Pelecehan Seksual di Pesantren: Buah dari Sistem yang Gagal Melindungi

TanahRibathMedia.Com—Lembaga yang seharusnya melahirkan penjaga akhlak, justru berkali-kali terseret kasus pelecehan seksual. Tempat yang dipercaya orang tua untuk menjaga kehormatan dan masa depan anak-anak mereka, di sebagian kasus berubah menjadi ruang yang menyimpan trauma. Yang lebih menyakitkan, pelaku bukan orang asing, melainkan sosok yang dihormati, dimuliakan, bahkan dianggap pewaris ilmu agama. Jika tempat pendidikan agama saja terus berulang terjadi pelecehan, maka ada yang salah bukan hanya pada individunya, tetapi juga pada sistem yang melingkupinya.

Kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan pesantren kembali mencuat. Di Pati, Jawa Tengah, warga menggerebek kediaman seorang pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan pelecehan terhadap santriwati di bawah umur sejak 2024 (metrotvnews.com, 3-5-2026). Sebelumnya, publik juga dikejutkan oleh kasus serupa yang melibatkan figur pendakwah publik. Fenomena ini bukan sekadar kejadian terpisah. Data Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan pelaku yang kerap berasal dari pihak yang memiliki otoritas (komnasperempuan.go.id, 3-5-2026).

Ini menunjukkan adanya persoalan yang terus berulang. Relasi kuasa yang timpang antara pengasuh dan santri menciptakan ruang rawan penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain, budaya menjaga nama baik lembaga sering kali justru menekan korban untuk diam. Ketika pengawasan lemah dan transparansi tidak berjalan, pelanggaran mudah berulang tanpa terdeteksi sejak awal. Tak sedikit korban memilih bungkam. Mereka menghadapi tekanan psikologis, rasa takut, ancaman, hingga kekhawatiran akan stigma sosial. Dalam kondisi seperti ini, keberanian berbicara bukan hanya soal kemauan, tetapi juga soal ada atau tidaknya sistem yang benar-benar melindungi korban.

Lebih jauh, persoalan ini menunjukkan kegagalan sistem dalam membentuk individu yang bertakwa sekaligus dalam mengontrol perilaku masyarakat. Ketika agama hanya dijadikan identitas, bukan aturan hidup yang mengikat seluruh aspek kehidupan, maka penyimpangan tetap akan muncul, bahkan dari mereka yang tampak religius. Inilah problem mendasar sistem sekuler yakni memisahkan agama dari kehidupan. Nilai moral diajarkan, tetapi tidak ditopang oleh sistem yang menjaga dan mengawalnya secara menyeluruh. Akibatnya, kerusakan terus muncul karena standar perilaku manusia diserahkan pada lemahnya kontrol individu dan lingkungan.

Dalam Islam, perlindungan terhadap kehormatan manusia bukan sekadar nasihat moral, tetapi dijaga melalui tiga lapis perlindungan. Pertama, individu dibangun dengan akidah dan ketakwaan yang kuat sehingga memiliki kontrol diri dan rasa takut kepada Allah. Kedua, masyarakat menjalankan amar ma’ruf nahi munkar sehingga kemungkaran tidak dibiarkan tumbuh dan ditutupi. Ketiga, negara menerapkan hukum Islam secara tegas untuk memberi efek jera dan menutup celah terjadinya kejahatan. Selain itu, Islam juga mengatur interaksi sosial secara jelas, menjaga pandangan, melarang khalwat, serta menutup pintu-pintu yang mengarah pada penyimpangan. Semua itu bukan sekadar pembatasan, melainkan bentuk perlindungan terhadap kehormatan manusia.

Karena itu, solusi kasus pelecehan seksual tidak cukup berhenti pada penangkapan pelaku. Selama akar persoalan tidak disentuh, kasus demi kasus hanya akan berganti nama pelaku dan korban. Yang dibutuhkan adalah perubahan mendasar: kembali pada sistem Islam yang menjaga individu dengan ketakwaan, menjaga masyarakat dengan kontrol sosial, dan menjaga kehidupan dengan penerapan hukum yang tegas. Jika tidak, maka berita pelecehan di lembaga pendidikan hanya akan terus menjadi pengulangan luka yang sama.