Teror Konten Kreator Kritisi Rezim, Demokrasi Tak Tahan Kritik?

TanahRibathMedia.Com—Beberapa konten kreator dan influencer yang kritis terhadap kebijakan rezim diteror dan diintimidasi. Bentuk teror yang dilaporkan pun beragam, hingga intimidasi yang menyasar keluarga korban. Berikut adalah serangkaian gelombang teror terhadap konten kreator dan aktivis yang mengkritik pemerintah kembali mengemuka.

DJ Donny, rumahnya dilempar bom molotov. Influencer Sherly Annavita alami ancaman dan validalisme. Aktivis Greenpeace terima teror bangkai ayam. Konten kreator Virdian Aurelio melaporkan mengalami ancaman berulang. Aktor dan kreator Yama Carlos turut menjadi sasaran intimidasi. Bahkan konten kreator TikTok Pitengz  (@piteng2.0) alami doxing dan pembajakan SIM Card. Axcel Cristian (@acjoo) diduga mengalami tekanan dan meminta maaf setelah viral kontennya yang mengkritik Kementrian Sosial pasca bencana Sumatra Viral (mediaindonesia.com, 31-12-2025).

Rezim yang anti kritik menjadi bukti nyata bahwa sistem yang berjalan adalah demokrasi otoriter, bukan demokrasi yang menjunjung kebebasan berpendapat. Hal semacam ini, kritik tidak dipandang sebagai kontrol kekuasaan, melainkan dianggap sebagai ancaman yang harus dibungkam. 

Berbagai teror yang diarahkan pada aktivis menunjukkan ada upaya pembungkaman suara kritis yang kerap dilakukan dengan berbagai cara. Demokrasi pun kehilangan substansinya dan berubah menjadi prosedur kosong, tanpa jaminan kebebasan sejati. Teror dan intimidasi terhadap aktivis dan influencer kritis adalah bentuk kekerasan negara sebagai upaya membungkam suara rakyat. Teror dilakukan untuk menciptakan rasa takut rakyat pada rezim yang berkuasa.

Penguasa dalam Islam adalah junnah (pelindung) rakyat, bukan peneror dan pengancam rakyatnya. Rasulullah saw. menegaskan bahwa penguasa adalah junnah, yaitu perisai dan pelindung bagi rakyat, yang menjaga keselamatan, kehormatan, dan hak-hak mereka, bukan menindas dari belakang.

Hubungan penguasa dan rakyat dalam Islam diatur oleh syari'at secara jelas, bahwa penguasa wajib menjalankan perannya sebagai ra'in (pengurus) dan junnah (pelindung). Sedangkan rakyat wajib muhasabah lil hukkam (mengoreksi dan menasehati penguasa) sebagai bentuk amar makruf nahi mungkar, bukan sebagai ancaman bagi stabilitas negara.

Sejarah Islam memberikan gambaran yang nyata tentang hal ini. Para Khalifah justru sangat menghargai kritik dari warganya. Khalifah Umar bin Khattab ra., misalnya, beliau memberikan ruang kritik secara terbuka di masjid. Ia tidak pernah menggunakan kekuasaan untuk membungkam rakyatnya, meski kritik datang dari orang yang lemah secara sosial. Ia bersyukur ketika rakyatnya berani meluruskan kebijakan yang keliru. 

Begitupun dengan Khalifah Ali bin Abi Tahalib ra., beliau tetap menjamin hak kritik, bahkan dari pihak yang berseberangan secara politik, selama tidak melanggar syari’at. Mereka memandang kritik sebagai mekanisme perbaikan, bukan pembangkangan.

Negara Islam (Khilafah) membangun sistem kekuasaan yang terbuka terhadap koreksi, dan berorientasi pada perlindungan rakyat. Ketika kritik dibungkam dan rakyat ditakuti, maka yang lahir bukanlah pemerintahan Islam, melainkan kekuasaan yang menyimpang dari nilai-nilai syari’at. Karena itu, menghidupkan kembali hubungan yang sesuai syariat antara penguasa dan rakyat, yakni dibangun atas nasihat, koreksi, dan ketakwaan menjadi kebutuhan mendesak. Sebab, hanya dengan itulah keadilan bisa ditegakkan, kezaliman dicegah, dan keberkahan kepemimpinan akan benar-benar terwujud.