Pendidikan Ditelantarkan, Kesejahteraan Ditumbalkan

TanahRibathMedia.Com—Dilansir dari kompas.com (24-6-2026), tagihan harga seragam sekolah yang mencapai sekitar Rp.1,4 juta diadukan para wali murid karena memberatkan mereka. Sekretaris Daerah (sekda) kabupaten Semarang menyatakan kepada sekolah agar uang harus dikembalikan. Jumlah nominal uang yang harus dibayarkan untuk seragam tersebut justru memberatkan masyarakat, terlebih di tengah kondisi ekonomi Indonesia saat ini. 

  

Tetapi hal itu justru menumbuhkan solidaritas di antara masyarakat. Dilansir dari kompas.com (24-6-2026), kemiskinan menyebabkan banyak orang tua di Kupang, NTT yaitu kesulitan untuk menyediakan perlengkapan sekolah bagi anak-anak mereka. Banyak dari mereka yang berutang dan banyak pula yang mencari seragam bekas dari murid terdahulu. Solidaritas pun muncul di tengah keterbatasan.

Sungguh miris, pendidikan yang seharusnya dijadikan fokus utama negara, justru dijadikan objek komoditas yang diperjualbelikan, bukan hak dasar bagi setiap warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa fokus negara dalam sistem Kapitalisme bukanlah kesejahteraan masyarakatnya, melainkan hanya untuk mengenyangkan perut masing-masing. 

Itulah kebusukan sistem saat ini, masyarakat dibiarkan untuk mempertahankan dan pemperjuangkan kelayakan hidupannya sendiri. Semua ini memperlihatkan secara jelas kepada kita bahwa negara ini telah kehilangan jati dirinya. Negara yang seharusnya memperhatikan pendidikan umat, justru menjadi regulator yang melepas beban pembiayaan pendidikan kepada rakyatnya.

 

 Lebih menyedihkan lagi, negara juga tidak mampu mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan ke seluruh wilayah. Tak heran, masih banyak terdapat masyarakat yang buta terhadap pendidikan, bahkan masih banyak juga yang belum mampu baca-tulis. Penguasa negara tidak menginginkan kecerdasan melekat pada rakyatnya. Karena itulah cara penguasa dapat memperpanjang masa jabatan mereka di kursi pemerintahan. 

 

Tak hanya itu, ketundukan penguasa terhadap asing juga sangat merugikan masyarakat. Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia dalam negeri seharusnya dijadikan sumber pendatapan negara untuk membiayai rakyatnya, namun justru diserahkan kepada asing. Bahkan untuk mencicipi hasil tanah air sendiri, masyarakat harus menyerahkan cuan kepada mereka. Akibatnya, pendidikan akan kehilangan arah jangka panjang. Ketidakpedulian penguasa perlahan-lahan dapan menimbulkan ilusi remehnya pendidikan di tengah masyarakat. 

Tak terbayangkan, bagaimana jadinya masyarakat hidup tanpa pendidikan?

Seluruh pandangan tadi sangat berbanding terbalik dengan konsep pendidikan dalam Islam. Dalam Islam, negara wajib menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas terbaik untuk memenuhi seluruh kebutuhan umat. Negara Khilafah Islamiyyah akan menyediakan pendidikan yang bekualitas dan merata ke seluruh wilayah. Sehingga, setiap rakyat benar-benar mendapatkan hak mereka. 

Kesejahteraan adalah hak mutlak yang mereka dapatkan. SDA yang ada tidak akan diserahkan kepada asing, akan tetapi dikelola oleh negara untuk menjamin kebutuhan rakyatnya. Begitu pula baitul mal yang ada akan dikelola sebaik-baiknya tanpa menelantarkan sektor pendidikan yang membutuhkan biaya besar.

Dalam Islam negara adalah raa'in, yang wajib bertanggung jawab dalam mengurus rakyatnya dan tentu diharamkan untuk menelantarkan nasib rakyatnya. Hal tersebut dilakukan penguasa dengan sepenuh hati, dengan hanya mengharap ridha Allah semata. Begitulah ketegasan Islam terhadap urusan pemerintahan. Perbuatan semena-mena begitu dicela dan dibenci. Dengan Islam, kesejahteraan adalah janji mutlak, bukan sekadar ilusi. Wallahu A’lam Bi Ash-Shawaab.