Borok Korupsi yang Tak Kunjung Sembuh

TanahRibathMedia.Com—Jawa Barat kembali diguncang skandal korupsi yang memuakkan. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Bekasi, Ade Kuswara, bersama ayahnya, HM Kunang, mengungkap adanya praktik suap ijon senilai Rp14,2 miliar (Kompas.com, 20-12-2025).

Kasus ini bukan sekadar angka, tetapi cermin retak kepemimpinan yang tega menggadaikan amanah demi tumpukan harta. Korupsi telah menjadi borok menahun yang terus menggerogoti tubuh bangsa, seolah tak ada obat yang mampu menghentikan infeksinya.

Demokrasi adalah inkubator korupsi berbiaya tinggi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa jalan menuju kursi kekuasaan dalam sistem demokrasi kapitalis memerlukan modal yang fantastis. Dana kampanye yang melangit memaksa para calon pemimpin untuk mencari "investor" politik. Akibatnya, saat menjabat, prioritas mereka bukan lagi mengurus rakyat, tetapi sibuk mengembalikan modal dan membalas budi kepada para pemilik modal. 

Lingkaran setan ini menjadikan korupsi bukan lagi sekadar khilaf individu, tetapi konsekuensi logis dari sistem yang mahal dan transaksional. Korupsi akhirnya bertransformasi dari sekadar kesempatan menjadi kebiasaan, hingga mengkristal menjadi budaya yang sulit dikikis. 

Kebijakan yang lahir dari rahim sistem ini cenderung hanya memanjakan kalangan elite dan pengusaha, sementara rakyat kecil dipaksa bertahan di tengah kesenjangan ekonomi yang kian lebar. Daya beli masyarakat kian lesu bukan karena tiadanya kebutuhan, tetapi perputaran uang hanya mandek di saku para pejabat dan korporasi, menciptakan sekat pemisah yang nyata antara si kaya dan si miskin.

Pemberantasan korupsi di bawah naungan demokrasi kapitalis hanyalah utopia. Selama undang-undang masih bisa dikompromikan dan hukum tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas, para koruptor tidak akan pernah merasakan efek jera. Sistem ini menempatkan materi sebagai standar kebahagiaan tertinggi, sehingga rasa takut kepada Tuhan hilang digantikan oleh ketamakan. 

Kita melihat para elite membagi keuntungan dengan tawa, sementara di sudut lain, rakyat kehilangan akses kesehatan dan pendidikan yang layak akibat dana publik yang dikorupsi. Bukan hanya masalah penegakan hukum, kapitalisme juga merusak tatanan moral masyarakat. Ketika keberhasilan seseorang hanya diukur dari seberapa banyak aset yang dimiliki, maka segala cara akan dihalalkan. 

Integritas menjadi barang langka yang kalah oleh ambisi kekuasaan. Tanpa adanya perubahan paradigma yang mendasar mengenai hakikat kepemimpinan, drama penangkapan oleh KPK hanya akan menjadi tontonan berulang tanpa pernah menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.

Sebaliknya, Islam menutup rapat setiap celah korupsi melalui mekanisme yang komprehensif. Islam membedakan dengan tegas antara gaji yang sah dan harta haram seperti suap (risywah), komisi ilegal, hingga kekayaan gelap (ghulul). Calon pejabat wajib melakukan pencatatan harta sebelum dan sesudah menjabat melalui mekanisme muhasabah yang ketat. Jika terdapat penambahan harta yang tidak wajar, negara memiliki wewenang penuh untuk menyitanya demi kepentingan kas negara (baitul mal).

Penegakan hukum dalam Islam memiliki fungsi ganda yaitu sebagai penebus dosa bagi pelaku (jawabir) dan pencegah bagi orang lain agar tidak melakukan hal serupa (jawazir). Sanksi takzir yang dijatuhkan hakim sangat bervariasi, mulai dari penyitaan harta, pengumuman identitas pelaku di hadapan publik agar menanggung malu, hingga hukuman mati untuk korupsi yang masuk kategori kejahatan berat. Ketegasan ini hanya bisa lahir dari sistem yang mandiri, yang tidak tersandera oleh kepentingan para pemodal.

Pemberantasan korupsi hanya bisa berjalan efektif jika ditopang oleh tiga pilar utama yaitu ketakwaan individu pejabat, kontrol aktif dari masyarakat yang peduli, serta penerapan sistem Islam secara menyeluruh oleh negara. Hanya dengan kembali pada syariat, borok korupsi ini bisa disembuhkan hingga ke akarnya, sehingga keadilan bukan lagi sekadar angan-angan, tetapi kenyataan yang bisa dirasakan oleh seluruh umat.