Akankah Kemitraan Swasta Mampu Jadi Solusi Persoalan Sampah dan Sumber PAD?

‎

TanahRibathMedia.Com—‎Gunungan 1.800 ton sampah per hari di Kabupaten Bandung bukan sekadar persoalan kebersihan. Ini adalah potret kegagalan cara kita mengelola kehidupan. Lebih ironis lagi, dari jumlah sebesar itu, hanya sekitar 500ton yang mampu ditangani. Sisanya? Menggunung di TPA menumpuk di jalanan, berserakan dimana-mana dan menjadi ancaman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat (Tribunjabar.id, 22-4-2026). 

‎

‎Di tengah krisis ini, solusi yang ditawarkan justru kembali pada pola lama: menggandeng investor. Sampah bukan lagi sekadar masalah yang harus diselesaikan, tetapi mulai dilihat sebagai peluang bisnis dan bahkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertanyaannya: tidak adakah solusi lain selain krisis publik diselesaikan dengan komersil?

‎

‎Masalahnya bukan karena kurangnya teknologi atau dana. Akar persoalan justru terletak pada gaya hidup konsumtif yang terus dipelihara. Masyarakat didorong untuk membeli lebih banyak, menggunakan lebih cepat, dan membuang tanpa pikir panjang. Konsumerisme bukan hanya kebiasaan, tapi telah menjadi sistem yang secara aktif memproduksi sampah.

‎

‎Di sisi lain, edukasi tentang bagaimana mengonsumsi secara bijak dan menjaga lingkungan nyaris tidak menjadi prioritas. Kebersihan belum tumbuh sebagai kesadaran, apalagi sebagai tanggung jawab moral. Ini menunjukkan bahwa krisis sampah adalah krisis nilai.

‎Lebih jauh lagi, negara tampak belum hadir secara utuh. Lemahnya pengelolaan, minimnya infrastruktur, dan tidak adanya kebijakan yang benar-benar menyentuh akar persoalan menunjukkan bahwa masalah ini dibiarkan berulang. Dalam situasi seperti ini, kemitraan swasta kerap tampil sebagai solusi cepat—padahal bisa jadi hanya jalan pintas.

‎

‎Perlu disadari, swasta tidak bekerja tanpa kepentingan. Ketika sampah masuk dalam logika bisnis, maka ia akan dikelola sejauh menguntungkan. Ini membuka ruang bagi komersialisasi masalah publik, di mana keberadaan sampah justru menjadi sesuatu yang “dipertahankan” karena memiliki nilai ekonomi.

‎

‎Jika akar persoalan tidak terjawab, maka solusi apa pun hanya bersifat kosmetik. Di sinilah pentingnya perubahan mendasar. Sistem kapitalisme saat ini hanya berfikir bagaimana sampah bisa jadi nilai tambah ekonomi bagi yang mengelola. Sementara sistem Islam berfikir bagaimana persoalan sampah bisa tertuntaskan dengan tanggung jawab penuh negara dalam pengelolaannya karena amanah sebagai pemimpin ada dipundaknya.  Terlebih sistem pendidikan Islam akan mampu membentuk manusia yang tidak tunduk pada pola hidup konsumtif. Dalam Islam, misalnya, ada prinsip jelas tentang larangan berlebih-lebihan, adab dalam memenuhi kebutuhan, serta kewajiban menjaga kebersihan sebagai bagian dari iman. Nilai-nilai ini bukan hanya relevan, tetapi mendesak untuk dihadirkan kembali dalam kehidupan masyarakat.

‎

‎Namun perubahan individu saja tidak cukup. Negara tetap memegang peran kunci. Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab negara yang tidak boleh dianggap sepele. Negara harus memastikan tersedianya sistem yang terintegrasi, dari pengurangan, pemilahan, hingga pengolahan sampah. Lebih dari itu, negara juga harus mendorong lahirnya inovasi teknologi yang mampu mengolah sampah secara efektif dan berkelanjutan.

‎

‎Kemitraan swasta bukan jawaban yang tepat, apalagi bersifat komersil. Tanpa perubahan cara pandang dan tanpa kehadiran negara yang kuat persoalan sampah sulit untuk dipecahkan. Kesimpulannya, kita harus jujur apakah kita serius ingin menyelesaikan persoalan sampah, atau sekadar mengelolanya agar tetap bernilai komersil? Jika jawabannya yang kedua, maka gunungan sampah itu akan tetap ada—karena ia justru sedang “dipelihara”.