Bencana Sumatra, Bencana Alam atau Azab Allah?

TanahRibathMedia.Com—Banjir kembali melanda Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara di tahun yang baru ini yaitu tahun 2026. Semenjak tanggal 1 hingga 9 curah hujan terus bertambah sehingga mengakibatkan banjir kembali terjadi di Aceh khususnya di daerah yang terdampak banjir November tahun 2025 kemarin seperti Aceh Tamiang, Takengon, dan Aceh Utara. Begitu juga dengan Sumatra Barat, daerah-daerah yang kemarin terkena dampak banjir hari ini kembali lagi banjir di daerah yang sama sehingga warga mengungsi kembali dari rumah mereka. Bukan di Sumatra saja bahkan yang terkena banjir tahun baru ini adalah Sulawesi dan Kalimantan dan juga termasuk pulau Jawa, banjirnya tidak tanggung-tanggung sampai atap rumah. Ada apa dengan Indonesia yang semakin bertambah tahun di daerah setiap provinsi terkena banjir yang sangat hebat sampai atap rumah, bahkan ada yang sampai 6meter ketinggian banjir. 

Penyebab banjir ini banyak yang menafsirkan karena ‘illegal logging’ atau penebangan hutan liar yang ugal-ugalan sehingga membuat banjir di daerah tidak terhindarkan lagi. Pernyataan-pernyataan itu terjadi karena banjir bandang tersebut membawa material-material kayu yang sangat besar dan potongannya yang rapi dan juga potongan kayu tersebut ada tertulis angka. Prasangka masyarakat ini dibarengi berita dari Walhi yang telah survei ke seluruh Indonesia dan menyatakan bahwasanya hutan Indonesia sudah banyak digunduli untuk ditanami pohon kelapa sawit.

  

Deforestasi inilah yang memicu banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akhir November 2025 lalu. Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), deforestasi mencapai 1,4 juta hektare sepanjang 2016-2025 di tiga provinsi tersebut. Bona menyebutkan penyebabnya ialah aktivitas ratusan perusahaan, yang merusak daerah aliran sungai (DAS) penting di bentang Bukit Barisan seperti Batang Toru, Sumatera Utara; DAS Krueng Trumon, Singkil, Peusangan, dan Tripa di Aceh; serta DAS Aia Dingin di Sumatera Barat.

Data menunjukkan ribuan konflik agraria dalam satu dekade terakhir, dengan Sumatra Utara dan Sumatera Barat termasuk provinsi dengan konflik tertinggi, serta deforestasi masif di Tapanuli Selatan dan Tengah yang berkorelasi dengan ekspansi sawit, hutan tanaman industri, dan pertambangan (Kompas.com, 05-01-2026).

Bukti nyata ini bukan isapan jempol semata karena presiden kita sekarang ini yaitu Pak Prabowo telah menyatakan sendiri di berita bahwasanya Indonesia harus menambah lahan sawit lagi, pernyataan ini sudah sangat jelas membuktikan bahwasanya Indonesia sudah banyak ditanami pohon sawit. Data dari walhi menyatakan Aceh memiliki lahan sawit sampai 231.095,73 hektar konsesi perkebunan sawit. Tak hanya di Aceh saja, ternyata daerah-daerah yang terkena banjir yang sangat hebat merupakan daerah yang banyak ditanami sawit Tak ayal akibat dari penanaman pohon sawit tersebut hutan yang seharusnya dilindungi dan untuk penyerapan air hujan sudah tidak ada lagi sehingga air turun ke rumah warga dan akhirnya menyebabkan banjir besar. Inilah fakta yang terjadi hutan yang harusnya dilindungi oleh pemerintah daerah maupun Pusat sudah digunduli dan dijadikan lahan sawit atas persetujuan pemerintah. Deforestasi hutan ini bukan akibat dari mengganti dengan lahan sawit saja, tetapi diperparah dengan izin tambang-tambang emas, nikel, batu bara dan lain-lain oleh pemerintah. 

Ada apa dengan pemerintah? Mengapa mereka dengan mudahnya memberikan izin kepada para pengusaha untuk menggunduli hutan lindung dan menjadikannya lahan sawit dan tambang? Inilah dampak dari diterapkannya sistem kapitalis sekularisme yang mengedepankan pemilik modal untuk diurusi oleh pemerintah. Dengan sistem kapitalis ini para pengurus rakyat yang seharusnya mengurusi rakyatnya berbelok mengurusi para usaha yang mempunyai banyak uang atau modal dikarenakan ada keuntungan untuk mengikuti keinginan para pengusaha pemilik modal. Para pejabat pemerintah ini dengan mengemban sistem sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan sehingga keserakahan harta maupun jabatan menjadi tolak ukur keberhasilan di dunia. Mereka tidak peduli lagi terhadap rakyat banyak yang tidak memiliki modal. Mereka fokus terhadap sumber daya alam yang sangat banyak di Indonesia untuk dikeruk sebanyak-banyaknya dan dinikmati individu maupun di kalangan mereka saja sehingga kekayaan rakyat tidak merata dan begitu banyak nampak ketimpangan sosial di negeri ini. Dan yang lebih sedih lag kesulitan hidup, kesengsaraan dan penderitaan dirasakan masyarakat akibat rakusnya para pejabat pemerintah

Di dalam Islam para pengatur kebijakan di dalam pemerintahan harus berdasarkan hukum Al Quran dan Sunnah Rasul sehingga para pejabat pemerintah tidak akan semena-mena terhadap rakyatnya karena di dalam Islam para pemimpin adalah orang yang bertakwa dan paham isi Al-Quran dan hukum-hukum Islam sehingga pemimpin di dalam Islam mempunyai ketakwaan individu disertai dengan hukum-hukum yang diterapkan dalam bernegara sesuai hukum syara'. Alhasil para pemimpin di dalam Islam takut akan menzalimi rakyatnya dan pastinya rakyatnya benar-benar diurusi baik miskin maupun kaya sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial. Pemimpin di dalam Islam takut akan pertanggung jawaban di akhirat sesuai dengan hadits Nabi:

Di dalam surah As-Shad ayat 26 Allah berfirman yang artinya:

Yang artinya setiap manusia adalah pemimpin di muka bumi ini dan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Maka dari itu, pemimpin di dalam Islam benar-benar mengurusi rakyatnya sampai rakyatnya sejahtera seperti yang pernah terjadi pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada saat itu tidak ada satupun rakyatnya yang kesusahan sampai-sampai serigala tidak berani memakan domba gembalaan dikarenakan begitu adilnya Khalifah pada saat itu. Serigala pun bisa mendapatkan makanan tanpa harus menerkam domba gembalaan. Itulah salah satu contoh ketika syariat Islam diterapkan di dalam bernegara yang hasilnya rakyat secara keseluruhan sejahtera aman dan tentram dan pastinya sesuai dengan firman Allah yaitu Islam adalah rahmat bagi semesta alam.