MBG: Ilusi Penurunan Stunting

TanahRibathMedia.Com—Dilansir dari rsis.edu.sg (11-03-2025), program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pada 6 Januari 2025 oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu janji kampanye utama untuk menurunkan angka gizi buruk dan stunting di Indonesia. Pemerintah menargetkan program ini akan menjangkau jutaan anak, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh provinsi.

Namun pelaksanaannya sejak awal dipenuhi dengan masalah serius. Media detiknews (16-04-2025), melaporkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) menolak keterkaitan terhadap kasus mitra penyedia di Kalibata yang tidak membayar gaji pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga hampir Rp1 miliar. Hal ini menunjukkan persoalan ketidaksiapan administratif dan pengelolaan program sejak tahap awal.

Permasalahan food safety juga mencuat berkali-kali sepanjang 2025. Di berbagai daerah seperti Bandung Barat, puluhan hingga ratusan siswa dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG; sementara pada 25 Juli 2025 sebuah video viral menunjukkan adanya belatung dalam makanan MBG di Muntilan, Magelang, seperti dilaporkan en.antaranews.com, 02/05/2025. Menurut data dari UGM, kasus keracunan mencapai ribuan anak yang sakit dan memerlukan perawatan medis, menimbulkan kekhawatiran besar tentang pengawasan mutu dan sanitasi dapur MBG (ugm.ac.id, 06-11-2025).

Kasus-kasus ini memaksa Komisi Perlindungan Anak dan asosiasi dokter anak menyerukan reformasi keselamatan pangan dalam program tersebut, menegaskan bahwa tujuan nutrisi sehat terancam jika pelaksanaannya lemah (Antaranews, 28-11-2025).

Namun yang paling krusial, seperti dilaporkan en.antaranews.com (02-10-2025), meski program sudah berjalan setahun dengan alokasi anggaran triliunan rupiah dan diperluas hingga 2026, belum ada bukti kuat bahwa MBG signifikan menurunkan angka stunting. Data empiris terkait dampak nutrisinya masih dalam proses survei oleh Kementerian Kesehatan dan institusi lainnya.

Berbagai persoalan yang mengiringi pelaksanaan MBG, mulai dari upah pekerja dapur SPPG yang tak dibayarkan, masalah keamanan pangan, hingga nihilnya dampak signifikan terhadap penurunan stunting, ini semua bukanlah sekadar kesalahan teknis. Masalah-masalah tersebut menunjukkan cacat mendasar dalam cara negara mengelola kebijakan publik di bawah sistem kapitalisme sekuler.

Dalam sistem ini, keberhasilan program diukur dari seberapa jauh proyek dijalankan dan anggaran terserap, bukan dari sejauh mana kemaslahatan rakyat benar-benar terwujud. Akibatnya, MBG tetap dipaksakan berjalan meski sekolah libur, meski kualitas makanan bermasalah, dan meski tujuan utamanya, yakni menurunkan stunting, tidak tercapai.

Kapitalisme sekuler menempatkan negara lebih sebagai fasilitator proyek ketimbang pengurus rakyat. Program MBG pun membuka ruang luas bagi keterlibatan pihak swasta yang berorientasi keuntungan. Pengelolaan dapur SPPG yang diserahkan kepada mitra-mitra tertentu, banyak di antaranya memiliki kedekatan dengan kekuasaan, memperlihatkan bagaimana kepentingan bisnis berkelindan dengan kebijakan negara. Dalam kondisi seperti ini, anak-anak dan generasi masa depan hanya menjadi objek legitimasi program populis, bukan subjek yang benar-benar dilindungi hak-haknya.

Islam memandang pengurusan urusan rakyat sebagai amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah ﷺ bersabda,

Prinsip ini meniscayakan bahwa pemenuhan gizi, kesehatan, dan kesejahteraan generasi tidak boleh diserahkan pada mekanisme pasar atau logika proyek. Negara dalam Islam wajib menjamin kebutuhan dasar rakyat, termasuk pangan bergizi, secara langsung, menyeluruh, dan berkelanjutan, dengan pembiayaan yang adil dari pengelolaan kekayaan umum, bukan melalui skema populis yang rawan penyimpangan.

Karena itu, polemik MBG seharusnya menjadi cermin kegagalan sistem, bukan sekadar alasan tambal-sulam kebijakan. Selama pengelolaan negara masih tunduk pada kapitalisme sekuler, program apa pun, termasuk MBG, akan terus berpotensi menjadi ilusi. Islam menawarkan jalan keluar yang mendasar, yakni sistem pemerintahan yang menjadikan kemaslahatan rakyat sebagai tujuan utama, bukan keuntungan penguasa dan pengusaha. Tanpa perubahan sistemik ini, janji penurunan stunting akan terus menjadi slogan kosong, sementara generasi bangsa terus menjadi korban.

Solusi sistemik adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah sistemik. Kebutuhan gizi rakyat akan terpenuhi ketika penguasa benar-benar menerapkan sistem ekonomi islam yang memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Negara menyediakan lapangan kerja sehingga setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan gizi seimbang dengan harga terjangkau. Tidak perlu mengkhawatirkan budget rumah tangga untuk biaya pendidikan maupun kesehatan, sebab keduanya telah dijamin pula oleh negara. Demikianlah Islam menjamin kebutuhan gizi setiap masyarakat, tanpa perlu menimbulkan polemik kesehatan, apalagi menzalimi para pekerja.