Kapitalisme: Bencana Apapun Termasuk Karhutla Tidak Perlu Diseriusi

TanahRibathMedia.Com—Hingga September ini, masyarakat di sekitar hutan yang terbakar di Kalimantan masih terperangkap asap. Dengan kata lain kebakaran yang terjadi sejak Januari itu belum sepenuhnya padam. Mongabay.co.id edisi 18 Agustus 2026 menyebutkan bahwa sejak 2015-2025 kebakaran hutan sudah menjadi bencana tahunan yang melanda Kalimantan. Di tahun 2026 ini pun terjadi kebakaran hutan lagi. Akibatnya muncul krisis infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) berat yang mengganggu keselamatan balita, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui begitu juga golongan masyarakat yang lain seperti lansia, remaja dan bapak-bapak. Tidak hanya itu kejadian ini juga mengganggu kesehatan reproduksi/kehamilan. Cadangan air bersih pun berkurang hingga terjadi kelangkaan bahkan merusak sumber penghidupan harian. 

Usut punya usut penyebab terjadinya kebakaran hutan ini bukan semata-mata faktor alam namun juga disebabkan adanya pembukaan lahan yang massif. Dari sini sudah bisa ditebak pelaku utamanya tidak lain adalah kaki tangan pemilik modal atau korporasi yang berniat akan membuka lahan. Sudah dapat diduga juga bahwa kekuatan yang berada di balik pemilik modal itu adalah pemerintah sendiri. Mereka ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan dalam sistem demokrasi sekuler kapitalis yang mengatur kehidupan bernegara kita saat ini. 

Saat pemilu pemilik modal mengalirkan dana pada pasangan yang didukung untuk meraup suara rakyat. Saat pasangan itu telah menduduki tahta kekuasaan giliran sang pemilik modal menagih janji kepada penguasa agar diberi izin mengeksploitasi tanah negeri ini dengan mengabaikan keselamatan manusia dan ekosistem. Saat itu pula hilanglah janji kampanye terkait mendahulukan kepentingan rakyat, yang tersisa adalah ketundukan pada 𝘵𝘩𝘦 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘴𝘪𝘣𝘭𝘦 𝘩𝘢𝘯𝘥 sementara rakyat adalah korban abadi dari sistem ini.

Maka tidak heran bila penanganan bencana yang dilakukan selama ini cuma seadanya seolah negara ini tidak mampu mengerahkan mobil pemadam kebakaran yang biasa digunakan untuk memukul mundur para pelaku aksi demo yang mengkritik kebijakan pemerintah. Akibatnya kebakaran ini belum bisa dipadamkan. Hal ini tentu saja memperpanjang penderitaan rakyat setempat. 

Bencana yang rutin terjadi ini patutnya menjadi cermin bagi semua rakyat Indonesia bahwa demokrasi kapitalis sekuler bukanlah sistem pemerintahan yang sesuai dengan fitrah manusia. Sistem ini terbukti selalu menginjak-injak nilai kemanusiaan karena dimulai dari sebuah kecurangan. Suara rakyat dibeli seharga puluhan ribu dan bansos seadanya. Tunjukkanlah bahwa suara rakyat Indonesia ini tidak dapat dibeli dengan apapun kecuali dengan pemerintahan yang menjalankan syariat Allah Swt. 

Pemerintahan demokrasi hanya menganggap rakyat sebagai objek pemilu yang mudah dibuai dengan janji. Mereka tidak menganggap janji adalah hutang yang harus dipenuhi. Anehnya rakyat kita seolah sudah memaklumi hal itu. Berkali-kali pemilu, berkali-kali ganti pemimpin tapi tetap saja terjadi kebakaran hutan dan selalu saja rakyat yang dikorbankan. Bahkan ada pejabat setempat yang justru pindah ke villa atau hotel yang jauh dari wilayah yang terbakar. Ada juga pejabat setempat yang malah merayakan ulang tahun mewah bersama teman-temannya. Pejabat dalam sistem kapitalisme merupakan istilah lain dari penjajah versi kemerdekaan. 

Di 81 tahun Indonesia merdeka ini sudah saatnya rakyat kita merubah sistem kapitalisme yang berlaku sekarang dengan sistem yang menjadikan rakyat sebagai sebagai tanggung jawab utama yang harus dijaga jiwa, raga dan keselamatannya bukan malah dikorbankan jiwa, raga dan keselamatannya demi kerakusan pemilik modal. 

Sistem ini adalah sistem Islam. Pemerintah dalam sistem Islam berperan sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (pelindung). Pemerintah yang berperan sebagai raa'in atau pengurus rakyat adalah pemerintah yang menjadikan urusan rakyat sebagai fokus kerjanya. Islam mewajibkan pemerintah menjamin semua rakyat agar bisa hidup makmur, aman dan sehat dengan memastikan bahwa semua kebutuhan hidup mereka terpenuhi dengan mudah dan murah. Selain itu wajib bagi pemerintah untuk menjaga lingkungan hidup masyarakatnya menjadi lingkungan yang asri sehingga tidak hanya manusia saja yang merasakan kenyamanannya tapi hewan dan tumbuhan pun merasakan rahmat yang tercurah. 

Sementara sebagai junnah atau pelindung adalah peran negara yang memposisikan diri sebagai pihak yang melindungi masyarakat yang hidup dalam pemerintahannya. Islam mewajibkan negara untuk selalu melindungi keselamatan tiap individu warganya. Maka negara Islam tidak akan berkompromi dengan iming-iming pemilik modal yang ingin meminta izin eksploitasi alam dengan memberikan sejumlah nominal yang menggiurkan. Hal ini karena pemerintahan Islam menganggap bahwa kekuasaan adalah amanah dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak di mana tidak ada kekuatan lain yang bisa membantunya dan bayangan neraka sudah di pelupuk mata. Pemerintahan Islam tidak akan bermain-main dengan amanah yang ada di bahunya demi kepentingan apapun karena didasari oleh keimanan yang kuat.