Menyoal Urgensi Rekening Massal di Tengah Tekanan Fiskal

(Sahabat Tanah Ribath Media)

TanahRibathMedia.Com—Bulan November 2026 yang akan datang, Pemerintah menargetkan pembukaan rekening bersaldo awal Rp50.000 bagi 25,1 juta penduduk. Program ini diprioritaskan bagi penduduk berusia 17 tahun ke atas dari kelompok desil 1-4. Pembukaan rekening tersebut digadang-gadang sebagai upaya Pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah dan memperkecil kesenjangan antara pemahaman dan penggunaan produk syariah (infobanknews.com, 14-10-2026).

Hal yang mencengangkan adalah estimasi dana yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening massal tersebut sekira 3,8 triliun. Ya, angka yang cukup besar bukan? Padahal kita tahu bahwa tahun 2026 ini, Negara Indonesia sedang menghadapi tekanan fiskal akibat pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), lonjakan kewajiban utang, serta tekanan likuiditas di tingkat pusat maupun daerah. Dari hal itu, tentu secara operasional akan berdampak pada gaji pegawai (termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/PPPK) serta mendanai layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Lalu sebetulnya apa urgensi pembukaan rekening massal tersebut? Menurut pendapat penulis, mengalokasikan dana triliunan rupiah demi formalitas kepemilikan buku tabungan merupakan langkah yang sama sekali tidak urgen dan mendesak. Kenapa? karena sebetulnya masalah mendasar masyarakat kelas bawah itu bukanlah ketiadaan akses ke bank, namun ketiadaan pendapatan ekonomi untuk ditabung. Jangankan untuk menabung, memenuhi makan sehari-hari saja mereka kesulitan. Bahkan ada yang sampai harus menahan lapar berhari-hari karena tiada uang untuk membeli makanan. Itulah realitas yang terjadi di masyarakat.

Di sisi lain, rekening bank itu hanyalah wadah. Tentu saja, wadah itu akan berakhir menjadi rekening mati jika tidak terpakai dan justru membebani biaya operasional perbankan serta rentan disalahgunakan sebagai rekening penampung judi online akibat rendahnya literasi digital masyarakat kelas bawah.

Sangat disayangkan, ketika uang negara dihamburkan untuk memotret kemajuan semu di atas kertas sementara hak-hak dasar publik seperti kesehatan dan pendidikan yang jauh lebih penting dan bermanfaat justru harus dipangkas akibat keterbatasan anggaran.

Inilah paradoks tata kelola sekuler yang diakibatkan sistem ekonomi kapitalis-sekuler yang diterapkan negara ini. Dimana dalam kebijakan rekening massal ini merupakan produk khas dari cara pandang ekonomi kapitalistik yang cenderung terjebak pada pemenuhan indikator kepatuhan global dan formalitas statistik. Inklusi keuangan seolah dijadikan jimat pengentasan kemiskinan, padahal keuangan digital dalam sistem hari ini sering kali sekadar menjadi instrumen penyerapan likuiditas masyarakat bawah untuk memutar roda bisnis industri perbankan dan kapitalis finansial. Ini adalah paradoks tata kelola sekuler: negara bertindak sebagai fasilitator korporasi finansial ketimbang berperan sebagai pelindung mutlak hajat hidup rakyatnya. 

Maka dari itu, sudah saatnya kita kembali kepada Islam kaffah yang memandang pengelolaan keuangan negara bukan sekadar instrumen untuk mengejar target pertumbuhan yang palsu, melainkan mekanisme pelaksanaan amanah hukum syariat demi kemaslahatan publik.

Allah Swt. berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan (kaffah)..." (TQS. Al-Baqarah: 208)

Surat Al-Baqarah ayat 208 ini menjadi landasan bahwa ajaran Islam itu sempurna, tidak hanya mengatur ibadah mahdoh, tetapi juga kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. 

Solusi yang ditawarkan Islam tidak sekadar kebijakan sesaat, tetapi perubahan mendasar menuju sistem ekonomi yang berlandaskan syariat. Mekanisme dalam Islam, dengan menjauhi riba, memperkuat sektor riil, mengelola kekayaan umum secara adil, dan menerapkan prinsip-prinsip Islam secara kaffah, dengan hal itu niscaya tercipta stabilitas ekonomi yang lebih kokoh dan menyejahterakan masyarakat.