Mega Korupsi dan Cermin Keruntuhan Moral dalam Sistem Kapitalisme

TanahRibathMedia.Com—Negeri ini kembali diguncang oleh skandal korupsi yang mencoreng wajah penegakan hukum kita. Temuan tumpukan uang dan emas yang mencengangkan hasil penggeledahan di Café de’Clan Signature, Cipete, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2026, serta kediaman milik mantan Jampidsus, telah membongkar tabir kebusukan yang selama ini bersembunyi di balik jubah kekuasaan (Liputan6.com, 12-7-2026). Kasus ini bukanlah insiden tunggal. Sebelumnya, publik juga dipaksa menelan pil pahit dengan terungkapnya mega korupsi pada program strategis nasional Makan Bergizi Gratis yang melibatkan Kepala Badan Gizi Nasional beserta para wakilnya. Rentetan kejadian ini menjadi bukti sahih bahwa korupsi di negeri ini bukan lagi sekadar kesalahan personal, melainkan tanda dari kerusakan sistemik yang telah mengakar dalam urat nadi tata kelola negara.

Sulit untuk menutup mata bahwa korupsi kini telah menjadi budaya yang merajalela dan seolah dinormalisasi dalam kehidupan bernegara. Penegakan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah semakin memperparah kondisi ini. Para pelaku seakan tidak memiliki rasaZZ yang bisa dimanipulasi. Fenomena ini sejatinya merupakan buah pahit dari penerapan paham kapitalisme sekuler yang menjauhkan agama dari aturan kehidupan. Ketika syariat Islam tidak lagi dijadikan landasan dalam merumuskan hukum dan perundang-undangan, moralitas pejabat pun runtuh. Orientasi hidup hanya berpusar pada materi, kekayaan, dan kekuasaan semata, sehingga halal dan haram tidak lagi menjadi parameter dalam bertindak.

Lebih dari itu, sistem politik demokrasi yang kita jalani saat ini turut menyumbang andil besar dalam melestarikan budaya korupsi. Politik berbiaya tinggi menuntut kandidat untuk mengeluarkan dana dalam jumlah fantastis demi meraih kursi kekuasaan. Akibatnya, setelah menjabat, fokus utama mereka adalah mencari cara untuk mengembalikan modal politik tersebut beserta keuntungannya. Korupsi pun menjadi jalan pintas yang dianggap wajar. Proyek-proyek negara, anggaran publik, hingga program strategis yang seharusnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, justru dipandang sebagai lahan basah untuk meraup keuntungan pribadi atau kelompok. Kerugian negara yang mencapai puluhan triliun rupiah dalam berbagai kasus yang menjerat para petinggi negeri adalah potret nyata betapa sistem ini telah mengkhianati rakyat (Kompas.com, 13-7-2026).

Kita tidak bisa lagi berharap pada perbaikan yang bersifat tambal sulam. Paradigma berpikir kapitalisme yang berorientasi pada kepuasan materi harus segera diganti dengan paradigma Islam yang menjadikan rida Allah Swt. sebagai tujuan akhir dari setiap aktivitas kehidupan. Dalam pandangan Islam, jabatan bukanlah sarana untuk berebut proyek atau memperkaya diri, melainkan amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan pengadilan Allah yang Maha Adil. Seorang pemimpin dalam Islam adalah pelayan umat yang harus menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, bukan justru mengorupsi uang negara yang merupakan harta milik umum.

Islam menawarkan solusi yang jauh lebih komprehensif melalui penerapan sistem politik, ekonomi, dan pendidikan yang terintegrasi di bawah naungan institusi Khilafah. Sistem pendidikan Islam akan mencetak individu yang bertakwa dan memiliki kesadaran mendalam bahwa setiap langkahnya dipantau oleh Allah Swt. Sistem ekonomi Islam yang mengharamkan praktik rente, penimbunan harta, dan monopoli, akan memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di tangan segelintir orang. Sementara itu, sistem politik Islam akan memastikan bahwa penguasa senantiasa berada dalam pengawasan umat dan terikat erat dengan hukum syarak. Jika terjadi penyimpangan, sanksi tegas dalam Islam, baik berupa ta’zir yang membuat jera maupun penyitaan harta hasil korupsi, akan diterapkan tanpa pandang bulu untuk membersihkan birokrasi dari para pengkhianat.

Kasus korupsi yang melibatkan mantan Jampidsus dan para petinggi di Badan Gizi Nasional yang masih terus ditangani penegak hukum adalah peringatan keras bagi kita semua. Korupsi yang bersifat sistemik hanya bisa diselesaikan dengan perubahan yang juga bersifat sistemik. Kita membutuhkan tatanan yang tidak memberi ruang bagi para koruptor untuk bermain, dan tatanan itu hanya mungkin tegak jika syariat Islam diterapkan secara kafah. Sudah saatnya umat menyadari bahwa selama sistem sekuler ini dipertahankan, selama itu pula korupsi akan terus berulang, dan selama itu pula rakyat akan terus menjadi korban ketidakadilan.

Perjuangan untuk memberantas korupsi pada hakikatnya adalah perjuangan untuk menegakkan kembali aturan Allah di muka bumi. Kita harus berani menolak sistem politik yang membolehkan jual beli kekuasaan dan mulai membangun kesadaran kolektif untuk menuntut perubahan menuju sistem yang lebih adil. Kebangkitan negeri ini dari cengkeraman para koruptor tidak akan pernah terjadi dengan hanya mengganti figur pemimpin tanpa mengganti sistem yang melahirkannya. Mari kita satukan suara, kencangkan dakwah, dan terus edukasi masyarakat tentang pentingnya kembali pada syariat. Hanya dengan sistem yang berlandaskan wahyu, keberkahan akan turun dan praktik korupsi akan musnah dari bumi ini. Masa depan anak cucu kita bergantung pada ketegasan kita hari ini dalam memilih untuk tetap berada dalam sistem yang rusak atau berjuang mewujudkan sistem yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa Islam adalah satu-satunya solusi tuntas bagi problematika korupsi yang selama ini melilit kehidupan berbangsa dan bernegara. Wallahu a’laam bishshawaab.