Lahan Bisnis di Balik Kondisi Kritis

(Pegiat Literasi)

TanahRibathMedia.Com—Bencana Sumatera yang terjadi akhir tahun 2025 lalu tidak lagi dipandang sebelah mata. Pasalnya pemerintah mencium lahan bisnis dibalik kondisi kritis. Alih-alih cepat tanggap untuk membantu mayarakat yang terdampak, pemerintah justru sangat jeli melihat lahan bisnis atas adanya lumpur yang tumpah ruah akibat bencana banjir yang melanda. Padahal kondisi di tiga provinsi sangat mengenaskan; tidak ada akses jalan, makanan, bahkan mayat berserakan membutuhkan bantuan pemulihan dengan cepat. 

Hal ini terpantik dari adanya ketertarikan pihak swasta untuk membeli lumpur bencana Sumatera. Bahkan Presiden Prabowo mendukung keinginan pihak swasta tersebut. Ketertarikan beliau ternyata bukan untuk menolong korban bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, namun karena ada peluang pemasukan untuk daerah (www.sindonews.com, 01-01-2026).

Sungguh pilu ketika suatu daerah sedang membutuhkan bantuan atas bencana yang melanda, malah dijadikan lahan cuan semata. Semakin memperlihatkan kedok penguasa bahwa pemerintah tidak memiliki empati terhadap korban banjir Sumatera, sebuah sikap yang mencederai hati seluruh rakyat. Sebab cacat logika dari sebuah kepemimpinan yang salah menilai sebuah bencana, hasilnya tanggungjawab sirna karena kalah pandang nilai materi.

Sangat disayangkan, pemerintah telah gagal fokus dalam menyikapi bencana nasional di Sumatera. Padahal bencana banjir lumpur  telah meluluhlantakkan ratusan rumah serta menelan ribuan korban meninggal dunia, namun tidak lantas segera mendapatkan pertolongan. Watak asli sistem Kapitalisme adalah selalu menjadikan apapun sebagai komoditi. Semua berjalan atas asas manfaat.

Pemerintah melemparkan tanggung jawab untuk membereskan lumpur bencana ke pihak swasta demi meraup keuntungan. Bencana yang terjadi tidak dipandang sebagai bentuk tanggung jawab negara, melainkan hanya dianggap bencana alam semata. Sehingga pemerintah merasa tidak bertanggung jawab untuk menanggulangi bencana serta membantu pemulihan kondisi masyarakat seperti sedia kala. Ini adalah kebijakan salah prioritas. Pemerintah sudah tidak mampu berpikir logis dalam membantu korban bencana alam.

Seharusnya pemerintah fokus untuk memberikan bantuan pokok kepada masyarakat terlebih dahulu. Membuka akses jalan agar memudahkan distribusi bantuan. Menyediakan fasilitas komunikasi agar memudahkan informasi terkini. Menyalakan listrik, menyediakan air bersih, tempat pengungsian yang layak serta bantuan makanan. Korban terdampak berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah, bukan malah dijadikan objek lahan bisnis lumpur bencana.  

Pemerintah dianggap lepas tangan karena membiarkan pihak swasta untuk membeli lumpur bencana. Ini merupakan langkah pragmatis, hanya mencari cara praktis dalam penyelesaian masalah. Justru ini akan mengundang eksploitasi pihak swasta jika tidak disertai regulasi yang jelas. Lalu di mana peran pemerintah ketika terjadi bencana?

Islam hadir menghadapi bencana dengan cepat tanggap. Keadaan bencana harus disikapi dengan tepat dan cermat. Skala prioritas dalam mengambil keputusan akan dilakukan sebagai bentuk raa’in (pelayan) dan junnah (perisai), yaitu bentuk pertanggungjawaban atas kepemimpinan dalam penanggulangan bencana. 

وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ  

“Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia.” (TQS. Al-Maidah: 32).

Kebijakan penanggulangan bencana harus bersandar bersandar pada syari'at (aturan) Islam. Pelayanan terbaik yaitu mengedepankan kemaslahatan umat. Memegang teguh prinsip serta nilai dalam aturan syariat. Bukan asas manfaat apalagi mementingkan kepentingan segelintir orang. Islam menghargai nyawa manusia, maka penanganan korban bencana akan menjadi prioritas utama. Islam memiliki regulasi yang benar dalam penanggulangan bencana. Kualitas dalam sebuah kepemimpinan Islam adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan serta harta bagi rakyat. 

Solidaritas untuk menolong korban bencana akan tumbuh secara alami sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Allah Subhanahu wata’ala. Kemaslahatan umat lebih utama dibandingkan keuntungan materil semata. Keyakinan akan balasan di akhirat kelak akan menjadi tolok ukur atas kebijakan yang dihasilkan. Wujud nyata dalam penangangan korban bencana Sumatera hanya akan terjadi jika ada penerapan aturan Allah di muka bumi. Islam menjaga keteraturan kehidupan dengan seperangkat aturan agar manusia dapat hidup dengan layak, terjamin dan penuh perlindungan. 

Hanya syariat Islam yang mampu menghargai nyawa seorang manusia di atas segalanya. Islam rahmatan lil alamin akan tercipta jika adanya penerapan aturan syariat Islam pada kehidupan. Standar penanggulangan bencana hanya berasal dari aturan Allah, yaitu bersumber pada Al-Qur’an dan Hadits. Kepemimpinan akan dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan kecermatan dalam berpikir. Aturan Islam akan mampu memimpin dalam kondisi darurat sekalipun.