Nyawa Melayang di Pengungsian, Potret Lemahnya Kapasitas Negara

TanahRibathMedia.Com-Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, korban tewas akibat gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 48 jiwa. Akan tetapi, terdapat 94 jiwa meninggal di tenda pengungsian. DPR RI sebagai lembaga wakil rakyat mendorong melakukan audit 

terhadap kondisi pengungsi pascagempa besar di NTT (Republika, 17 September 2026).

Kapasitas penanganan pemerintah terhadap korban gempa di pengungsian terbukti sangat lemah. 

Pada umumnya pemerintah hanya memiliki terpal standar darurat atau tenda biasa. Sebab, tenda khusus tahan cuaca ekstrem butuh biaya sangat besar. Apalagi, bencana meluas dan jumlah pengungsi melonjak. Birokrasi yang lambat dan akses jalan yang rusak menuju lokasi memperparah kondisi pengungsi semakin memburuk.

Hal seperti ini menunjukkan pergeseran peran negara dalam sistem kapitalisme sekuler, yang seharusnya rakyat menjadi urusan negara justru dalam kondisi terjepit peran negara nihil. Bahkan pada kondisi tertimpa bencana, negara begitu gagap dalam memberikan bantuan pada rakyat. 

Sebenarnya negara telah berupaya mengurusi bencana tersebut, akan tetapi masih setengah hati. Jika dipahami, dalam sistem kapitalisme sekuler ketika negara mengurusi rakyat yang andil terlebih dahulu adalah perkiraan biaya, untung dan rugi. Sehingga, ketika mengurus pengungsi dianggap beban biaya, bukan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi berapa pun nilainya.

Pantas saja, hingga hari ini negara tidak berfungsi optimal dalam kepengurusan terhadap rakyat.

Kapitalisme berbeda dengan Islam dalam memandang jiwa. Dalam Syariat Islam, jiwa adalah suatu hal yang wajib dijaga, negara pelindungnya. Sehingga, apapun yang terkait dengan jiwa merupakan hak dasar setiap individu yang harus dijamin oleh negara. 

Oleh sebab itu, Islam dalam sistem Khilafah mewajibkan penguasa menggerakkan fungsi riayah dengan memastikan bahwa, seluruh rakyat menikmati kesejahteraan. Rakyat terpenuhi sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan.

Dalam sistem pemerintahan Islam, Khilafah menjalankan roda pemerintahan ditopang oleh APBN baitulmal. Sistem ekonomi Islam dan sistem keuangan Islam, merupakan motor penggerak ekonomi dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. Anggaran didapatkan dari pemasukan pos-pos yang telah ditentukan. Salah satunya adalah: pengelolaan sumber daya alam merupakan milkiyah 'ammah. Hasilnya dikelola negara dan didistribusikan untuk kemaslahatan seluruh rakyat tanpa kecuali.

Karena kesehatan merupakan kebutuhan publik maka, Khilafah memiliki kebijakan konkret dalam memberikan fasilitas kesehatan secara gratis dan berkwalitas. Salah satu contoh yang wajib diketahui, Khilafah pernah membangun jaringan Bimaristan rumah sakit bebas biaya di pusat-pusat kota di Kairo dan Damaskus. Bimaristan menjadi bukti jika pada sistem Khilafah kesehatan menjadi perhatian negara. Tidak hanya itu, seluruh  pengobatan dan sakit apapun negara yang menanggung biayanya, yang diambilkan dari pasokan baitulmal. Bahkan, setelah dinyatakan sembuh diberi sejumlah uang saku pemulihan dan baju baru. Karena, dinilai belum mampu bekerja kembali setelah sakit.

Secara Historis, negara Khilafah juga pernah membangun "mobil hospital". Tujuannya, untuk melayani desa-desa terpencil dengan menggunakan unta/kereta. Waktu itu menggunakan unta sebagai tumpangan dokter ataupun untuk membawa obat-obatan. Langkah ini, untuk mengantisipasi daerah-daerah yang terisolasi. Bahkan terdapat dokter keliling memeriksa kesehatan para tahanan.

Sertifikasi dokter, riset dan laboratorium negara untuk Standarisasi merupakan kebijakan negara dalam menguji keamanan obat sebelum dibagikan kepada masyarakat. Tidak kalah penting sanitasi lingkungan (air bersih, makanan dan fasilitas umum) untuk pencegahan wabah penyakit, karantina wilayah juga diperhatikan kholifah (Referensi: Buku Politik Pemeliharaan Kesehatan Negara Khilafah, Kitab Al Amwal).

Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa Khilafah mampu meriayah rakyat secara optimal dan maksimal. Saat ini, yang dibutuhkan rakyat adalah sebuah sistem yang dapat memenuhi seluruh hajat hidup. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban bagi seluruh manusia untuk menghadirkan sistem Khilafah, agar kehidupan tidak sulit seperti saat ini. Butuh perjuangan politik hakiki agar cita-cita segera terwujud.