Selat Hormuz Tutup Kembali, Geopolitik semakin Memanas

TanahRibathMedia.Com—Iran akhirnya membuka Selat Hormuz pada hari Jumat, 17 April 2026 lalu. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghci menyampaikan bahwa Selat Hormuz terbuka untuk semua kapal komersil selama periode gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Dalam periode pembukaan Selat Hormuz tersebut, lebih dari selusin kapal komersil dilaporkan berhasil melintas (KlikAnggaran.com, 19-4-2026).

Namun, kondisi cepat berubah dikala Iran mengeluarkan pernyataan resmi melalui Angkatan Laut Garda Revolusi Iran (IRGC) yang menegaskan bahwa semua kapal dilarang melintas. Iran kembali menutup Selat Hormuz hanya kurang dari 24 jam setelah jalur vital tersebut dibuka. Hal ini tentu menyembabkan ketegangan geopolitik yang melonjak tajam. Langkah yang diambil Iran menandai eskalasi baru dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran, sekaligus mengguncang stabilitas perdagangan energi global (SuaraMerdeka.com, 19-4-2026).

Iran mengambil langkah keras ini sebagai respon atas sikap Amerika Serikat (AS) yang dinilai masih melanjutkan blokade terhadap kapal-kapal yang menuju pelabuhan Iran. AS telah melanggar janji negoisasi dengan Iran. Pemerintah Iran yang dikutip oleh AFP menyebutkan bahwa Washington tetap melanjutkan blokade terhadap kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan Iran. AS dituding telah melakukan tindakan ilegal di Selat Hormuz dengan menjalankan pembajakan dan pencurian dengan kedok blokade. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengeluarkan pernyataan keras bahwa Selat Hormuz sepenuhnya berada di bawah kendali Iran (Kompas.com, 18-4-2026).

Ketika Iran membuka Selat Hormuz, kondisi ini merupakan hal yang sangat diharapkan dan dinanti-nantikan oleh negara-negara Internasional yang merasakan imbas dari ketegangan geopolitik diantara AS dan Iran. Namun, kembali lagi AS dengan kejemawaannya membuat kondisi tersebut hanya berlangsung selama hitungan jam saja. Trump memperingati Iran bahwa negara tersebut tidak dapat menggunakan Selat Hormuz sebagai alat tekanan politik, dengan tetap menjalankan blokade lautnya terhadap Iran. 

Presiden ke-47 AS itu, merasa masih ada beberapa isu yang belum terselesaikan, termasuk poin utama memastikan Teheran tidak memiliki senjata nuklir. AS tetap memaksakan kehendaknya untuk Iran tidak boleh mengembangkan senjata nuklir. Ini menunjukkan betapa sombongnya AS sebagai negara yang mengemban mabda kapitalisme-sekuler yang merasa punya hak untuk mengatur negara-negara di dunia. 

AS menyampaikan bahwa larangan tersebut dalam rangka menjaga perdamaian dunia tetapi di sisi lain AS mendukung Israel melakukan penyerangan dan pengeboman di Palestina dan Lebanon. Pernyataan AS mendapat tanggapan dari Pemimpin Tinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Ia menyampaikan bahwa militer Iran siap untuk memberikan kekalahan pahit baru bagi musuh-musuh Iran, menambah panas retorika yang sudah memuncak. Jalur komunikasi berubah menjadi tekanan militer terbuka, dengan Selat Hormuz sebagai titik utama pertarungan pengaruh. 

Sikap yang diambil oleh Iran atas yang dilakukan oleh AS merupakan sikap tegas dan jelas dalam hal menjaga kedaulatan negara tersebut. Iran menunjukkan bahwa negara Adidaya tersebut butuh usaha keras untuk menghadapi Iran. Kekuatan satu negara muslim ini akan semakin kuat dan disegani di seluruh dunia dengan adanya negara Islam (khilafah) yang akan  menyatukan seluruh negeri-negeri muslim di seluruh dunia di bawah pimpinan seorang kepala negara (khalifah). Khilafah yang menerapkan mabda Islam akan menjadi lawan seimbang bagi negara pengemban mabda kapitalis-sekuler yakni AS. Negara yang selalu ingin menguasai dengan menjajah. 

Khalifah yang akan menyerukan Jihad fi sabilillah di bawah komando militer Islam, untuk membebaskan negeri-negeri muslim yang dijajah oleh negara penjajah, khususnya Palestina yang hingga saat ini disiksa, diserang, dan dibuat kelaparan bahkan dibunuh dengan kejamnya. Khalifah akan hadir sebagai Junnah (perisai) bagi kaum muslim. 

“Sungguh imam (khalifah) itu laksana perisai, orang-oramg berperang dibelakangnya dan menjadikannya sebagai pelindung mereka.“ (H.R Muslim) 

Selain itu, Khilafah akan menerapkan politik luar negerinya, dimana tidak akan menjalin kerja sama dengan negara-negara yang jelas-jelas memerangi umat Islam seperti AS dan Israel. Negara-negara penjajah seperti ini hubungannya adalah harbi fi’lan (perang). Tidak ada hubungan diplomasi dan ekonomi. Ketentuan bagi warga negara yang berasal dari negara tersebut adalah dilarang memasuki wilayah negara Islam (Khilafah).

 

Namun, saat ini negeri-negeri muslim tunduk kepada negara tersebut yang jelas telah membunuh saudara-saudara seiman di Palestina. Umat Islam terpecah-pecah menjadi beberapa negara dengan menerapkan nation-satate-nya. Ini yang membuat umat Islam saat ini bagai buih di lautan seperti yang digambarkan oleh Baginda Rasulullah saw. Jumlah umat Islam banyak tetapi tidak menjadi kekuatan yang disegani dan dapat membebaskan saudara seiman yang dibantai oleh penjajah. Sungguh, umat Islam butuh satu kepemimpinan global sebagai pelindung sejati yakni Daulah Khilafah Islamiah, di bawah bendera tauhid.