Penyesatan Opini di Balik Topeng BoP

TanahRibathMedia.Com—Ramadan tahun ini, Gaza masih menjadi panggung tragedi yang menyayat hati. Di tengah kehancuran infrastruktur dan jeritan kelaparan, ratusan ribu warga masih menetap di tenda-tenda pengungsian. Ironis, di saat bantuan kemanusiaan tersendat, narasi perdamaian justru dialihkan pada pembentukan Board of Peace (BoP). Sebuah badan yang menjanjikan pengelolaan baru, namun terasa asing bagi mereka yang sedang berjuang sekadar untuk bertahan hidup di tanah sendiri.

Dikutip dari CNN Indonesia (20-02-2026), sebuah komite bernama National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) resmi diperkenalkan. NCAG merupakan perpanjangan tangan dari Board of Peace, sebuah inisiatif Donald Trump yang bertujuan menggeser kontrol faksi militer (Hamas) ke tangan profesional sipil. Terdiri dari 15 teknokrat independen di bawah pimpinan Ali Shaath, komite ini dirancang sebagai pengelola administratif pascakonflik. Faktanya pusat operasi komite ini masih tertahan di Kairo, menunggu restu dari Israel untuk menyeberangi perbatasan.

Rasanya sulit membayangkan keadilan dapat terwujud ketika aktor utamanya telah ratusan kali melanggar perjanjian tanpa pernah menerima sanksi internasional yang berarti. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa upaya tersebut hanyalah formalitas administratif yang mengabaikan realitas pelanggaran di lapangan.

Warga Palestina memiliki alasan kuat untuk skeptis terhadap BoP rakitan Trump. Selama puluhan tahun, Amerika Serikat secara konsisten menjadi tameng diplomatik dan pemasok amunisi bagi Israel, bahkan tak segan menggunakan hak veto di PBB demi menjegal keadilan bagi Palestina. Berharap pada BoP untuk menghadirkan kedamaian hakiki hanyalah sebuah ilusi yang bertolak belakang dengan kenyataan pahit di lapangan. Retorika perdamaian yang mereka bangun justru menjadi pondasi bagi kehancuran masa depan Palestina yang lebih sistematis.

AS dan Israel nampaknya sedang menggunakan BoP sebagai instrumen legitimasi untuk agenda yang lebih gelap, pembersihan etnis dan perampasan tanah secara sistematis. Di balik istilah New Gaza, terdapat agenda tersembunyi yang bertujuan untuk mengaburkan kenyataan mengenai upaya pembersihan etnis secara sistematis.

'New Gaza' hanyalah upaya untuk mengalihkan perhatian dunia. Di balik janji efisiensi tersebut, ada realita pahit yang berusaha ditutupi agar publik internasional memberikan simpati. Ini bukan tentang membangun kembali kehidupan warga, melainkan tentang bagaimana mengamankan teritorial Palestina dengan cara yang terlihat sah secara birokrasi internasional.

Bukannya memberikan pembelaan yang tegas, sebagian penguasa negeri-negeri muslim seolah terjebak dalam orkestra politik Washington demi melegitimasi rencana "New Gaza" ini. Dukungan ini tanpa sadar memberikan napas panjang bagi agenda penjajahan, seolah penguasa-penguasa tersebut lebih memilih menjadi saksi bisu demi menjaga relasi diplomatik yang timpang.

Pembentukan NCAG bukanlah solusi bagi kepentingan rakyat Palestina, melainkan bentuk penyesatan opini yang masif.

Membungkus isu penjajahan dengan istilah "transisi administratif" hanyalah upaya untuk mengalihkan fokus dunia dari akar masalah yang sebenarnya. Selama kendali utama masih berada dalam skenario BoP, maka teknokrat tersebut hanyalah operator administratif dalam sistem yang dirancang untuk meminggirkan hak-hak kedaulatan Palestina.

Perdamaian bagi entitas penjajah hanyalah strategi waktu untuk melanggar janji berikutnya. Dalam sejarah, kelompok Yahudi (seperti Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah) berulang kali melanggar perjanjian damai yang telah dibuat dengan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Hal ini berlanjut dalam era modern, di mana Zionis Israel sering melanggar perjanjian internasional, resolusi PBB, dan gencatan senjata. Sebagaimana Allah telah menuliskan dalam surat Al-Maidah ayat 82,

Untuk itu, umat Islam dilarang keras untuk terjebak dalam janji-janji palsu, apalagi memberikan legitimasi atas nama perdamaian kepada pihak yang jelas-jelas memusuhi eksistensi Islam. Kita harus menyadari bahwa AS dan Israel adalah representasi kekuatan yang bersekutu untuk menguasai dunia melalui penjajahan politik dan ekonomi. Allah mengingatkan tentang tabiat mereka seperti yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 64,

Sebagai umat Muslim, kita tidak seharusnya mengandalkan solusi dari pihak-pihak yang justru membiarkan penderitaan saudara kita sendiri. Skema perdamaian apa pun tidak akan bisa menghapus fakta penjajahan di Palestina, ini adalah persoalan kemanusiaan yang harus kita hadapi dengan persatuan. Sebagaimana ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 141,

Umat Islam perlu melihat dengan jernih bahaya dari pengkhianatan para pemimpin yang lebih memilih bersekutu dengan BoP buatan AS. Bergabung dalam lingkaran yang melibatkan Israel sebagai anggotanya adalah bentuk pengabaian terhadap kehormatan kaum muslimin. Diplomasi yang meniadakan prinsip keadilan hanya akan memperpanjang masa penjajahan atas tanah diberkati, Palestina.

Solusi hakiki yang ditawarkan Islam adalah membangun kembali kekuatan global dalam satu kesatuan. Umat memerlukan kepemimpinan yang berdaulat, yaitu Khilafah Rasyidah, yang mampu berdiri tegak melawan dominasi penjajahan AS dan Israel. Hanya dengan kekuatan politik dan militer yang terpusat dan berlandaskan wahyu, kedaulatan Palestina dapat dikembalikan sepenuhnya dan penjajahan di atas bumi ini dapat dihentikan.