Karhutla Menyiapkan Generasi Cemas untuk Indonesia Emas

TanahRibathMedia.Com—Sebanyak 7 provinsi (Sumatra Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah) yang terdiri dari 65 Kabupaten kota terdampak ISPA akibat karhutla. Per 17-10-2026 Kementerian Kesehatan merilis terdapat 311.363 kasus , di antaranya balita (bayi di bawah 5 tahun) mendominasi dengan angka 70, 239 (22,6%) kasus. 

Data menunjukkan balita usia 0-5 tahun merupakan usia rentan yang paling terdampak kasus karhutla. Korban dengan rentan usia ini mencapai 62.400 kasus atau 22,5%. Untuk mengatasi kasus ini, kemenkes telah mengirimkan 2.106 DMK serta mendistribusikan jutaan logistik medis ke wilayah terdampak karhutla.

Tidak semua rumah sakit dan puskesmas yang terdampak karhutla memiliki fasilitas yang layak sebagai penunjang penanganan pasien dengan gangguan pernapasan. Dari 1.691 puskesmas di wilayah terdampak, hanya 827 puskesmas yang memiliki alat nebulizer, 1.070 puskesmas memiliki tabung oksigen dan 1.502puskesmas yang memiliki oksigen consentrator. Jumlah ini sangat jauh dan tidak sebanding dengan jumlah korban yang terdampak.

Negara Lalai

Rakyat selalu menjadi korban akibat kelalaian negara termasuk karhutla. Anak-anak termasuk usia rentan yang paling berdampak dikarenakan saluran pernapasan mereka masih dalam masa pertumbuhan. Laju pernapasan anak lebih cepat jika dibandingkan orang dewasa, sehingga lebih banyak menghirup udara berancun dari kabut asap yang mengandung PM2.5, serta sistem kekebalan tubuh balita belum sepenuhnya matang sehingga lebih mudah mengidap ISPA.

Dari awal karhutla hingga kini, upaya negara dalam memadamkan api dan penanganan terhadap korban akibat karhutla belum memadai, lambat dan terkesan tidak serius. Ini terlihat dari sikap pemerintah yang enggan menetapkan kasus karhutla sebagai bencana nasional padahal telah banyak korban yang berjatuhan, serta laporan pejabat yang jauh dari fakta di lapangan. Serta dana bencana yang secara terang-terangan dikorupsi pejabat berwenang.

Terbukti negara terlihat sangat gagal dalam memberikan perlindungan terhadap rakyat. Anak sebagai penerus dan pembangkit peradaban menjadi korban keserakahan penguasa dan korporasi. Bagaimana mungkin negara bermimpi membangun generasi emas sementara data membuktikan 22,6 % penderita ISPA korban karhutla adalah anak akibat dari kegagalan penerapan sistem. Kasus karhutla akan terus berulang selalu membahayakan kesehatan dan tumbuh kembang anak dengan terganggunya paru-paru sebagai organ vital dalam sistem pernapasan, jika sistem ini masih tetap dipertahankan.

Negara dalam sistem pemerintahan Islam bukan saja berfungsi sebagai pengatur setiap aturan sosial dan kemasyarakatan, tetapi negara wajib sebagai junnah (pelindung) utama untuk seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Negara sigap menangani setiap bencana dengan mengerahkan seluruh sumber daya,menerjunkan tenaga ahli, peralatan serta bahan makanan yang semua sumber pembiayaannya didanai oleh Baitul Maal sebagai kas keuangan negara.

Selain sebagai Junnah, negara dalam sistem Pemerintahan Islam berfungsi sebagai Ra’in (pengelola) akan mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi bencana. Sejak dini negara mulai memitigasi dengan mendeteksi penyebab, sumber dan penanggulangan pascabencana. Para ahli sesuai dengan bidang kepakaran akan didanai dan diwajibkan melakukan penelitian dan melaporkan kajiannya untuk dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Upaya pencegahan promotif dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya bencana serta sanksi kepada pelaku penyebab bencana. Upaya preventif dilakukan untuk meminimalisir risiko serta mencegah penyebaran bencana serta upaya kuratif dilakukan saat terjadi bencana dengan cara meminimalisir bencana dan dampaknya.

Pemerintah sebagai penanggung jawab rakyat, selalu berusaha memastikan kebutuhan dasar rakyatnya terpenuhi termasuk keselamatan dan kesehatan. Untuk mewujudkan tanggung jawab itu pemimpin dalam Islam akan menyiapkan para ilmuan terbaik pada masing-masing bidang untuk saling berkolaborasi, dalam memitigasi bencana, mulai dari penyebab, sumber bencana serta penanggulangan yang cepat dan tepat paska bencana. 

Penanganan korban paska bencana dimulai dengan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan mulai dari tenaga kesehatan, obat-obatan serta infrastruktur yang memadai sehingga para korban dapat ditangani dengan layak dan sesuai standar kesehatan. Para dokter, tenaga medis serta para ahli dipersiapkan sebagai mungkin dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah bukan hanya fokus pada kesehatan dan keselamatan korban. Tetapi kesehatan dan keselamatan tenaga kesehatan juga diutamakan. Selain itu perbaikan infrastruktur masyarakat pascabencana juga diutamakan.