Godaan Korupsi di Tubuh MBG, Bukti Semrawutnya Pengurusan

TanahRibathMedia.Com—Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap adanya modus tindakan korupsi di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Dana sebesar Rp 10 Milyar yang digelontorkan untuk setiap SPPG, ditemukan ada penyelewengan dana mulai dari selisih harga bahan baku hingga ditemukannya laporan fiktif (tempo.co.id, 9-10-2025). Tidak kurang dari 10 ribu SPPG aktif tersebar di seluruh Indonesia. Dugaan korupsi ini melahirkan kerugian negara sebesar puluhan trilyun rupiah. 

Tigor Pangaribuan selaku Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN mengingatkan terkait godaan menggiurkan bagi para pengelola muda. Dana sebesar Rp 70 Trilyun yang digelontorkan pada masing-masing SPPG, menggoda para pengelola. Godaan ini akan menggadai kualitas bahan pangan yang akan tersaji dalam ompreng MBG. Menu yang tidak seimbang dengan harga di bawah nilai yang ditetapkan. Seperti yang viral beberapa waktu lalu, menu MBG hanya berisi kentang rebus, wortel rebus, pangsit saus tomat dan jeruk. Diperkirakan, nilai selisih dari potensi penyelewengan dana MBG mencapai Rp 20 juta per bulan yang masuk dalam kantong pribadi pengelola SPPG. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut, BGN menetapkan sistem Virtual Account (VA) yang hanya mampu diakses dua pihak yakni pihak yayasan dan Kepala SPPG. Tidak hanya itu, BGN pun menetapkan sanksi tegas kepada SPPG yang tidak mampu transparansi dalam laporan keuangan. 

Karut-marut pengelolaan MBG membuahkan masalah yang kian sistemik. Salah satunya masalah korupsi yang diprediksi bakal terjadi. Kerugian fantastis pun diperkirakan akan membuat utang negara kian membengkak. 

Apresiasi yang baik bagi pemerintah atas segala solusi yang disiapkan terhadap potensi korupsi yang bakal terjadi dalam tubuh MBG.  Namun sayangnya, negara sulit mendeteksi akar masalah korupsi yang selama ini terjadi. Walhasil, solusi yang diterapkan pun tidak bisa manjur menyelesaikan masalah. Tidak hanya dalam program MBG, tapi dalam program-program lain yang diklaim sebagai Program Strategis Nasional (PSN).

Menjadi satu hal yang niscaya, saat korupsi terjadi dalam tubuh sistem yang rusak. Bak sel-sel rusak yang sulit dibenahi dalam tubuh yang sudah terlanjur sakit. 

Solusi yang ditetapkan negara selalu jauh dari akar masalah. Solusi tambal sulam seringkali diterapkan sehingga tak kunjung lahirkan solusi yang mampu menyelesaikan masalah dengan tuntas. Negara gagal menetapkan sumber masalah. Sungguh, sumber masalah dari setiap kasus korupsi adalah nihilnya kekuatan iman dan takwa dalam jiwa-jiwa pemimpin. Pemimpin seringkali menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Sistem sanksi yang ada pun sulit diterapkan dengan tegas dan jelas. Jual beli kasus begitu sering ditemui. Lagi-lagi, manfaat duniawi menjadi satu hal yang begitu digemari. 

Sistem yang kini diadopsi, yakni sistem kapitalisme sekularistik telah berhasil menjauhkan nilai dan aturan agama dalam menjalankan kehidupan. Pelayanan kepada rakyat kian terpinggirkan. Alasan materi menjadi satu alasan yang mendominasi setiap keputusan yang ditetapkan. Terlebih masalah korupsi yang kian dinormalisasi dalam tubuh sistem terdistraksi. Alhasil, individu pun kian lalai pada konsep benar salah dan mengesampingkan halal haram. 

Islam hadir tidak hanya sebagai agama yang mengatur ibadah. Namun, Islam merupakan ideologi yang menghantarkan pada aturan kehidupan. Di dalamnya terpancar seperangkat aturan yang ditetapkan Allah Swt. untuk mengatur manusia dalam kehidupan.

Sejarah Islam menyebutkan kekuatan hukum syariat yang diterapkan secara menyeluruh melahirkan tatanan ideal yang mengatur masyarakat dan menjauhkan dari penyimpangan. Segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah dan ditindak tegas melalui sistem yang shahih dan mengikat seluruh warga negara. Sistem demikian hanya mampu terwujud dalam institusi Khilafah, yakni wadah kepemimpinan dalam sistem Islam yang amanah, bijaksana, dan melindungi setiap individu rakyatnya.

Dalam hal korupsi, Islam menetapkannya sebagai perbuatan yang haram secara mutlak.

Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa yang memperoleh harta dari hasil ghulul (pengkhianatan), maka harta itu akan datang pada hari kiamat dalam bentuk ular berbisa yang melilit di lehernya seraya berkata: ‘Aku adalah harta ghulul, aku adalah harta ghulul.' " (HR. Bukhari dan Muslim)

Menyoal korupsi, Islam memiliki strategi dan mekanisme yang khas yang mampu diterapkan dengan tegas dan batasan jelas sesuai hukum syarak. 

Pertama, menanamkan iman dan takwa kepada individu melalui kebijakan pendidikan dan pembinaan yang berkelanjutan bagi setiap individu, terlebih pemimpin. Ketakwaan yang tangguh mampu melahirkan karakter amanah dan menjauhkan seseorang dari perilaku korup.

Kedua, menetapkan gaji yang layak dan sesuai keahlian, agar setiap individu tidak tergiur melakukan penyimpangan demi materi duniawi.

Ketiga, menegakkan sanksi tegas terhadap pelaku korupsi. Pemeriksaan dan evaluasi berkala wajib menjadi salah satu mekanisme yang dilakukan secara transparan. Bila terbukti bersalah, pelaku dapat dijatuhi hukuman sesuai hukum syariat, seperti had, qishash, potong tangan, penjara, atau bentuk hukuman lain sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan.

Hanya sistem Islam, solusi adil yang mampu memutuskan mata rantai kasus korupsi. Dengan Islam pula berbagai penyebab korupsi mampu diberantas menyeluruh. Sistem Islam-lah yang mampu melayani setiap kebutuhan rakyat dengan sempurna. Tidak ada alasan bagi kita untuk menolak sistem Islam. Sistem inilah satu-satunya sandaran yang menghantarkan umat pada rahmat.