Ketika Program Populis Mengabaikan Kemaslahatan

TanahRibathMedia.Com—Setahun sudah Program Makan Bergizi (MBG) digulirkan pemerintah dengan klaim sebagai solusi percepatan penurunan stunting. Namun fakta di lapangan menunjukkan hasil yang jauh dari harapan. Ancaman stunting tak kunjung hilang, sementara berbagai masalah serius justru bermunculan dan menimbulkan kegelisahan publik.

Program MBG yang berjalan sejak tahun lalu nyatanya belum mampu menyentuh akar persoalan stunting secara menyeluruh (Kompas). Alih-alih menurunkan angka stunting secara signifikan, masyarakat justru disuguhi rentetan persoalan: kasus keracunan massal makanan MBG, ditemukannya ompreng yang mengandung unsur babi, dapur SPPG yang tidak memenuhi standar kelayakan, hingga pembengkakan anggaran yang berdampak pada pengurangan anggaran sektor strategis lain seperti kesehatan dan pendidikan (Mediasulsel.com, 31 Desember 2025) 

Kondisi ini menunjukkan bahwa MBG bukanlah solusi substantif, melainkan proyek populis yang dipaksakan demi pencitraan.

MBG sejatinya lahir dari logika populisme kapitalistik. Dalam sistem ini, keberhasilan kebijakan diukur dari seberapa cepat dan masif program dijalankan, bukan dari sejauh mana ia benar-benar menyelesaikan problem rakyat. Yang terpenting program terlaksana, terpublikasi, dan menguntungkan para pemangku kepentingan bukan kemaslahatan masyarakat.

Stunting adalah persoalan struktural yang berkaitan erat dengan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, lemahnya layanan kesehatan, serta rendahnya edukasi gizi. Namun MBG justru direduksi menjadi proyek distribusi makanan instan tanpa perbaikan sistemik. Tak heran jika stunting tetap bertahan meski anggaran triliunan rupiah digelontorkan.

Lebih ironis lagi, MBG terus dipaksakan berjalan meskipun berbagai masalah krusial berulang kali muncul. Keracunan, pelanggaran standar halal dan kesehatan, hingga karut-marut pengelolaan dapur SPPG seolah dianggap “risiko biasa”. Ini menegaskan bahwa MBG bukan dirancang untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk mengamankan kepentingan penguasa dan pengusaha yang mengelola proyek tersebut—yang sebagian besar merupakan kroni kekuasaan.

Kondisi ini sekaligus membuka tabir ketidakamanan penguasa kapitalistik dalam mengelola anggaran negara. Dana strategis yang seharusnya digunakan secara optimal demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat justru dikelola serampangan, sarat konflik kepentingan, dan minim pertanggungjawaban.

Berbeda dengan sistem kapitalistik, Islam memandang kekuasaan sebagai amanah. Dalam sistem Islam, negara berfungsi sebagai raa’in (pengurus rakyat), bukan penguasa proyek. Setiap kebijakan wajib berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan terikat penuh dengan hukum syariat.

Pemenuhan gizi rakyat dalam Islam tidak dilakukan secara parsial dan simbolik, melainkan integral dan sistemik. Sistem pendidikan berperan aktif mengedukasi masyarakat tentang gizi dan kesehatan sejak dini. Sistem ekonomi Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu—pangan, sandang, dan papan—melalui distribusi kekayaan yang adil. Negara menyediakan lapangan kerja yang luas sehingga keluarga mampu memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya tanpa bergantung pada bantuan temporer.

Sejarah Khilafah Islam mencatat bagaimana negara benar-benar hadir mengurus urusan rakyat. Pada masa Khalifah Umar bin Khaththab ra., ketika terjadi paceklik, negara mendirikan dapur umum yang dikelola langsung oleh negara, bukan diserahkan kepada pihak swasta atau kroni. Umar ra. bahkan menolak makan daging dan minyak samin hingga rakyatnya kembali kenyang (Tarikh ath-Thabari). Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemiskinan dan kelaparan hampir lenyap karena distribusi kekayaan berjalan optimal, hingga sulit menemukan penerima zakat (Ibnu Katsir).

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menjadikan pemenuhan gizi sebagai proyek pencitraan, melainkan kewajiban negara yang dikelola dengan amanah, pengawasan ketat, dan visi jangka panjang.

Setahun MBG berjalan telah cukup menjadi cermin kegagalan kebijakan populis kapitalistik dalam menyelesaikan persoalan mendasar rakyat. Selama kebijakan disusun untuk kepentingan penguasa dan pengusaha, stunting akan tetap menjadi ancaman laten.

Sudah saatnya umat menyadari bahwa solusi hakiki tidak lahir dari tambal sulam kebijakan, melainkan dari perubahan sistem menuju sistem Islam yang menjadikan negara sebagai pengurus rakyat, bukan pedagang proyek.