Dampak Kehidupan Tanpa Aturan Islam

TanahRibathMedia.Com—Dikutip dari Kompas.com (2-7-2026), tanggapan seorang Menteri Koperasi Ferry Juliantono terkait sorotan masyarakat terhadap Koperasi Desa (kopdes) Merah Putih yang lokasi pembangunannya jauh dari pemukiman warga. Ferry mengatakan, berdasarkan peninjauannya, kopdes yang berlokasi jauh dari pemukiman warga hanya sebagian kecil, kurang dari 10 titik dari 30.000 Kopdes Merah Putih yang dibangun. "Saya sudah hitung dari semua masukan masyarakat atau yang ada di media sosial, jumlahnya kurang dari 10 dari 30.000 (Kopdes Merah Putih)," ujar Ferry di Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (2-7-2026).

Tergambar pada kasus di atas, bahwa ketika ada program yang dijalankan tidak sesuai kebutuhan masyarakat, maka akan minim partisipasi dan kurangnya efektivitas. Pembangunan koperasi oleh pemerintah sejatinya bukanlah solusi yang solutif bagi masyarakat miskin, karena masalah-masalah mendasar saja belum terselesaikan. Misal, kurangnya lapangan pekerjaan, gaji UMR yang rendah, dll. Padahal, jika pemerintah mau menghentikan program pembangunann koperasi, lalu beralih ke pembukaan pekerjaan seluas-luasnya, maka hal itu masih bisa menjadi solusi.

Namun, di negara yang saat ini mengadopsi sistem Kapitalisme, memang tidak benar-benar bertujuan untuk menyejahteraan rakyatnya. Sebab, asas sistem Kapitalisme adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Maka, tidak dipungkiri, segala program yang dijalankan oleh pemerintah hari ini cenderung lebih menguntungkan para pemegang kekuasaan dan pemilik modal.

Ditambah lagi, Kapitalisme melahirkan proyek-Proyek besar yang rawan penyimpangan. Anggaran yang besar dan pengawasan yang kompleks membuka ruang inefisiensi, rente, serta potensi korupsi. Program seperti ini pun belum jelas manfaatnya, namun dana publik terus dikeluarkan untuk proyek baru. Jika seperti ini, tak heran, jika muncul banyak konflik, karena sejak awal, pembentukan memang dirasa tak menjanjikan, belum tertata secara jelas.

Berbeda dengan Islam, Islam memandang ekonomi harus dibangun untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan mengejar target proyek. Dalam Islam, berbagai masalah wajib diselesaikan, khususnya masalah kemiskinan. Negara Islam adalah raa'in (pengurus), ia wajib menjalankan tugasnya sebagai pelayan umat dengan sebaik-baiknya. Negara wajib bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya melalui pengelolaan harta milik umum, pembukaan lapangan pekerjaan, dan distribusi kekayaan yang adil, berdasarkan aturan Sang Pencipta.

Kesejahteraan lahir dari penerapan sistem perekonomian Islam yang menyeluruh. Ekonomi rakyat diperkuat dari bagian hulu, bukan hanya hilirnya. Solusi Islam bersifat sistemik, bukan tambal sulam. Penerapan sistem perekonomian yang menyeluruh hanya bisa terealisasi dengan tegaknya kembali Daulah Islamiyyah. Tak hanya itu, Islam juga menuntaskan segala problematika dalam aspek kehidupan.