Imbas Karhutla Berulang, Rakyat Jadi Korban demi Korporasi Bisnis

TanahRibathMedia.Com—Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia masih terus terjadi dan mulai memicu munculnya kabut asap hingga lintas negara serta memperburuk kualitas udara setempat. Bahkan hingga 9 Agustus 2026, luas lahan terbakar di Sumatera dan Kalimantan tercatat sekitar 48.889,69 hektar. Selain di Sumatera dan Kalimantan, karhutla juga terjadi di wilayah Papua tengah, lahan yang terbakar mencapai 396 hektare dan bahkan api nya belum padam (Cnnindonesia.com, 24-8-2026).

Melihat kondisi saat ini, Pemerintah menekankan penguatan operasi satgas darat sebagai ujung tombak utama penanganan karhutla, yang didukung oleh helicopter water bombing.

Mirisnya, Petugas ternyata menemukan indikasi pembakaran itu sengaja dilakukan untuk menuntaskan pembukaan lahan perkebunan baru. Kebakaran yang terjadi digadang-gadang karena efek cuaca ekstrem, ternyata memang disengaja oleh oknum tertentu yang memiliki kepentingan dan kemanfaatan dari dibakarnya lahan tersebut.

Saat ini, faktanya memang karhutla tidak dapat dilepaskan dari prinsip ekonomi kapitalisme yang selalu memandang lahan dan hutan sebagai komoditas yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan demi kepentingan bisnis dan korporasi. Negara dalam Sistem Kapitalisme saat ini jelas sekali sangat abai terhadap keselamatan rakyatnya, karena memang bukan rakyat yang menjadi prioritas negara. Untuk penanganan Karhutla pun saat ini hanya ditindak secara reaktif dan teknis (satgas, water bombing) tanpa membenahi struktur penguasaan lahan yang sejatinya menjadi akar masalah.

Lagi-lagi rakyat yang dirugikan. Kerugian ekologis (kabut asap lintas negara, kualitas udara) ditanggung masyarakat secara luas, sementara pelaku karhutla yang berupaya hanya demi mendapatkan keuntungan tidak pernah ditindak tegas. Kondisi saat ini sangat niscaya karena sistem kepemimpinan yg sedang tegak adalah sistem kepemimpinan sekuler yang jauh dari dimensi ruhiyyah. Jabatan tidak dipahami sebagai amanah yang harus siap dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Ia hanyalah alat segelintir orang untuk meraih kesenangan material. Karenanya tidak ada fungsi riayah, apalagi junnah. 

Dalam Islam, hutan dipandang sebagai kepemilikan umum yang dikelola langsung oleh negara, bukan dikuasakan lewat izin konsesi kepada korporasi, seperti saat ini. Negara tidak boleh memberikan izin sembarangan untuk mengelola hutan dan lahan, ada aturan yang harus diikuti dan dilaksanakan. Hakikatnya kita tidak bisa semaunya dalam hal kepemilikan umum. Negara akan terus mengawasi supaya semuanya tetap berjalan sesuai dengan syariat Islam.

Rakyat boleh memanfaatkan hutan secara langsung untuk kehidupan sesuai kemampuannya dalam mengelola tanpa menghalangi pihak lain mengambil manfaat yang sama, dan bukan pada kawasan lindung (hima) yang ditetapkan negara. Negara memberi sanksi tegas bagi pelaku pembakaran hutan jika dilakukan secara sengaja dan hanya untuk kepentingan bisnis pribadi.

Gambaran pemimpin sebagai raain dan junnah, nampak dalam perlakuan mereka kepada rakyatnya. Para penguasa muslim selalu berupaya agar semua hak terpenuhi dan rakyat terlindungi dari semua hal yg membahayakan mereka. Termasuk dalam konteks mitigasi bencana, penguasa dalam Sistem Islam akan terdepan dalam menolong rakyatnya. 

Dalam Islam, keselamatan rakyat adalah prioritas utama negara dalam menjalankan perannya sebagai raain dan junnah. Kepemilikan lahan pun sudah diatur dengan aturan islam sehingga tidak ada korporasi yang berusaha untuk menguasai hutan dan lahan. Hutan akan tetap terjaga dan makhluk yang hidup didalamnya pun akan tetap terjaga dengan baik sesuai ekosistemnya. Karena Islam sejatinya membawa berkah dan rahmat bagi seluruh alam.