94 Korban Gempa NTT Meninggal di Pengungsian, Ada Apa?

TanahRibathMedia.Com—Sebanyak 94 korban gempa NTT dikabarkan meninggal di pengungsian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan klarifikasi atas pernyataan 94 korban gempa Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT/, meninggal di pengungsian.  Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terpadu antara BNPB dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di tujuh kecamatan terdampak, 94 korban meninggal tersebut tidak meninggal akibat trauma fisik langsung atau reruntuhan bangunan akibat gempa. Data tim medis menunjukkan sebagian besar warga meninggal karena komplikasi penyakit kronis  yang sudah diderita seperti stroke dan diabetes melitus (Republika.co.id, 17-9-2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, memastikan penanganan medis telah dilaksanakan secara maksimal di berbagai fasilitas kesehatan dan pos kesehatan terpadu. Pelayanan dasar dan kesehatan bagi para penyintas tetap terlaksana optimal.

Meninggalnya puluhan korban gempa di pengungsian perlu dipertanyakan, ada apa? Apakah kelompok rentan ini sudah mendapatkan perlindungan selama masa tanggap darurat dengan layak? Apa fasilitas layanan kesehatan, tenaga medis, dan obat-obatan di pengungsian sudah memadai? 

Komisi VIII DPR mengatakan kematian puluhan korban bencana gempa bukan akibat trauma fisik langsung, merupakan angka yang sangat besar dan perlu dievaluasi secara rinci (Cnnindonesia.com, 19-9-2026).

Pengungsian seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi korban bencana. Bukan sekadar memindahkan manusia dari tempat bencana. Pengungsian seharusnya menjadi tempat  perlindungan yang layak, bukan sekadar sudah dievakuasi tetapi bagaimana setelah mereka dievakuasi?

Di sinilah peran pemerintah dipertanyakan, bagaimana periayahan negara terhadap para korban bencana bukan sekadar administratif dan seadanya. Bagaimana negara mampu menjadikan keselamatan rakyat menjadi orientasi utama, terlebih mereka yang dalam kondisi '"khusus" atau rawan.

Tingginya angka kematian di pengungsian dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas dan layanan kesehatan. Kondisi pengungsian yang berada di tengah cuaca ekstrem yang sangat panas di siang hari dan begitu dingin di malam hari. Kapasitas  penanganan pemerintah terhadap korban bencana di pengungsian masih sangat lemah. Semua karena dalam sistem kapitalis hari ini peran negara sebagai pelindung rakyat belum optimal bahkan ketika bencana melanda. Nyawa manusia dalam sistem hari ini tergadai dengan perhitungan untung rugi. Anggaran untuk menanggulangi bencana juga terbatas, padahal kebutuhan sangat tidak terbatas.

Dalam sistem kapitalis yang berasaskan sekuler menjadikan agama dipisahkan dari kehidupan termasuk dalam mengurus urusan rakyat. Kebijakan pemerintah dalam mengurus urusan rakyat sangat bergantung pada keputusan, kapasitas anggaran, dan administrasi yang dibuat oleh manusia. Penanganan bencana membutuhkan anggaran yang besar, baik mitigasi pencegahan bencana dan pasca bencana. Sementara sistem kapitalis menjadikan anggaran itu terbatas. Belum lagi administrasi yang sulit dan rumit menyebabkan penanganan bencana kian tidak optimal.

Berbeda dengan sistem kapitalis, sistem Islam memandang kesehatan dan keselamatan jiwa manusia sebagai kebutuhan pokok masyarakat dan kewajiban negara untuk memenuhinya.

Negara wajib menyediakan layanan kesehatan yang terbaik yang bisa dijangkau oleh semua masyarakat tanpa membedakan status ekonomi dan lainnya. Apalagi untuk korban bencana yang kondisinya mendesak yang tidak boleh ditunda hanya karena alasan administrasi atau keterbatasan anggaran. Justru negara harus cepat tanggap demi meminimalisir dampak yang lebih besar seperti kasus meninggalnya korban di pengungsian.

Periayahan ini ditopang oleh sistem ekonomi dan keuangan Islam. Dalam Islam ada Baitul mal yang berfungsi sebagai mengatur kekayaan negara sesuai dengan hukum Islam. Baitul mal memiliki sumber pemasukan yang tetap dan banyak yang memungkinkan negara mampu membiayai semua kebutuhan rakyat. Pengelolaan Baitul mal bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Ketika bencana melanda, negara hadir sebagai pelindung utama, yang akan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk menyelamatkan korban bencana, memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi dan menjamin keberlangsungan kehidupan mereka pasca bencana.

Rasulullah saw bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Syariat Islam memandang setiap jiwa wajib untuk dilindungi. Hak dasar kesehatan setiap individu harus dijamin oleh negara. Islam juga mewajibkan penguasa menjalan fungsi perlindungan secara optimal dan maksimal.

Prinsip perlindungan jiwa dalam Islam berdasarkan firman Allah Swt. dalam QS Al-Maidah ayat 32:

Sejarah mencatat bagaimana Rasulullah saw. dan para pemimpin Islam setelahnya melakukan periayahan terhadap korban bencana. Para pemimpin Islam mengutamakan aksi nyata, tanggung jawab penuh, serta kedekatan spiritual kepada Allah SWT. Khalifah Umar bin Khattab ketika terjadi banjir besar (banjir Ummu Nashal) di Makkah langsung membangun tanggul pelindung air. Pada saat terjadi krisis pangan (kelaparan), Umar menolak menikmati makanan lezat sebelum semua rakyatnya tercukupi. Beliau menunjukkan bahwa pemimpin adalah simbol keadilan sosial dan menunjukkan bahwa pemimpin tidak harus selalu mendapatkan perlakuan istimewa di kala rakyatnya susah. Umar juga pernah menasehati rakyatnya ketika terjadi gempa untuk segera muhasabah, istighfar, memperbanyak doa dan lebih mendekatkan diri pada Allah Swt. Masih banyak lagi kisah keteladanan pemimpin Islam ketika terjadi bencana yang bisa kita teladani bersama. 

Bahkan di dalam Islam kewajiban penanggulangan bencana yang awalnya adalah kewajiban negara, bisa dibebankan kepada rakyat yang memiliki kelebihan dari pemenuhan kebutuhan pokoknya untuk ikut serta membantu.  Semua itu dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah bukan demi pencitraan atau yang lainnya.