Hutan Milik Rakyat, Bukan Oligarki!

TanahRibathMedia.Com—Spanduk raksasa berukuran 3x6 meter terbentang di depan Gedung Bank UOB, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Aksi saling dorong tak terhindarkan saat aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) tertahan blokade aparat sewaktu hendak bergerak menuju Bundaran HI. Pekikan protes membahana mengiringi tulisan tegas: "Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili" (suara.com, 28-10-2026).

Mahasiswa menuntut penetapan status bencana nasional atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengadilan atas korporasi perusak lingkungan, serta audit total tata kelola lahan (inews.id, 28-10-2026)

Protes ini lahir dari kejenuhan publik atas bencana ekologis yang terus berulang setiap tahun. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan, akumulasi luas karhutla di Indonesia sepanjang Januari–Juli 2026 telah mencapai 202.004,30 hektare—meningkat 69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Kompas.com, 15-10-2026). Bencana ini berkelindan erat dengan aktivitas korporasi, di mana Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) tengah menginvestigasi kebakaran lahan yang melanda area konsesi milik 335 perusahaan (kemenlh.go.id, 02-11-2026), serta mencatat bahwa sekitar 30 persen dari total titik panas (hotspot) berada langsung di dalam area konsesi Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) korporasi (Republika.co.id, 2-10-2026).

Ikhtiar negara melalui pembentukan Satgas Karhutla hingga penyiapan dana darurat patut dicatat. Namun, selama paradigma tata kelola lahan masih bertumpu pada konsesi korporasi, upaya pemadaman api hanya akan menjadi agenda musiman yang tidak pernah menyelesaikan akar masalah. Mengapa bencana yang sama terus berulang?

Persoalannya bukan sekadar lemah pengawasan, melainkan paradigma tata kelola lahan yang berlandaskan sistem kapitalisme sekuler. Sistem ini memandang hutan sekadar komoditas yang bebas dieksploitasi demi keuntungan korporasi. Regulasi sengaja dilonggarkan untuk menggelar karpet merah bagi oligarki. Akibatnya, jutaan hektare hutan berpindah tangan ke segelintir elit pemodal, sementara rakyat di daerah harus menanggung banjir bandang, ISPA, hingga sesak napas akibat racun kabut asap.

Dalam sistem sekuler hari ini, negara beralih fungsi dari pelindung rakyat menjadi fasilitator bisnis korporasi. Selama asas politik ekonomi yang berorientasi materi dipertahankan, solusi yang ada hanya bersifat tambal sulam.

Islam memiliki pandangan mendasar dan menyeluruh dalam mengurai akar persoalan ini. Rasulullah saw. melarang tegas segala perbuatan yang membawa dharar (bahaya/kerusakan):

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"Janganlah membahayakan diri sendiri dan jangan pula membahayakan orang lain." (HR Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthni).

Islam memiliki dalil paling tegas tentang anti-oligarki. Potongan kuncinya ada di ujung ayat:

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْ

Prinsip inilah yang dilanggar sistem kapitalisme hari ini. Hutan, tambang, dan energi yang seharusnya al-milkiyyah al-ammah (kepemilikan umum) malah beredar dan dikuasai hanya di antara oligarki.

Dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan QS Al-Hasyr ayat 7 ini sebagai kaidah pokok distribusi kekayaan dalam Islam: negara wajib mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir orang. Rasulullah juga merinci bahwa hutan, tambang, dan energi termasuk al-milkiyyah al-ammah (kepemilikan umum) yang haram diserahkan kepada individu atau korporasi. Negara bukan pemilik, melainkan pengelola yang wajib mendistribusikan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat.  Rasulullah saw. bersabda:

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلاَثٍ فِيْ الْكَلإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput (hutan), air, dan api (energi)." (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Karena itu negara wajib hadir dengan paradigma ra'in (pengurus) dan junnah (perisai) yang melindungi jiwa dan ruang hidup rakyat. Pemimpin wajib menghentikan izin konsesi hutan kepada korporasi, memulihkan kawasan gambut yang rusak, serta menerapkan sanksi ta'zir yang tegas bagi perusak alam. Rasulullah SAW menekankan fungsi kepemimpinan ini:

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya." (HR Al-Bukhari dan Muslim)

Tata kelola hutan yang adil, lestari, dan berpihak kepada rakyat hanya akan terwujud secara mutlak ketika umat kembali menerapkan Islam secara sistemik dalam institusi Khilafah 'ala minhajin nubuwwah. Sudah saatnya hutan dikembalikan fungsinya sebagai milik rakyat, bukan hadiah untuk oligarki.