Board of Peace, Penjajahan Gaya Baru di Palestina

TanahRibathMedia.Com—Amerika Serikat mengumumkan rencana mereka membangun "New Gaza". Wilayah Palestina yang hancur akan dibangun dari nol. Merujuk pada sebagian presentasi resmi, AS akan membangun puluhan gedung pencakar langit, wisata pantai, pelabuhan, bandara, dan menara apartemen bekas perumahan yang telah luluh lantak di kawasan Rafah (bbc.com, 23 januari 2026).

Umat Islam kembali dikejutkan oleh manuver politik global Amerika atas Palestina. Munculnya gagasan bernama "Board of Peace (BoP)" atau "Dewan Perdamaian". Dewan ini dipromosikan sebagai " jalan damai" bagi konflik Gaza. BoP diinisiasi dan dipimpin oleh Amerika Serikat dibawah Donald Trump yang merupakan gembong penjajah.

Indonesia tak ketinggalan ikut bergabung dalam BoP. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai iuran yang harus dibayarkan Indonesia secara sukarela setelah bergabung Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Indonesia harus membayar iuran penuh mencapai US$ 1 miliar atau setara Rp 16,7 triliun.

Nama dan kemasannya terdengar indah dibungkus dengan kata "Peace" atau perdamaian. Akan tetapi, istilah "perdamaian" tidak selalu menghadirkan keadilan. Inilah yang sesungguhnya terjadi di Palestina, penjajahan justru dibungkus dengan kata perdamaian, stabilisasi, dan rekonstruksi.

Tujuan resmi BoP diklaim untuk mengelola transisi Gaza pasca konflik, menjaga stabilitas, dan mencegah kekerasan berulang. Akan tetapi, Dewan ini tidak berdiri netral melainkan dirancang sebagai alat untuk mengendalikan arah kebijakan, keamanan, dan rekonstruksi Gaza.

Bergabungnya Israel dalam BoP menimbulkan pertanyaan besar, pasalnya melalui Menteri Israel Bezalel Smotrich, Israel secara terbuka menyerukan pengusiran paksa penduduk Gaza, pembukaan penyeberangan Rafah meski mendapat penolakan Mesir, serta peningkatan perang untuk menghancurkan jalur Gaza.

Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza menjadi instrumen politik untuk memperkuat kendali internasional AS sebagai negara adidaya hari ini, dengan merangkul sejumlah negara termasuk negeri-negeri muslim.

Amerika Serikat berusaha menciptakan legitimasi global atas peran barunya sebagai penjaga perdamaian sekaligus menyingkirkan peran lembaga internasional yang selama ini menjadi hambatan. Terlebih lagi BoP tidak melibatkan rakyat Palestina. Padahal merekalah korban penjajahan dan genosida.

BoP tetap mempertahankan eksistensi Israel, tidak ada tuntutan pembongkaran negara penjajah itu, tidak ada pengembalian tanah Palestina yang dirampas Yahudi. Akar permasalahan Palestina berawal dari pendudukan wilayah umat Islam oleh Zionis dengan dukungan penuh AS dan sekutu-sekutunya. Keseluruhan skema ini merupakan siasat penguasaan penuh atas Gaza yang pada akhirnya bermuara pada penghapusan identitas dan kedaulatan Gaza itu sendiri. Ironisnya sebagian negeri muslim justru menyambut rencana ini tanpa menyadari bahwa mereka sedang ikut melegitimasi proyek ini dan merupakan pengkhianatan terhadap Palestina.

Penjajahan di mana pun termasuk di Palestina, sesungguhnya tidak akan pernah berakhir di meja perundingan yang timpang. Secara faktual rakyat Gaza Palestina menghadapi keterbatasan besar yakni blokade, kehancuran infrastruktur, tekanan militer, serta keterisolasian politik. Kondisi pembebasan Palestina sulit diwujudkan jika hanya mengandalkan kekuatan lokal yang terfragmentasi dan terus dilemahkan, karena itu kepemimpinan politik umat Islam menjadi faktor penentu untuk menghadirkan pembelaan yang efektif, terorganisasi, dan sesuai syariat Islam.

Dalam sudut pandang Islam, Khilafah diposisikan sebagai institusi yang diyakini mampu menggerakkan umat Islam secara kolektif dalam satu arah perjuangan. Khilafah akan mengerahkan pasukannya untuk berjihad melawan penjajah Zionis sebagaimana yang diperintahkan Allah Swt. berfirman:

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْۗ كَذٰلِكَ جَزَاۤءُ الْكٰفِرِيْنَ ۝١٩١

"Bunuhlah mereka (yang memerangi kamu) dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 191)

Allah Swt. juga telah melarang umat Islam memberikan loyalitas politik kepada kekuatan yang memusuhi Islam hingga melemahkan dan mengalahkan mereka. Ini terdapat dalam QS An-nisa:141. Pada ujung ayat ini Allah menegaskan, yang artinya: "Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin".

Atas dasar itu umat dan penguasa dunia Islam dipandang memiliki kewajiban untuk menentang seluruh makar Amerika dan Zionis dalam menguasai Gaza. Oleh karena itu umat Islam harus menjadikan khilafah sebagai Qadhiyah mashiriyah (agenda utama) dan perjuangan mengembalikan kehidupan umat Islam di bawah naungan khilafah menjadi prioritas jangka panjang yang hanya bisa diraih melalui kelompok dakwah Islam ideologis yang fokus membangun kesadaran umat yang menyebarkan dakwah politik sebagai dasar untuk perubahan.

wallahu'alam bishawab