Negeri Subur, Masyarakat Lapar: Saat Korupsi Menjadi Wabah dan Syariat Jadi Jawaban

TanahRibathMedia.Com—Kondisi Indonesia saat ini tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Di tengah guncangan krisis ekonomi global, rakyat dipaksa bertahan di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik, lapangan kerja yang menyempit, dan daya beli yang anjlok. Sementara itu, di sosial media kita disuguhi narasi "pertumbuhan ekonomi tetap positif". Faktanya, di pasar, ibu-ibu lebih sering mengelus dada.

Paradoksnya, Indonesia bukan negara miskin. Kita punya laut, hutan, tambang, dan tanah yang subur. Sumber daya alam yang seharusnya bisa mengcover kebutuhan rakyat, pada kenyataannya hanya menjadi ilusi. Kekayaan itu tidak pernah benar-benar sampai ke tangan rakyat. Ia berhenti di tengah jalan, mampir di meja para pemegang kuasa.

Fakta di lapangan semakin memperjelas. Mega korupsi terjadi di berbagai lini. Dari kasus korupsi dana bansos, tata niaga komoditas, hingga proyek infrastruktur. Berdasarkan data KPK, sepanjang 2023-2024 tercatat lebih dari 1300 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah. Yang lebih menyakitkan, pelakunya adalah mereka yang seharusnya mengayomi: para penguasa dan pejabat. Di sinilah tampak jelas tidak adanya empati. Di saat rakyat diminta "berhemat", mereka justru berpesta di atas penderitaan.

Keadaan ini berbanding terbalik dengan kondisi rakyat. Rakyat kecil harus banting tulang dari pagi sampai malam hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Buruh, petani, pedagang kecil, semuanya tercekik. Ketika perut lapar dan tidak ada lagi jalan, angka kriminalitas pun meningkat. Pencurian makanan di pasar, perampasan, hingga tindak putus asa lainnya bukan lagi sekadar berita kriminal. Itu adalah jeritan orang-orang yang sudah tidak punya pilihan.

Di titik ini, rakyat mulai membuka mata. Hukum di Indonesia terasa tumpul ke atas dan lancip ke bawah. Faktanya, koruptor yang menggerogoti uang rakyat masih bisa lenggang kangkung, tersenyum di balik jeruji emas, bahkan mendapat fasilitas. Sementara itu, rakyat yang mencuri beberapa butir makanan di pasar justru dihakimi, dikeroyok massa, dan diproses hukum seberat-beratnya. Keadilan seperti hanya menjadi milik yang punya kuasa dan uang.

Lalu bagaimana solusinya? Sejarah sudah memberi contoh. Rasulullah ﷺ telah mencontohkan bagaimana ketika syariat Islam ditegakkan, korupsi bisa diberantas dan krisis ekonomi bisa diatasi. Bukan dengan slogan, tapi dengan sistem. Ada 3 prinsip utama: 

1. Akidah sebagai fondasi: Pemimpin takut kepada Allah, bukan hanya kepada hukum. Maka tidak akan berani mengkhianati amanah.

2. Sistem ekonomi Islam: Pemerataan melalui zakat, baitulmal, larangan riba, dan pengelolaan SDA untuk kemaslahatan umum. Negara hadir menjamin kebutuhan dasar rakyat: pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

3. Hukum yang tegas dan adil: Tidak ada pandang bulu. Pencuri dipotong tangannya, koruptor dikembalikan hartanya dan diberi sanksi berat. Karena hukum ditegakkan untuk melindungi rakyat, bukan melindungi penguasa.

Solusi Islam bukan utopia. Ia adalah sistem yang pernah terbukti mensejahterakan selama berabad-abad. Ketika aturan Allah diterapkan secara kaffah, negara kuat, rakyat sejahtera, dan korupsi menjadi barang langka karena tidak ada celah.

Di surah Al-A’raf Ayat 96 di jelaskan: 

Sudah saatnya kita jujur. Menambal sistem yang rusak dengan kebijakan tambal sulam tidak akan menyelesaikan akar masalah. Krisis ini bukan hanya soal ekonomi. Ini krisis kepemimpinan, krisis keadilan, dan krisis iman. Negeri ini subur. Jangan sampai rakyatnya terus lapar karena para pengkhianat amanah.