsung atas kesejahteraan rakyat. Hal ini jauh telah di contohkan pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, yang menjadikan kebutuhan rakyat sebagai prioritas utama, bahkan memastikan tidak ada satu pun rakyat yang kelaparan di setiap malamnya apalagi sampai terabaikan pada masa kepemimpinan nya. Keadilan dalam Islam bukan slogan administratif, tetapi keberpihakan sistemik yang lahir dari akidah dan diwujudkan dalam kebijakan.

Di sinilah letak perbedaannya ketika kebijakan lahir dari sistem sekuler, orientasinya sering terjebak pada angka, citra, dan distribusi yang tidak merata. Sedangkan dalam sistem Islam, seluruh kebijakan dibangun di atas akidah yang melahirkan tanggung jawab, amanah, dan distribusi kekayaan yang adil.

Maka, jika MBG ingin benar-benar menjadi jalan menuju Indonesia Emas, ia tidak cukup hanya diperbaiki secara teknis, tetapi harus ditopang oleh perubahan paradigma dari sekadar program menjadi sistem yang berlandaskan nilai Islam yang menjadikan amanah sebagai fondasi, keadilan sebagai tujuan, dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.

Karena pada akhirnya, solusi hakiki bukan terletak pada besar kecilnya program, tetapi pada sistem yang melahirkannya. [] Rianti