Refleksi May Day, Negara Mandul Ciptakan Lapangan Kerja

TanahRibathMedia.Com—Ketersediaan lapangan kerja kian menipis. Masalah klasik terkait ketenagakerjaan pun terus berulang dan semakin meningkat seiring dengan badai PHK yang belum kunjung usai hingga saat ini. 

Struktur ketenagakerjaan yang tersedia di Indonesia masih tergolong lemah. Struktutlr ini masih didominasi dengan sektor informal dengan kualitas kerja yang cukup rendah. Banyak tenaga kerja serabutan yang memberikan penghasilan ala kadarnya, bahkan terkategori kurang. Tengok saja PKL (Pedagang Kaki Lima), pekerja lepas (freelancer), buruh tani, asisten rumah tangga, pengemudi ojek online, pedagang asongan hingga pemulung. 

Tenaga dan modal yang diusahakan tak mampu memberikan hasil yang layak. Salah satunya profesi pengemudi ojek online yang banyak ditemukan bergelar sarjana. Mereka mengaku asal dapat penghasilan saja, meskipun serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan harian, daripada menganggur (kumparan.com, 25-4-2026). Hal ini menandakan jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja yang tidak sebanding. Ketimpangan jumlah tenaga kerja menciptakan posisi tawar yang rendah. Sehingga mau tak mau harus diterima meskipun penghasilan yang didapat tak sesuai dengan standar kelayakan. Alernatif lain, tak sedikit juga pekerja yang beralih menciptakan lapangan kerja mandiri, salah satunya melalui UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Ternyata tantangan dan hambatan yang dirasakan jauh lebih besar di tengah melemahnya daya beli masyarakat saat ekonomi tengah sakit. 

Di tengah terpuruknya sektor ketenagakerjaan, gig ekonomi hadir dan diklaim sebagai angin segar yang membawa harapan. Gig economy merupakan sistem pasar tenaga kerja yang didominasi oleh kontrak jangka pendek, pekerja lepas, dan tenaga kerja independent yang tidak terikat secara tetap pada suatu perusahaan. Kehadiran gig economy membuka peluang kerja baru bagi banyak orang, terutama generasi muda. Sepintas, program ini nampak menjadi solusi ketenagakerjaan yang nasibnya sulit diprediksi. Namun, faktanya tak seindah teori yang dibeberkan. Fakta di lapang menunjukkan pekerja di sektor gig ini memiliki kerentanan serius. Meskipun memiliki kebebasan bekerja lebih dari satu sektor, namun tak mampu menjamin kepastian pendapatan dalam jangka panjang. Mungkin dalam jangka pendek, pekerjaan ini nampak menghasilkan. Tak hanya itu, pekerja di sektor gig ini memiliki nasib rawan jika ditengok dari sisi jaminan sosial dan kejelasan relasi kerja.

Lapangan kerja dan kesempatan kerja makin terbatas. Hal ini menunjukkan negara telah gagal memfasilitasi penyediaan lapangan kerja untuk rakyat. Negara pun mandul dalam proses menyiapkan tenaga kerja berkualitas. Rentetan fakta ini merupakan dampak penerapan sistem ekonomi kapitalis yang menetapkan kebebasan yang sekuler. Parahnya lagi, sistem ekonomi ini pun batil karena hanya mengutamakan para pemilik modal yang juga berkedudukan sebagai penguasa. Rakyat kecil lagi-lagi dipersulit oleh tatanan birokrasi yang berbelit. Tak heran saat kesenjangan makin lebar dan kemiskinan struktural makin nampak dan kian mengkhawatirkan. Peringatan May Day pada 1 Mei lalu tak ubahnya hanya sebatas seremoni yang tak mampu melahirkan solusi pasti. Justru sebaliknya, masalah kian menumpuk tanpa perbaikan mendasar.

Sistem Islam memiliki pandangan yang khas terkait masalah ketenagakerjaan. Islam dengan tegas menetapkan bahwa negara adalah penanggung jawab atas kepentingan rakyatnya, dalam hal ini penyediaan lapangan kerja yang layak, terutama untuk laki-laki dewasa yang memiliki tanggungan nafkah atas keluarganya. 

Rasulullah saw. bersabda, 

"Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab atas pengurusan mereka." (HR. al Bukhari Muslim).

Sistem Islam memiliki mekanisme khas terkait ketenagakerjaan. Pertama, ihya'ul amwat. Menghidupkan tanah mati. Setiap individu yang menelantarkan tanah miliknya, negara berhak mencabut izin kepemilikannya dan memberikannya kepada individu yang memiliki kemampuan dan kesanggupan dalam mengelolanya. Dengan demikian, tanah-tanah menjadi produktif. 

Kedua, negara memberikan pinjaman berupa modal tanpa skema riba kepada rakyat yang membutuhkan. Hal ini mampu merangsang jiwa kewirausahaan secara mandiri. Tak hanya itu, keadaan ekonomi pun mampu dirangsang dengan kenaikan yang signifikan. 

Ketiga, pengelolaan sumber daya alam yang amanah, optimal dan mandiri. Dengan mekanisme tersebut, negara mampu memfasilitasi kebutuhan setiap individu rakyat, mulai dari sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, kemudahan mengakses infrastruktur dan akses mendapatkan lapangan kerja yang layak dan sesuai keahlian. Tata kelola sumberdaya alam yang mandiri mampu menyerap banyak tenaga kerja dalam negeri karena tidak melibatkan swasta bahkan pihak asing. 

Keempat, negara menetapkan pembangunan sektor riil yang dibutuhkan masyarakat. Maknanya negara menetapkan pengembangan industri strategis yang dibutuhkan negara dalam menjaga dan melayani masyarakat, seperti industri militer, dan pangan yang mampu memperbaiki keadaan masyarakat. Kelima, negara juga menjadi hakim tunggal yang adil dalam menyelesaikan konfli ketenagakerjaan secara adil sesuai hukum syarak. 

Islam tak hanya sekedar adil. Namun, Islam juga mampu menempatkan potensi manusia sesuai fitrahnya. Dalam kehidupan yang bersandar pada sistem Islam, niscaya pengaturan rakyat dalam tatanan gemilang. Rakyat terurus dalam bingkai sistem amanah yang menjaga sempurna.