Insfrastruktur Rusak, Warga Mengadu, di Mana Pemerintah?

TanahRibathMedia.Com—Telah beredar video di sosial media dalam akun instagram medantalktv (24-02-2026) yang memperlihatkan kondisi jalanan dan area sekitar pemukiman yang mengalami kerusakan parah. Lokasi di video tersebut berada di Jalan Marelan VII, Pasar 1 Tengah, Gang Mulia, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Marelan. Dalam rekaman video yang diunggah oleh warga setempat, terlihat jelas kondisi jalanan rusak berat dan dipenuhi lumpur. Ditambah lagi apabila hujan mulai turun, maka mempersulit akses kendaraan untuk melintas. Warga amat merasa resah dengan kondisi ini karena  memperlambat akses mobilitas apabila melintasi lokasi tersebut.

Sudah beberapa kali warga melayangkan protes dan keluhan terhadap kerusakan infrastruktur di lingkungan mereka, mulai dari jalan lingkungan yang rusak hingga drainase yang tidak berfungsi. Namun aparat pemerintah setempat, mulai dari Kepala Lingkungan, Lurah, hingga Camat belum memberikan respon serius terhadap keluhan warga. Hal itu bisa dilihat dari kondisi infrastruktur terus mengalami kerusakan yang semakin bertambah dari tahun ke tahun, sehingga mempengaruhi aktivitas dan mengganggu kenyamanan warga. 

Situasi semakin bertambah parah dengan adanya aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Bekas material pekerjaan yang dibuang sembarangan hingga menutupi saluran drainase hingga merusak badan jalan. Tak hanya itu, warga mengaku memiliki dokumentasi foto terkait klaim pekerjaan infrastruktur yang disebut sebagai bagian dari program pemerintah daerah. 

Namun, kondisi di lapangan dinilai tidak sesuai dengan laporan tersebut. Warga menyebut dalam kenyatannya belum ada perubahan signifikan di kawasan mereka. Warga berharap agar Pemerintah Kota Medan dapat turun langsung dan meninjau lokasi untuk memastikan kondisi yang sebenarnya, mengevaluasi kinerja aparat pemerintah dari tingkat lingkungan hingga kecamatan, serta memastikan program pembangunan berjalan transparan memberikan manfaat untuk dirasakan masyarakat.

Viralnya video tersebut di media sosial menunjukkan ketidakmampuan dan sikap tidak kompeten aparat pemerintah dalam menangani permasalahan. Padahal askes jalan yang baik dan adanya drainase yang layak adalah kebutuhan dasar masyarakat. Jalan yang rusak bukan hanya sekedar menggangu kenyaman semata, namun juga menghambat mobilitas, ekonomi warga, akses pendidikan hingga akses layanan darurat yang mau masuk ke wilayah tersebut. 

Ditambah lagi, diam dan abainya pemerintah dalam menangani masalah akar rumput. Tidak ada jawaban yang pasti, tidak ada tindakan nyata, dan tidak ada kejelasan menjadikan warga tetap bertahan dengan kondisi yang seperti itu. Melihat keadaan seperti ini, membuat kita berpikir, apakah orang-orang yang ada di pemerintahan adalah orang-orang yang benar-benar ingin mengurus urusan masyarakat? Ataukah mereka hanya orang yang memiliki status pegawai negeri demi mendongkrak citra dan menjamin ekonomi semata? 

Harusnya pemerintah hadir sebagai pelayan masyarakat bukan hanya sekadar pejabat administratif, terlebih lagi apabila ia seorang pemimpin di suatu lingkungan tersebut. Negara memiliki tanggung jawab untuk bisa memenuhi standar kebutuhan masyrakat, yaitu sandang, pangan, dan papan. Tak hanya itu penyediaan fasilitas umum yang layak adalah kewajiban yang tak bisa diabaikan. 

Persoalan jalan rusak bukan hal baru dan merupakan masalah yang mungkin banyak terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kota Medan. Mungkin tidak sedikit keluhan yang dilayangkan warga terkait jalan rusak ataupun kerusakan fasilitas umum lainnya, namun pemerintah seakan selalu menutup mata, tidak ada respon memadai terhadap persoalan tersebut. Nomor telepon pengaduan selalu tersedia dimana-mana, namun itu hanya terlihat sekadar formalitas semata. Tidak ada aksi nyata dalam memproses keluhan tersebut, bahkan suatu persoalan baru diproses setelah viral dahulu di media sosial. Kondisi semacam ini menimbulkan pandangan dalam masyarakat bahwa respon pemerintah lebih bersifat reaktif daripada solutif.

Islam memandang, jalan adalah fasilitas umum yang wajib dijaga dan ditanggungjawabi pemeliharaanya karena menyangkut keselamatan dan keamanan jiwa manusia. Jika kerusakan jalanan dibiarkan, negara akan berdosa karena membahayakan keselamatan rakyatnya. Islam juga menegaskan bahwa negara adalah raa’in atau bisa disebut sebagai pengurus rakyat.

Konsep raa’in dalam Islam menegaskan bahwa pemimpin bukan hanya sedakar penguasa negara, akan tetapi jauh dari itu pemimpin memiliki tanggung jawab atas pemeliharaan dan kesejahteraan rakyatnya. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas segala pengurusan yang dilakukan, dan akan dihisab oleh Allah atas segala yang dilakukannya. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah:

 “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Jika kita berkaca pada kisah Umar bin Khattab, yang ketika masa kepemimpinan Islam meluas sampai ke Iraq. Dengan kondisi luasnya wilayah Islam saat itu, muncul kekhawatiran pada diri Umar, bagaimana jika ada seekor keledai yang terperosok karena jalanan yang berlubang. Umar takut Allah akan mempertanyakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Harusnya jiwa seperti inilah yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin, rasa tanggung jawab karena takut akan hisab Allah kepadanya, bukan hanya sekedar eksistensi semata.

Namun pemimpin selayaknya Umar bin Khattab tidak akan pernah lahir pada sistem yang salah, sistem yang menjadikan asas manfaat sebagai pedoman kehidupan. Pemimpin yang takut kepada Allah pastilah lahir dari sistem yang menerapkan perintah Allah sebagai aturan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam individu, masyarakat dan kenegaraan. Maka persoalan ini tak lagi hanya sekadar persoalan individu, tapi pada sistem yang melahirkan pemimpin. Selama kita masih berpangku pada sistem yang salah, maka mustahil akan lahir pemimpin yang memiliki rasa tanggung jawab dan takut kepada Allah.