Negeri di Atas Kertas: Memutus Rantai Sandera Energi Global

TanahRibathMedia.Com—Bayangkan sebuah kapal besar bernama Indonesia yang berlayar di tengah samudra luas. Mesin kapal ini membutuhkan bahan bakar yang melimpah untuk sampai ke pelabuhan tujuan. Namun, alih-alih memiliki tangki sendiri, kapal kita justru bergantung pada selang panjang yang terhubung ke kapal-kapal asing di kejauhan. Begitu selang itu terjepit oleh gejolak di Selat Hormuz atau ditarik oleh kebijakan sepihak para raksasa energi dunia, mesin kita batuk-batuk, dan seluruh penumpang di dalamnya mulai panik.

Inilah potret jalur BBM yang hari ini kita rasakan. Kita bukan sekadar menghadapi kenaikan angka di papan SPBU, melainkan sedang menyaksikan kerapuhan sebuah bangsa yang fondasi energinya berdiri di atas pasir hisap global (setkab.go.id, 31-03-2026).

Pemerintah hari ini tampak seperti pemadam kebakaran yang mencoba memadamkan api besar hanya dengan segelas air. Kebijakan mempertahankan harga subsidi sambil mengerek harga non-subsidi hanyalah taktik "tambal sulam" yang memicu migrasi konsumsi massal. Akibatnya? Rakyat harus membayar dengan waktu—mengantre berjam-jam demi tetesan liter yang terbatas—atau membayar dengan dompet yang kempis melalui harga eceran yang mencekik.

Langkah-langkah seperti WFH atau pembatasan kendaraan roda empat hanyalah penghematan administratif yang bersifat reaktif. Ini ibarat meminta penumpang kapal berhenti bergerak agar mesin tidak cepat panas, padahal masalah utamanya adalah kita tidak punya kendali atas bahan bakar itu sendiri. Kita terjebak dalam dilema: membiarkan defisit APBN meledak atau membiarkan inflasi melumat daya beli rakyat. Keduanya adalah jalan menuju jurang.

Mengapa struktur ekonomi kita begitu rapuh dan mudah limbung saat menghadapi badai global? Jawabannya terletak pada kenyataan pahit bahwa kedaulatan energi kita telah lama "tergadai" dan disandera oleh mekanisme pasar internasional yang dingin, seperti indeks Brent atau WTI. Sebagai negara yang menyandang status net importir, kita telah menempatkan leher ekonomi kita pada tali jerat yang dikendalikan dari luar (cnnindonesia.com, 0204-2026).

Setiap kali dentuman konflik pecah di Timur Tengah atau ketika nilai tukar dolar bergejolak di pasar valuta asing, ekonomi domestik kita seketika mengalami "demam tinggi" yang akut. Efek dominonya sangat nyata dan menyakitkan, biaya logistik membubung tinggi, yang pada gilirannya memaksa harga-harga kebutuhan pokok di pasar rakyat ikut mendaki tanpa kendali. Namun, jika kita mau jujur, masalah intinya bukan sekadar angka-angka pada label harga.

Persoalan yang jauh lebih fundamental adalah kegagalan manajemen distribusi nasional dan hilangnya kendali penuh negara atas komoditas yang paling strategis bagi hajat hidup orang banyak. Sungguh sebuah ironi yang memilukan; kita adalah negeri dengan kekayaan alam yang melimpah, namun dalam urusan energi, kita sering kali bertingkah tak lebih dari seorang "peminta-minta" yang tak berdaya di belantara pasar global.

Di tengah jalan buntu yang ditawarkan oleh sistem ekonomi konvensional, sudah saatnya kita mengalihkan pandangan pada sebuah fondasi yang jauh lebih kokoh dan berkeadilan paradigma Islam dalam tata kelola energi. Dalam kacamata ini, minyak bumi dan segala sumber daya alam yang melimpah tidak pernah dipandang sebagai sekadar barang dagangan (commodity) yang boleh diperjualbelikan demi meraup keuntungan komersial di atas penderitaan rakyat. 

Sebaliknya, Islam menetapkannya sebagai Kepemilikan Umum (Al-Milkiyah al-Ammah). Dalam bangunan pemikiran ini, peran negara mengalami transformasi total. Negara bukanlah entitas pedagang yang sibuk menghitung margin laba, melainkan seorang pengelola amanah yang menjalankan fungsi Ri’ayah—sebuah tanggung jawab suci untuk mengurus dan melayani urusan rakyatnya.

Bayangkan sebuah tatanan di mana harga BBM tidak lagi ditentukanoleh spekulasi para pialang di bursa London atau New York, melainkan murni dikalkulasi berdasarkan biaya produksi dan distribusi yang transparan. Di sinilah letak kemandirian yang sejati; sebuah kondisi di mana kebijakan negara tidak lagi bisa diintervensi oleh kepentingan korporasi global maupun fluktuasi pasar yang manipulatif.

Namun, kemandirian yang tangguh ini mustahil bisa berdiri tegak jika kita terus memenjarakan diri dalam kotak-kotak nasionalisme yang sempit dan ego sektoral. Kekuatan yang sesungguhnya hanya akan lahir dari rahim integrasi politik dan ekonomi yang melintasi batas-batas negara, menyatukan seluruh negeri Muslim dalam satu barisan yang solid.

Mari kita proyeksikan sebuah peta dunia baru, sebuah bentang wilayah di mana aliran minyak dari ladang-ladang di Iran, hamparan padang Jazirah Arab, hingga kekayaan nusantara Indonesia, mengalir dalam satu jaringan distribusi yang terintegrasi penuh. Dalam sistem ini, tidak ada lagi hambatan diplomasi yang berbelit-belit atau ego harga antar-bangsa.

 Surplus energi yang ada di satu belahan wilayah akan secara otomatis—bahkan seketika—menutupi defisit yang terjadi di wilayah lainnya. Ini bukan sekadar kerja sama ekonomi biasa, melainkan sebuah persaudaraan sistemik yang akan mengubah konstelasi politik dunia. Dengan penyatuan aset strategis ini, kaum Muslim tidak hanya akan lepas dari jeratan krisis energi, tetapi akan bertransformasi menjadi kekuatan adidaya baru yang mampu menyeimbangkan tatanan global dengan prinsip keadilan yang bersumber dari mandat langit.

Namun, visi ini tidak berhenti pada fosil. Sebuah negara adidaya tidak boleh hanya bersandar pada satu kaki. Dengan semangat inovasi, riset nuklir, hidrogen, dan energi terbarukan harus menjadi prioritas untuk menjamin kedaulatan masa depan. Krisis BBM hari ini adalah lonceng peringatan bagi kita semua. Apakah kita akan terus bertahan dalam sistem yang membuat kita terus-menerus cemas setiap kali ada gejolak di belahan dunia lain? Ataukah kita berani mendobrak sekat-sekat lama dan membangun kedaulatan di atas prinsip yang lebih adil dan kokoh?

Sudah saatnya kita mencabut selang ketergantungan ini dan mulai membangun tangki energi kita sendiri. Bukan sekadar demi angka-angka di APBN, tapi demi kehormatan sebuah bangsa yang tidak lagi mau disandera oleh kepentingan global.