Syariat Diacak-acak Amerika, Khilafah Lawan Idealnya

(Aktivis Muslimah)

TanahRibathMedia.Com—Amerika Serikat sebagai adidaya dunia kini semakin mempertajam taringnya. Mata angkuhnya mampu mempengaruhi kebijakan internal negari lain, utamanya negeri-negeri muslim termasuk Indonesia. Bukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan negeri itu tapi justru untuk menguras harta, merebut kedualatan, bahkan mengacak-acak akidah bangsa itu. 

Hukumonline.com (19-2-2026) memberitakan, Indonesia telah menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ATR) dengan Amerika Serikat. Kedua negara tersebut sepakat untuk mengatur sejumlah ketentuan terkait kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal, khususnya untuk manufaktur asal Amerika Serikat. Lebih jelasnya produk Amerika Serikat dibebaskan dari kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal. Produk-produk itu di antaranya adalah kosmetik, alat kesehatan dan manufaktur lain. Pengecualian juga berlaku untuk kemasan dan material pengangkut produk manufaktur kecuali yang digunakan untuk makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi. 

Setelah kesepakatan dagang itu berlaku maka Indonesia harus mengizinkan label halal dari Amerika Serikat sendiri bukan dari Indonesia. Dengan kata lain Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) harus mengakui produk dengan sertifikasi halal dari Amerika Serikat yang akan dikirimkan ke Indonesia tanpa campur tangan. 

Semakin lama semakin jelas arah kerja pemerintah kita sekarang. Mereka tidak pernah memposisikan jabatan sebagai pelayan rakyat sebaliknya mereka malah menumbalkan rakyat. Saat Sumatera masih belum pulih, program Makan Begizi Gratis masih berpolemik dan keanggotaan Board of Peace yang memalukan umat muslim Indonesia di depan warga Palestina kini tanpa merasa berdosa malah menandatangani perjanjian pelonggaran sertifikasi halal produk dari Amerika. 

Indonesia seolah hanya mencari muka di depan Amerika agar mendapat pengakuan dunia internasional tapi pemerintah seolah tidak sadar bahwa cara yang ditempuh justru menjatuhkan keluhuran negeri ini bahkan di depan rakyatnya sendiri. Pelonggaran sertifikasi halal atas barang impor Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia adalah sebuah pengorbanan akidah umat Islam di seluruh pelosok negeri ini demi bisa "dilihat" oleh Amerika. 

Akhirnya Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh sebagai Ketua MUI Bidang Fatwa menghimbau kepada semua umat Islam di negeri ini agar tidak membeli produk-produk Amerika Serikat yang tidak jelas kehalalannya baik produk makanan atau yang lain. 

Sepertinya kita sudah kehabisan kata-kata untuk menggambarkan buruknya sistem pengelolaan negara dalam pengaruh sekuler kapitalis sekarang ini. Pemerintah sebagai aktor yang menjalankan laju kehidupan bernegara harusnya memastikan rakyat yang hidup di bawah kepemimpinannya makmur dan sejahtera. Fokus utama kebijakannya adalah untuk memutuskan kebijakan yang memudahkan masyarakat mendapat penghasilan yang tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tapi juga memastikan semua bahan makanan dan barang pemuas kebutuhan lainnya juga halal untuk dimanfaatkan.

Pemerintah sepertinya lupa bahwa bila ada warga muslimnya yang memanfaatkan produk-produk yang haram secara sengaja atau mungkin tidak sengaja karena tidak mengetahui keharamannya maka pihak yang menanggung dosa adalah pemerintah. Namun dosa dalam pemerintahan sekuler adalah sebuah kosakata sederhana yang katanya bisa dihapus dengan istighfar kepada Allah karena Dia Tuhan yang Maha Pengampun. Permohonan maaf pemerintah secara resmi di hadapan media pun rasanya cukup untuk menyedot simpati masyarakat untuk memaklumi kebijakan itu. 

Namun sampai kapan pemerintah ini akan bermain-main dengan dosa? Tidakkah mereka membaca Al Quran Surat Al Zalzalah  ayat 8 yang artinya:

Surat Al Zalzalah ayat 8 bukan sekedar surat pendek yang dihafalkan oleh anak-anak PAUD atau semisalnya tapi lebih dari itu. Surat pendek itu adalah landasan berpikir pertama bagi siapapun termasuk kepala negara sebelum memutuskan suatu hal karena Allah Swt. akan menuntut pertanggungjawaban atasnya. 

Maka dibutuhkan negara yang benar-benar menjadikan Al Quran dan Sunnah Nabi sebagai kompas penunjuk arah, panduan dalam menjalankan pemerintahan ini agar semuanya barokah sehingga terhindar dari murka Allah Swt di dunia dan siksa akhirat. Negara itu adalah Daulah Khilafah Islamiyah.  

Dalam Daulah Khilafah Islamiyah haram hukumnya bekerja sama dengan negara kafir harbi fi'lan seperti Amerika Serikat karena beberapa faktor. Faktor pertama demi menjaga kesetiaan dan keselamatan umat Islam. Hal ini terbukti bahwa semua kerja sama yang melibatkan Amerika Serikat selalu membahayakan nyawa dan akidah umat Islam. Selanjutnya kerja sama dengan mereka pasti mempengaruhi bahkan mendominasi kekuasaan mereka atas umat Islam. Di hadapan mereka umat Islam tak ubahnya seperti budak yang mudah dikendalikan untuk menuruti ambisi mereka. 

Terakhir bekerja sama dengan negara kafir harbi fi'lan juga memancing adanya konflik kepentingan yakni kepentingan antara kesetiaan pada agama, negara atau kepentingan pribadi. Hal ini tampak jelas pada kebijakan pemerintahan kita saat ini. Kita jadi bertanya-tanya sebenarnya kebijakan pemerintah itu murni untuk kemakmuran negara atau sekedar "tampil" di panggung internasional saja.