Kontroversi yang Membuat Berbagai Reaksi dari Film Pesta Babi

TanahRibathMedia.Com—Pesta Babi, salah satu judul film dokumenter karya anak negeri Dandhy Dwi Laksono, berdurasi 95 menit yang menjadi viral beberapa hari terakhir. Film ini diprediksi menjadi polemik di tengah masyarakat karena alasan perizinan dan sarat akan muatan yang sensitif dan provokatif. Karena viral, nobar film ini di berbagai daerah dibubarkan oleh TNI, tak terkecuali nobar di salah satu kampus ternama dibubarkan juga oleh pihak keamanan kampus. 

Setelah ditelisik, film ini bercerita tentang alih fungsi hutan Papua untuk PSN (Proyek Strategis Nasional). Film ini juga mengambarkan bahwa pengalihan lahan ini menjadikan beberapa suku di Papua kehilangan kehidupannya. Hutan-hutan berubah menjadi berbagai proyek besar pemerintah dengan mengatasnamakan pemanfaatan hutan dan ketahanan pangan.

Mengapa nobar film Pesta Babi sampai dilarang? Apakah hanya karena perizinan dan muatan film yang dinilai provokatif yang menjadi alasan film ini dilarang?

Pelarangan nobar film Pesta Babi, mengindikasikan bahwa ada upaya pembungkaman terhadap terhadap suara kritis. Bukankah negeri ini adalah negara demokrasi yang mana suara rakyat akan didengar? Dengan adanya pelarangan ini justru menjadi bumerang dan menimbulkan streisand effect yaitu upaya melarang sesuatu hal yang justru menjadikan hal tersebut makin viral dan tersebar dengan cepat. Ini menjadi alarm bagi rakyat bahwa demokrasi negeri ini bersifat otoriter dan anti kritik. Rakyat tidak akan mengkritisi kalau memang pemerintah bekerja sesuai kapasitasnya, kalau sudah ada suara sumbang itu tandanya ada yang salah dengan kerja pemerintah. Harusnya pemerintah introspeksi dengan kinerjanya. Bukankah demokrasi melindungi hak berpendapat? atau justru sebaliknya.

Alih-alih memelihara kelestarian hutan, justru program PSN menjadi celah bagi pemerintah untuk memberi hadiah hektaran lahan untuk para oligarki yang sudah mendukungnya. Saat negara sudah mengadopsi sistem kapitalis bukan tidak mungkin ketimpangan kepemilikan lahan terjadi di mana-mana. Karena dalam sistem ini hanya ada penguasa dan pengusaha yang menguasai kepemilikan umum, rakyat hanya jadi penonton kerakusan mereka.

Sistem kapitalisme menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi, bagaimana tidak yang mengambil alih perekonomian negara hanya oligarki dan pemilik modal. Harta milik umum, contohnya lahan hutan saja diserahkan dan dikuasai oleh segelintir orang. Perputaran hasil dari harta kepemilikan umumpun hanya dirasakan segelintir orang, dan tidak akan sampai pada rakyat, rakyat hanya merasakan kesengsaraan yang dibuat oleh pemerintah. 

Bagaimana sistem Islam mengatur harta kepemilikan umum?

Dalam sistem Islam keadilan ekonomi akan terwujud, di mana lahan milik individu diakui oleh negara dan tidak akan digusur paksa. Dalam islam ada istilah ihya al-mawat yaitu menghidupkan lahan mati, lahan kosong yang belum pernah dimiliki dan digarap oleh siapa pun, bisa dikelola oleh individu. Apabila berhasil mengelola dan menghidupkan lahan mati tersebut maka lahan tersebut akan menjadi miliknya. Lahan milik umum akan dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat. Tentunya saat suatu lahan dikelola negara, maka tidak akan mengganggu kehidupan masyarakat.

Segala bentuk pengelolaan kepemilikan umum, yang dilaksanakan negara dalam bentuk proyek apa pun selalu mengutamakan kemaslahatan rakyat. Karena dalam Islam negara hanya berperan sebagai pengelola, dan hasilnya disalurkan untuk hajat hidup rakyatnya dan tentunya dilaksanakan sesuai hukum syariat, bukan untuk mendukung segelintir pihak.

Dalam sistem Islam negara sangat terbuka dengan kritik, dalam struktur negara khilafah ada salah satu badan yang khusus melayani kritik dari masyarakat yaitu Majelis Umat. Majelis umat menjadi tempat musyawarah dan muhasabah. Setiap warga negara khilafah baik muslim maupun nonmuslim yang hidup di bawah nungan negara khilafah akan mempunyai hak yang sama sebagai rakyat. Segala kritik dan sarannya akan ditampung di Majelis Umat dan akan disampaikan kepada khalifah. Saat mengeluarkan kebijakan pun, negara menerima masukan dari rakyatnya jika dirasa kebijakan itu membebani dan menyulitkan mereka.