Reshuffle Kabinet Merah Putih: Quo Vadis Umat Islam?

TanahRibathMedia.Com—Banyaknya kebijakan pemerintah yang dinilai zalim oleh rakyat memicu gelombang demonstrasi sepanjang Agustus 2025. Berawal dari kebijakan sejumlah pemerintah daerah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ratusan hingga seribuan persen yang dilakukan bersamaan dengan keputusan kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang signifikan memicu kemarahan publik yang merasa terbebani di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Rangkaian aksi demonstrasi sepanjang Agustus 2025 tidak bisa dipisahkan dari kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Kekesalan masyarakat juga dipicu oleh perilaku sejumlah anggota DPR yang menari-nari setelah penetapan kenaikan tunjangan, sedangkan rakyat dalam kondisi susah mencari makan, susah mendapatkan pekerjaan, dan harus membayar pajak yang naik berkali lipat. Pernyataan kontroversial beberapa anggota DPR yang tidak simpatik atas berbagai persoalan yang dikeluhkan publik juga menambah luka hati rakyat.

Demonstrasi ini merupakan ekspresi dari “17+8 Tuntutan Rakyat” yang mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap politik oligarki, ketidakadilan ekonomi dan kekerasan aparat negara.

 

Senin 8 September 2025, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan kebijakan Presiden: “Atas berbagai pertimbangan, masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden maka Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet merah putih”.

Desas-desus adanya reshuffle Kabinet Merah Putih ini sudah terdengar sebelumnya. Namun kapan waktu dan siapa saja yang akan diganti tidak ada yang tahu. Banyak spekulasi di belakangnya. Desakan dan tuntutan publik kepada rezim Prabowo pasca aksi besar-besaran di akhir Agustus menjadi salah satu yang dianggap sebagai penyebabnya.

Reshuffle yang terjadi pada September 2025 melibatkan pergantian sejumlah Menteri dan pembentukan kementerian baru:

Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa

Budi Gunawan (Menko Polhukam) digantikan oleh Djamari Chaniago

Abdul Kadir Karding (Menteri P2MI) digantikan oleh Mukhtarudin

Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi) digantikan oleh Ferry Juliantoro

Dito Ariotedjo (Menpora) digantikan oleh Erick Thohir

Program kerja dan fokus utama dari 5 menteri yang baru dilantik.

Purbaya Yudhi Sadewa (Menteri Keuangan): memastikan APBN 2026 berjalan sesuai rencana dan mendukung stabilitas fiskal, meluncurkan dan mengawal pelaksanaan Program Paket Ekonomi 2025, mengoptimalkan piutang pajak yang telah inkracht (berkekuatan hukum tetap).

Djamari Chaniago (Menko Polhukam): melakukan revitalisasi organisasi di internal Menko Polhukam, memberikan masukan terkait Reformasi Polri, serta meneruskan program-program yang sudah berjalan.  

Mukhtarudin (Menteri P2MI): menegaskan komitmen untuk mengawal dan melaksanakan agenda perlindungan PMI, memperkuat perlindungan bagi PMI dengan keterampilan rendah hingga menengah, memperkuat kerja sama dengan dengan negara-negara penempatan untuk memastikan hak-hak dan keamanan PMI terjamin.

Ferry Juliantoro (Menteri koperasi) melaksanakan percepatan program Kopdes/Kel Merah Putih, memastikan alokasi dana Rp16 triliun untuk menggerakkan 80 ribu kopdes berjalan optimal, mempercepat lahirnya UU Sistem Perkoperasian Nasional sebagai pengganti regulasi yang lama

Erick Thohir (Menpora) reformasi tata Kelola, peningkatan kesejahteraan atlet dan penguatan peran pemuda dengan tujuan membawa olahraga Indonesia menuju prestasi dunia.

 

Selain itu, kabinet juga kedatangan kementerian baru: Mochamad Irfan Yusuf (Menteri Haji dan Umrah) dan Dahnil Anzar Simanjuntak (Wakil Menteri Haji dan Umrah). Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) ditingkatkan statusnya menjadi kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umrah. Langkah ini diambil dengan harapan meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia secara fokus dan terstruktur.

Reshuffle kabinet merupakan salah satu instrumen politik yang digunakan oleh presiden untuk memperkuat kinerja pemerintahan, menyesuaikan arah kebijakan, serta merespons dinamika politik nasional. Dalam konteks Indonesia, reshuffle kabinet seringkali tidak hanya dipandang sebagai Langkah teknokratis, tetapi juga sarat dengan kepentingan politik, kompromi antar partai, serta pengaruh kelompok kepentingan.

Reshuffle kabinet merah putih menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana aspirasi ummat Islam diakomodasi dalam struktur pemerintahan, serta bagaimana ummat Islam merespons dinamika politik yang terjadi. Pertanyaan yang muncul adalah kemana arah ummat Islam dalam konteks reshuffle kabinet dan dinamika politik nasional? Ummat Islam sering dijadikan basis elektoral oleh partai politik. Namun, kepentingan ummat Islam tidak selalu terakomodasi secara substantif dalam kebijakan pemerintah. Ummat Islam memiliki potensi besar dalam membangun bangsa melalui Pendidikan, ekonomi dan sosial budaya. Peran ini seharusnya tidak hanya berhenti pada ranah politik praktis, tetapi juga diarahkan pada pembangunan peradaban bangsa.

Kaum muslimin pernah menorehkan tinta emas sejarah peradaban dunia. Dimulai dari kepemimpinan Rasulullah saw, beliau menjadi pemimpin yang menerapkan Islam sebagai agama ruhiyah sekaligus siyasiyah. Aturan kehidupan secara keseluruhan diatur oleh Al qur'an dan sunnah. Kala itu masyarakat menjadi khas. Hal itu pun dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin dan khalifah hingga 14 abad lamanya.

Bukan peradaban biasa, hal ini bermula dari dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah saw kepada masyarakat Mekkah, lalu membentuk kutlah yang dipersiapkan untuk menyampaikan Islam ke tengah masyarakat tentang Islam sebagai agama dan aturan kehidupan. Lalu dilanjutkan ke Madinah dengan meminta pertolongan kepada para tokoh ummat kala itu dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Hanya dalam waktu satu tahun, masyarakat Madinah berjanji setia melalui Baiat Aqobah 2 untuk mendukung Rasulullah termasuk menjadikan Madinah sebagai Daulah Islam. 

Seharusnya masyarakat hari ini pun mesti menapaki dakwah Rasulullah saw, yang sudah terbukti mampu membangun peradaban gemilang. Bukan dengan demonstrasi yang hanya ditunggangi oleh pemilik kepentingan, sehingga hasilnya nihil. Banyak korban berjatuhan, perubahan yang diharapkan tinggal angan angan. Rakyat tetap dengan penderitaan yang semakin dalam, sementara penguasa semena mena memanfaatkan kebijakan.

 

Menapaki dakwah Rasulullah hingga membangun daulah Islam menjadi jalan yang harus ditempuh saat ini, agar mampu membawa kaum muslimin menuju peradaban mulia. 

Dalam pandangan Islam, konsep reshuffle dalam sebuah pemerintahan dapat dipandang melalui prinsip-prinsip kepemimpinan: amanah, profesionalisme dan kepentingan umum.

Pergantian pejabat tidak dibahas secara eksplisit dalam nash Al Qur’an dan Hadits dengan istilah modern “reshuffle”, namun prinsip-prinsipnya merujuk pada praktik kepemimpinan Rasulullah saw. dan para Khulafaur Rasyidin dalam mengangkat atau mengganti pekerja/gubernur yang didasarkan pada pertimbangan kinerja dan kemaslahatan ummat.

Rasulullah saw. senantiasa mengorek keadaan para wali dan ‘amil baginda. Baginda saw. juga memperhatikan berbagai informasi tentang mereka yang disampaikan kepada baginda Rasulullah. Baginda Rasukullah pernah memberhentikan Ila’ bin al Hadhrami dari jabatannya sebagai ‘amil baginda di Bahrain karena ada utusan dari Abdi Qaid yang mengadukannya kepada Nabi. Rasul pun memenuhi kritik yang ditujukan kepada ‘amil baginda. Baginda juga selalu mengontrol anggaran dan pengeluaran mereka.

 

Dalam perspektif Islam, ‘reshuffle’ adalah instrumen kepemimpinan yang sah dan diperlukan untuk menjamin efektivitas tata Kelola negara dan pemenuhan Amanah kepada rakyat. Syarat utama keabsahannya adalah: dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata untuk peningkatan kinerja, bukan semata-mata kepentingan politik pribadi.

Pengangkatan pejabat baru didasarkan pada kompetensi (isti’ab) dan integritas (Amanah) yang teruji. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umum (maslahah ammah) ummat dan negara.