Karhutla Berulang: Rakyat Jadi Korban, Hutan Dikuasai untuk Bisnis

TanahRibathMedia.Com—Musim kemarau selalu datang membawa duka yang sama, kabut asap, paru-paru yang sesak, dan hutan yang menghitam. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia masih terus terjadi dan bahkan mulai memicu kabut asap lintas negara serta memperburuk kualitas udara. Pekanbaru, salah satu kota yang paling terdampak, dilaporkan diselimuti kabut asap dengan kualitas udara yang tidak sehat.

Pemerintah merespons dengan menekankan penguatan operasi satuan tugas (satgas) darat sebagai ujung tombak penanganan karhutla, yang didukung oleh helikopter water bombing. Presiden Prabowo Subianto bahkan turun langsung ke Riau dan memberi peringatan keras kepada korporasi yang diduga terlibat. Dalam Rapat Penanganan Karhutla di Riau, ia menegaskan akan mencabut izin korporasi mana pun yang terindikasi menyuruh membakar lahan, dan meminta aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk tidak pandang bulu menindak pelanggar (CNN Indonesia, 24-8-2026).

Di lapangan, petugas kepolisian juga menemukan indikasi kuat bahwa kebakaran yang terjadi bukan semata bencana alam, melainkan kesengajaan untuk menuntaskan pembukaan lahan perkebunan. Polri bahkan telah menetapkan puluhan tersangka perorangan dari berbagai polda, dengan barang bukti berupa korek api hingga jeriken bahan bakar. Bareskrim menegaskan bukti-bukti tersebut menunjukkan pembakaran memang disengaja, bukan disebabkan faktor alam atau dampak El Nino (detikNews, 24-8-2026). Modusnya adalah membuka lahan dengan cara membakar agar biaya operasional perkebunan menjadi lebih murah.

Karhutla dan Logika Kapitalisme

Fakta-fakta ini sesungguhnya menyingkap sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar bencana musiman. Karhutla tidak bisa dilepaskan dari prinsip ekonomi kapitalisme yang memandang lahan dan hutan sebagai komoditas yang boleh dikuasai dan dieksploitasi demi kepentingan bisnis. Dalam logika ini, hutan bukan lagi ekosistem yang menopang kehidupan bersama, melainkan aset produksi yang nilainya diukur dari seberapa besar keuntungan yang bisa dihasilkan, termasuk melalui cara paling murah dan paling merusak sekalipun, yaitu membakarnya.

Ironisnya, negara dalam sistem kapitalisme cenderung bertindak reaktif dan teknis. Satgas dikerahkan, water bombing diterjunkan, izin dicabut, tersangka ditetapkan, namun struktur penguasaan lahan yang menjadi akar masalah nyaris tidak pernah dibenahi secara mendasar. Izin konsesi skala besar tetap dipertahankan, dan siklus karhutla pun berulang setiap tahun karena persoalan mendasarnya tidak pernah disentuh.

Yang lebih menyakitkan, kerugian ekologis seperti kabut asap lintas negara dan buruknya kualitas udara ditanggung oleh publik secara luas. Rakyat kecil yang harus menghirup udara kotor, anak-anak yang terserang ISPA, dan aktivitas ekonomi yang lumpuh. Sementara itu, pihak yang mengambil keuntungan dari pembakaran lahan sering kali lolos dari jerat hukum yang tegas, apalagi jika berlindung di balik badan hukum korporasi.

Islam memiliki cara pandang yang sangat berbeda terhadap hutan dan sumber daya alam. Hutan termasuk kategori kepemilikan umum (milkiyah ammah) yang wajib dikelola langsung oleh negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat, bukan diserahkan kepada korporasi melalui izin konsesi yang membuka ruang eksploitasi berlebihan demi keuntungan segelintir pihak.

Dalam pengelolaan ini, rakyat tetap diberi ruang untuk memanfaatkan hutan secara langsung sesuai kemampuannya, selama tidak menghalangi hak orang lain untuk mengambil manfaat yang sama, dan selama tidak berada pada kawasan lindung (hima) yang telah ditetapkan negara demi menjaga kelestarian ekosistem. Dengan mekanisme ini, hutan tetap produktif bagi kehidupan tanpa harus dikuasai secara eksklusif oleh pemodal besar.

Islam juga menegakkan sanksi yang tegas bagi siapa pun yang sengaja membakar hutan, tanpa pandang bulu, baik individu maupun korporasi, karena tindakan tersebut merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan orang banyak. Penegakan hukum semacam ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan konsekuensi dari tanggung jawab negara sebagai pengurus rakyat.

Gambaran pemimpin sebagai ra'in (pengurus) dan junnah (pelindung) tampak nyata dalam bagaimana para penguasa Muslim memperlakukan rakyatnya. Mereka senantiasa berupaya memastikan seluruh hak rakyat terpenuhi dan rakyat terlindungi dari segala hal yang membahayakan, termasuk dalam konteks mitigasi bencana seperti karhutla. Dalam sistem Islam, penguasa akan hadir terdepan menolong rakyatnya, bukan sekadar melakukan pemadaman setelah bencana meluas, melainkan membangun tata kelola sumber daya alam yang mencegah bencana itu terjadi berulang kali.

Karhutla yang terus berulang setiap tahun seharusnya menjadi bahan renungan bersama bahwa persoalan ini bukan semata masalah teknis pemadaman api, melainkan persoalan mendasar tentang siapa yang berhak menguasai dan mengelola hutan. Selama hutan masih dipandang sebagai komoditas bisnis semata, karhutla akan terus berulang, dan rakyat akan terus menjadi korban yang menanggung akibatnya.

Karena itu, penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada langkah reaktif seperti memadamkan api, mencabut izin, atau menetapkan tersangka setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih mendesak adalah membenahi paradigma penguasaan hutan itu sendiri, dari yang berorientasi keuntungan segelintir korporasi menuju pengelolaan yang benar-benar berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan kelestarian lingkungan. Tanpa perubahan paradigma ini, satgas dan water bombing hanya akan menjadi solusi tambal sulam yang diulang setiap kali musim kemarau tiba, sementara akar persoalannya tetap dibiarkan tumbuh subur.

Umat pun perlu semakin memahami bahwa krisis karhutla yang berulang bukanlah sekadar persoalan teknis atau cuaca, melainkan cermin dari sistem pengelolaan sumber daya alam yang keliru. Islam telah menawarkan kerangka yang jelas dan teruji, yaitu pengelolaan kepemilikan umum oleh negara demi kemaslahatan bersama, disertai penegakan sanksi tegas bagi pelaku perusakan lingkungan. Kerangka ini hanya bisa terwujud secara utuh dalam sistem yang menempatkan kepemimpinan sebagai amanah, bukan sekadar jabatan untuk meraih keuntungan material semata.