Polemik Desil Ramai, Mengapa?

TanahRibathMedia.Com—Sistem desil ramai dibincangkan oleh masyarakat hingga memunculkan polemik di antara masyarakat. Sebelum itu, apa sebenarnya sistem desil? dan mengapa menimbulkan polemik masyarakat? jadi, sistem desil merupakan metode pengelompokan suatu data menjadi sepuluh bagian yang sama besar.

Lantas, mengapa sistem pengelompokan ini memicu polemik? Mari kita bahas.

Menurut masyarakat, sistem ini menjadi patokan utama dalam penentuan kaya atau miskin, berhak menerima bantuan sosial (bansos) atau tidak. Namun terkait ini, Peneliti Kependudukan BRIN, Yanu Endar Prasetyo, memandang desil menjadi polemik karena dianggap "alat tunggal" dalam penyaluran subsidi dan bansos, padahal, Yanu berkata, akurasi desil masih perlu perbaikan dan tidak dapat mewakili kondisi riil masyarakat. 

Ditambah banyaknya keluhan masyarakat terkait sistem ini, bahwa sering kali data desil tidak sesuai dengan realitas ekonomi seseorang.

Seperti yang dilansir oleh BBC News Indonesia (28-8-2026), ada salah satu warga Desa Teja Barat, Pamekasan, Jawa Timur yang berprofesi sebagai tukang becak dengan penghasilan Rp30.000 - Rp50.000 perhari. Selain bertahan hidup dari penghasilan becak, ia juga mengandalkan bansos dari negara. Tetapi, sejak awal 2026, ia tidak lagi mendapatkan bansos dikarenakan ia masuk dalam desil 6-10. Perubahan desil ini tidak hanya memengaruhi penyaluran bansos, tetapi juga di tanah pendidikan dan kesehatan. 

Di Surabaya, mahasiswi dengan IPK 3,9 terancam tidak dapat melanjutkan kuliah. Saat mencoba untuk mendaftar beasiswa, ia ditolak karena data desil tidak sesuai. Padahal, di website kemensos ia termasuk desil 2 tetapi, dalam website beasiswa ia termasuk desil 7.

Kemudian, ada pula seorang pedagang es keliling, seorang pasien cuci darah dari Rangkasbitung, Banten. Jaminan kesehatan berupa BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dimilikinya tidak lagi aktif karena ia masuk desil 6. Masyarakat dengan desil 9 dan 10 juga terancam dilarang membeli pertalite. Dalam sistem ekonomi yang diterapkan sekarang, Kapitalisme, ukuran kemiskinan bersifat relatif (tidak baku), dapat berubah kapan saja.

Persentase kemiskinan memang menurun, tetapi realitasnya kemiskinan masih banyak didapati. Hal ini, karena kebijakan ekonomi yang keliru. Alih-alih memberi pekerjaan atau kebutuhan kepada yang membutuhkan secara tepat, justru pemerintah hanya menurunkan standar kemiskinan. Yakni, dikatakan miskin apabila pengeluaran di bawah Rp20.000 perhari. Padahal realitas kemiskinan sangat mudah untuk di indra, seperti ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok. Kegagalan Kapitalisme dalam mengklasifkasikan kemiskinan memastikan program-program pemberantasan kemiskinan gagal. 

Di Indonesia, kemiskinan menjadi problem sistematis (masalah yang struktural) bukan karena kepadatan penduduk. Tetapi penerapan kebijakan yang keliru. Juga, banyaknya Sumber Daya Alam (SDA) yang seharusnya keuntungannya mampu membantu dan menutupi kekurangan anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Justru kepemilikan dan keuntungan dari SDA hanya dimiliki oleh segelintir orang. 

Hal ini berbeda dalam Islam, dalam kitab Al-Awwalun fi Daulah Al-khilafah, kemiskinan didefnisikan dengan sangat jelas dan mudah di indra, sehingga tidak akan bersifat relatif. 

Negara dalam Islam (khilafah), kedudukannya sebagai Raa'in (pengurus) rakyat. Ada pula Khalifah, pemimpin negara yang akan menjamin dan mengawasi setiap proses pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu rakyat. 

Tidak hanya itu, negara juga akan mengajarkan tiap individu cara untuk memenuhi kebutuhan pelengkapnya. Maka dalam Islam, tiap individu terutama kepala keluarga akan diberi pekerjaan dan SDA, yang termasuk kepemilikan umum, tidak boleh dimiliki swasta. Tetapi akan dikelola negara, kemudian manfaat dan keuntungannya akan dikembalikan  kepada rakyatnya. 

Dengan penerapan sistem Islam, dipastikan kesejahteraan masyarakat terjamin. Seperti apa yang tercatat dalam sejarah, bahwa Islam pernah membangun peradaban yang berjaya selama berabad-abad. Karena setiap lini kehidupan diatur dengan peraturan yang berasal dari Allah Swt. Setiap individu didalam negara islam juga memiliki kepribadian islamiy, sehingga setiap perbuatan diukur berdasar halal dan haram. Keruntuhan peradaban Islam yang gemilang hanya dikarenakan umat Islam yang mulai meninggalkan Islam, dan beralih kepada selainnya.