OPINI
Dampak Kegagalan Tata Ruang; Banjir Jadi Langganan
Oleh: Sinta Lestari
(Pegiat Literasi dan Aktivis Dakwah)
TanahRibathMedia.Com—Setelah banjir di wilayah Sumatra, beberapa waktu lalu banjir melanda kota-kota besar termasuk ibu kota Jakarta. Banjir di DKI Jakarta semakin meluas selama dua hari berturut-turut sejak Kamis hingga Jumat (23-02-2026). Sejumlah wilayah yang sebelumnya tidak terdampak, kini ikut tergenang akibat hujan dengan intensitas tinggi yang berdurasi dalam waktu panjang (Kompas.com, 23-01-2026). Berdasarkan laporan terbaru BPBD DKI Jakarta per Jumat (23/01/2026), banjir telah merendam 125 RT dan 14 ruas jalan raya yang mengakibatkan terganggunya jalur lalu lintas (Kompas.com, 23-01-2025).
Langkah Pemprov DKI untuk mengatasinya, di antaranya menambah pompa dan menormalisasi sungai di beberapa titik seperti di kali Krukut dan kali Ciliwung. Serta memperpanjang operasi modifikasi cuaca (OMC) dengan terus memantau prediksi cuaca dari BMKG (Kompas.com, 23-01-2026).
Sementara itu, pemerintah selalu mengklaim curah hujan tinggi yang menjadi penyebab terjadinya banjir berulang, tanpa disertai analisa yang dan upaya tuntas mengatasi penyebab terjadinya fenomena alam ini. Alasan klasik yang tidak pernah menyentuh akar permasalahan membuat kerusakan semakin parah yang selalu didukung dengan diagnosa yang salah. Selalu cenderung menyalahkan alam dan cuaca ekstrem untuk dijadikan kambing hitam. Padahal, kita tahu, bahwa jelas ada kesalahan tata kelola ruang, sehingga banjir menjadi langganan.
Persoalan Klasik yang Selalu Terusik
Banjir yang terjadi di Jakarta merupakan persoalan klasik yang berulang. Bagaimana kita tidak mengalami banjir? Jika kita analisis, penyebab utama banjir bukan karena curah hujan tinggi, melainkan kekeliruan tata ruang di mana lahan sudah tidak mampu lagi menyerap air. Di setiap sektor pembangunan dilaksanakan tanpa memperhatikan AMDAL semuanya selalu mempertimbangkan keuntungan dan manfaat besar bagi segelintir orang.
Sehingga jalan air yang harusnya menyerap ke tanah kehilangan ruang. Pembangunan besar-besaran mengatasnamakan proyek strategis nasional menjadi alasan ampuh menggarap setiap lahan kosong maupun berpenghuni atas nama pembangunan. Sebagaimana dampaknya terjadi di Jakarta juga Sumatra, jelas akibat regulasi kebijakan yang salah dalam mengelola tata ruang kehidupan.
Tidak hanya itu, reklamasi di bibir pantai telah mengambil ruang fungsi laut yang dijadikan daratan atas nama "pembangunan" dan investasi. Meski waduk dan sungai-sungai dinormalisasi kembali untuk menampung debit air saat curah hujan tinggi, tetapi itu tidak cukup untuk mengatasi banjir, selama tata ruang dikelola bebas dieksekusi tanpa memperhatikan dampak ekologis.
Kita tahu pembangunan atas nama investasi tumbuh subur di negeri ini. Saat memilih solusi kecil padahal dampak yang dihadapi besar, ini merupakan upaya yang tidak menyeluruh dan jauh dari harapan. Bukan hanya sektor peresapan air saja yang harus dinormalisasi, tetapi keseluruhan regulasi sistem yang menjadi dampak penyebab banjir harus diperhatikan dan ditindak tegas.
Termasuk deforestasi yang marak terjadi. Saat tata kelola ruang tidak diperbaiki atas nama kelestarian lingkungan dan kemaslahatan umat, maka yang terjadi hanyalah kerusakan. Begitulah alam saat terusik ruang kehidupannya, apa yang dibawa oleh air menandakan kekecewaan alam terhadap manusia karena telah jauh mengekploitasi tanpa mempertimbangkan dampaknya. Sejauh ini kita menyaksikan solusi pemerintah belum menyentuh akar permasalahan. Solusi yang ditawarkan masih bersifat pragmatis. Apalagi dalam penanganan terhadap bencana sangat jauh dari harapan.
Tata Kelola Ruang dalam Islam
Dalam Islam, pembangunan dan tata kelola ruang selalu memperhatikan dampak lingkungan. Pembangunan dilaksanakan bukan atas dasar keuntungan semata, melainkan demi kemaslahatan umat jangka panjang. Bahkan, meski ditinjau dari segi kemanfaatannya, jika mengancam tata ruang lingkungan dan kehidupan, maka dalam Islam tidak diperbolehkan, dan proyek pembangunan tidak akan dilanjutkan. Berbeda dalam sistem kapitalis-liberal, semua bebas dengan penentuan berdasarkan profit dan keuntungan semata, sehingga menghalalkan segala cara untuk mewujudkannya.
Untuk itu, kita tentu paham bagaimana fenomena bencana di Sumatra yang merupakan salah satu contoh dari sekian banyaknya kebijakan pemerintah yang asal-asalan. Meski kebijakan tersebut merusak lingkungan dan berdampak, kerusakan itu tidak dianggap sebagai masalah besar, seolah menutup mata asal proyek terlaksana. Seperti inilah sistem kapitalis memperlakukan alam.
Di sisi lain, gambaran tata ruang dalam Islam yaitu dalam sistem Khilafah selalu memperhatikan aspek kemaslahatan manusia, bukan hanya manusia, tetapi mahluk hidup lainnya. Dalam Islam, setiap pembangunan akan melibatkan para pakar untuk meninjau dan memperkuat analisis keamanan lingkungan bagi kemaslahatan umat sehingga pembangunan tetap berjalan sesuai harapan.
Selain itu, sosok pemimpin dalam Islam akan meletakkan kekuasaan sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhahu wa ta'ala. Maka, akan sangat hati-hati mengunakan kekuasaan, karena jabatan hanya difungsikan untuk kebaikan. Sebagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang ia sangat takut saat melihat lubang di jalanan, jika suatu ketika ada keledai yang terperosok ke dalam lubang.
Hal ini menandakan Islam "rahmatan Lil alamin", bukan hanya manusia yang dilindungi, tetapi juga hewan, alam, dan infrastruktur sebagai sarana. Sosok pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz lahir dari sistem Islam yang menjadikan akidah Islam sebagai qiyadah fikriyah (kepemimpinan berpikir). Membuat Pemimpin yang selalu mengedepankan kepentingan umat, bukan kepentingan segelintir orang.
Maka dari itu, kita harus menyadari, bahwa dengan penerapan Islam akan tercipta rahmat bagi seluruh alam, bukan tercipta bencana sebagai langganan. Untuk memperbaiki kerusakan ini kita butuh perubahan besar. Perubahan itu bukan semata-mata hanya mengandalkan solusi praktis dari sistem kapitalis, tetapi kita harus berubah untuk mau mengelola negeri, mengelola bumi dengan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Bukankah Allah Swt. berfirman:
"Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka Allah akan limpahkan Rahmat dari langit dan dari bumi." (TQ.S. Al Araf: 96)
Bagaimana hari ini hujan dari langit tidak menjadi rahmat? Saat Islam tak pernah diterapkan untuk mengatur kehidupan.
Wallahu ‘alam bishawwab.
Via
OPINI
Posting Komentar