Yang Rusak Sistemnya, Kenapa Genteng yang Diurus?

TanahRibathMedia.Com—Sungguh aneh sistem yang diterapkan saat ini. Sistemnya yang rusak tapi gentengnya yang diurusi. Di bulan Februari 2026, Presiden Prabowo berceramah tentang usulan proyek Gentengisasi Nasional untuk percantik Indonesia. Kebijakannya memang ada-ada saja. MBG masih banyak yang harus dibenahi, tingkat Korupsi meningkat, bencana alam di Aceh dan daerah lain belum diselesaikan, perekonomiannya berantakan, sungguh sangat miris sistem saat ini.

Presiden Prabowo Subianto ingin ada gerakan nasional mengganti atap seng menjadi genteng tanah liat. Program ini disebut gentengisasi, tujuannya supaya rumah-rumah di Indonesia terlihat lebih indah, tidak panas, dan tidak mudah berkarat. Menurut Prabowo, atap seng masih banyak dipakai dan membuat lingkungan tampak kurang rapi. Karena itu, pemerintah ingin semua rumah memakai genteng. Program ini akan melibatkan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan untuk memproduksi genteng sendiri lewat pabrik kecil. Bahan genteng berasal dari tanah yang mudah didapat, bahkan bisa dicampur limbah seperti abu batu bara agar lebih ringan dan kuat.

Sungguh miris, pemerintah akan membantu pelaksanaan program ini dan mengajak kepala daerah ikut mendukung. Prabowo berharap dalam 2 – 3 tahun ke depan, tampilan kota, desa, dan perumahan di Indonesia menjadi lebih indah dan tidak lagi dipenuhi atap seng berkarat (Sultra.antaranews.com, 02-02-2026).

Indonesia hari ini tidak kekurangan program, tapi kekurangan solusi yang menyentuh akar masalah. Mengganti atap seng menjadi genteng mungkin terlihat indah dari luar, tetapi persoalan rakyat bukan sekadar tampilan rumah melainkan isi perut, harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, pendidikan, dan keadilan ekonomi.

Masalahnya terletak pada sistem yang diterapkan, yaitu kapitalisme. Dalam sistem ini, kebijakan sering dibuat berdasarkan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi semata, bukan kesejahteraan rakyat secara merata. Akibatnya, pembangunan lebih menekankan proyek fisik yang terlihat, sementara masalah mendasar seperti kemiskinan, kesenjangan, dan mahalnya biaya hidup terus berulang. Kapitalisme juga mendorong negara untuk menyerahkan banyak sumber daya alam kepada swasta.

Dampaknya, kebutuhan dasar rakyat, seperti pangan, energi, kesehatan, dan pendidikan, menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Rakyat kecil akhirnya harus berjuang sendiri menghadapi harga yang terus naik, sementara bantuan yang diberikan sering bersifat sementara, bukan solusi jangka panjang. Indonesia tidak hanya butuh “atap baru”, tetapi fondasi baru, yaitu sistem yang benar-benar memihak rakyat, memastikan kebutuhan pokok terpenuhi, lapangan kerja tersedia, dan kekayaan alam dikelola untuk kemakmuran bersama, bukan segelintir pihak. 

Oleh karena itu, perbaikan sejati bukan dimulai dari mempercantik bangunan luar, melainkan memperbaiki arah kebijakan dan sistem yang mengatur kehidupan negara. Tanpa itu, pergantian apa pun hanya akan menjadi perubahan kosmetik indah dilihat, tetapi tidak menyelesaikan penderitaan rakyat.

Umat hari ini hidup dalam berbagai krisis: kemiskinan merajalela, harga kebutuhan pokok melambung, pengangguran meningkat, moral rusak, dan keadilan terasa mahal. Semua ini bukan semata karena kurangnya sumber daya, tetapi karena sistem yang diterapkan tidak mampu menyejahterakan dan melindungi umat secara menyeluruh. Islam hadir memberikan solusi yang tuntas melalui penerapan syariat secara kaffah dalam naungan negara Khilafah Islamiyyah.

Dalam sistem ini, negara berfungsi sebagai pengurus (raa’in) dan pelayan umat, bukan sebagai pedagang atau perantara kepentingan pemilik modal. Kekuasaan dipandang sebagai amanah yang kelak dipertanggung jawabkan di hadapan Allah, bukan alat untuk memperkaya diri atau kelompok. Dalam sistem Islam, kebutuhan pokok rakyat wajib dijamin. Negara memastikan setiap individu mendapatkan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Kekayaan alam yang melimpah tidak diserahkan kepada swasta atau asing, melainkan dikelola negara untuk kemakmuran seluruh rakyat. 

Dengan demikian, kemiskinan tidak akan ada lagi, kesehatan, pendidikan di berikan secara gratis, serta lapangan pekerjaan akan diberikan seluas-luasnya. Islam juga memiliki sistem ekonomi yang bersih dari riba, monopoli, dan penindasan. Zakat, pengelolaan baitul mal, serta larangan penimbunan memastikan harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya. Negara bertanggung jawab langsung terhadap rakyat yang lemah, tua, atau tidak mampu bekerja, sehingga tidak ada yang terabaikan. Di sisi lain, penerapan hukum Islam secara tegas menciptakan efek jera terhadap kejahatan dan kerusakan moral. Masyarakat dibangun di atas akidah yang kuat dan akhlak yang mulia, sehingga keamanan dan ketenteraman bukan hanya dijaga oleh aparat, tetapi juga oleh kesadaran iman.

Oleh Karena itu, ketika sistem Islam diterapkan secara menyeluruh dalam naungan Khilafah, masalah umat tidak diselesaikan tambal sulam, melainkan dari akar hingga tuntas. Bukan sekadar mengurangi penderitaan, tetapi menghilangkannya. Bukan hanya memperbaiki ekonomi, tetapi juga membangun keadilan, kehormatan, dan ketenangan hidup. Islam bukan hanya agama ritual, tetapi sistem peradaban. Hanya dengan kembali kepada aturan Islam secara total, umat dapat bangkit dari keterpurukan menuju kehidupan yang adil, makmur, dan diridhai Allah.