Penanganan Pendidikan Pasca Bencana Sumatra

TanahRibathMedia.Com—Sektor pendidikan juga terkena dampak akibat terjadinya banjir bandang dan tanah longsor menerjang Sumatra Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Bencana alam tersebut membuat ribuan sekolah mengalami kerusakan dan mengganggu kegiatan belajar mengajar ratusan ribu murid.

Mendikdasmen Prof Abdul Mu'ti dalam rapat kerja dengan Komisi X memaparkan bahwa 2.798 satuan pendidikan terdampak, 5.421 ruang kelas rusak, dan lebih dari 600 ribu siswa mengalami gangguan layanan pendidikan. Banyak sekolah rusak, akses terputus, dan sebagian digunakan sebagai posko pengungsian (www.detik.com, 9-12-2025). 

Penanganan pasca bencana terkesan lamban, baik dalam penanganan korban, utamanya pemulihan sarana dan prasarana pendidikan, banyak sekolah yang mengalami kerusakan namun tidak cepat dapat perbaikan. Selain itu harus adanya penanganan trauma yang kemungkinan dialami anak-anak yang kehilangan anggota keluarga mereka. Oleh karenanya bukan hanya perlu penanganan fisik, perlu juga penanganan psikis untuk anak-anak korban bencana. Dari segi pendidik juga perlu diperhatikan karena mereka juga termasuk korban. 

Belum ada respon cepat untuk menangani kebutuhan generasi akan pendidikan, yang bergerak di lapangan lebih banyak lembaga kemanusiaan, NGO maupun influencer. Pemerintah sendiri memprediksi untuk mulai pembangunan infrastruktur sekolah pada Februari 2026 mendatang. Padahal, selain kebutuhan sandang dan papan, kesehatan merupakan bagian darurat, pendidikan juga termasuk prioritas. Maka, tugas negaralah yang seharusnya berperan penuh dalam menangani semua ini dan memaksimalkan upaya untuk perbaikan segera. 

Beginilah ketika sistem kapitalisme yang diterapkan, banyak kepentingan politik yang dipertimbangkan. Padahal rakyat darurat membutuhkan. Ketika rakyat dijadikan komoditas, bukan prioritas. Kurang maksimal nya penanganan bencana merupakan bukti lalainnya pemerintah dalam prioritas kesejahteraan rakyat. Maka tak heran di berbagai sektoral penanganan bencana lamban terselesaikan apalagi sektor pendidikan. Hal ini mengakibatkan gagalnya sistem saat ini mewujudkan hak generasi untuk memperoleh pendidikan yang layak pasca bencana. 

Dalam Islam adanya aspek paradigmatik kepemimpinan, yaitu pemimpin sebagai pelayan dan pengurus rakyat. Negara akan tanggap bencana dari penanganan berbagai sektor. Negara akan membuka baitul mal untuk pembiayaan penanganan bencana agar tidak terlalu lama tertunda sehingga rekonsiliasi cepat. Semua sumber daya akan dikerahkan untuk mempercepat penanganan bencana. Penanganan secara fisik maupun secara mental korban bencana. Para siswa maupun guru-guru korban bencana. 

Kesiapsiagaan tanggap risiko bencana termasuk memastikan terpenuhinya hak rakyat atas kebutuhan asasi termasuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Melakukan pemulihan infrastruktur secara tanggap dengan melakukan koordinasi dengan gubernur (wali) di mana bencana terjadi. Memobilisasi guru, menyediakan sarana pendidikan dan kurikulum di fase pasca bencana. Sehingga sektor pendidikan akan segera teratasi dengan cepat dan bisa berjalan kembali sesuai kebutuhan pasca bencana. Generasi tetap dapat mengenyam pendidikan dengan layak tentunya. 

Selain itu akan adanya tindakan preventif agar bencana tidak berulang. Alokasi anggaran akan sesuai untuk posnya, ketika ada bencana maka akan diprioritaskan untuk memaksimalkan penanganan terlebih dahulu, berbeda dengan saat ini, di mana dana untuk program yang lain didahulukan dibandingkan dengan kebutuhan darurat. Seperti di akhir tahun misalnya penghabisan anggaran APBN akan masif dilakukan. Berbeda dalam Islam anggaran akan berfokus untuk penanggulangan bencana terlebih dahulu sehingga cepat terselesaikan tidak seperti saat ini. Maka, hanya dengan menerapkan kembali sistem Islam, segala masalah akan teratasi.