Bencana di Akhir Tahun, Mari Bermuhasabah Diri

TanahRibathMedia.Com—Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Sabtu (27-12-2025) menyampaikan, perkembangan terbaru korban bencana di Sumatra Utara (Sumut), Sumatra Barat (Sumbar), dan Aceh. Jumlah korban jiwa di laporkan bertambah 1 orang menjadi 1.138 jiwa. Simpati dan doa yang mendalam disampaikan kepada keluarga korban, kepala pusat data informasi dan komunikasi kebencanaan (BNPB) Abdul Muhari mengungkapkan ada sembilan desa di kecamatan Ketol, kabupaten Aceh Tengah yang masih terisolir. Setelah tiga jembatan terputus karena banjir bandang dan tanah longsor akhir November lalu. Warga dari sembilan desa diperkirakan dihuni 700 keluarga ini sudah hampir 1 bulan harus mengatur strategi bertahan hidup. 

Lambatnya penanganan bencana alam yang terjadi di Aceh dan Sumatra di akhir tahun ini. Telah membuktikan lemahnya kepemimpinan di negeri ini. Karena banyak pemimpin dari pusat hingga daerah yang tidak berkompeten menjadi pengurus rakyat, maupun lingkungannya. Alih-alih para pemimpin mengayomi rakyat tetapi, banyak para pemimpin yang malah memperlihatkan sikap haus kekuasaan, arogansi, minim empati dan banyak yang melakukan pelanggaran etika. Ini terjadi karena para pejabat negeri saat ini jauh dari kata takwa, mereka tidak takut ancaman akhirat kelak di yaumil akhir.

Para pejabat dalam sistem kapitalisme hanya memikirkan persoalan mitigasi bencana di Sumatra bukannya terbuka, terhadap kritik dan masukan dari rakyatnya. Penguasa malah membungkam media masa untuk memberitakan kekurangan pemerintah dalam penanganan bencana sejak awal musibah di Sumatra.

Banyak narasi yang mereka lakukan dan mengabarkan kepada media bahwa bencana itu tidak sedahsyat apa yang dikabarkan di media dan menganggap remeh dampak bencana yang menimpa warga, dan kemudian para pejabat berlomba-lomba melaporkan kinerja mereka seperti menyalurkan bantuan menembus kawasan yang terisolasi sampai menyalakan listrik di sejumlah lokasi katanya, tetapi fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan bencana alam kali ini lebih dahsyat dari yang sebelumnya terjadi.

Padahal banyak pemberitaan di media sosial yang berasal dari laporan warga sipil dan relawan yang telah melaporkan kepada yang sebenarnya terjadi di lokasi, mereka melihat dengan nyata banyak warga yang berhari-hari tidak mendapatkan makanan dan tidak bisa tidur karena belum mendapatkan bantuan, baru hanya sebagian yang mendapatkannya. Dengan menghadapi kondisi seperti ini pemerintah berdalih bahwa bencana tersebut tidak bisa ditetapkan sebagai status Bencana Nasional.

Untuk itu sangat sulit mencari keadilan yang hakiki di dalam sistem kapitalisme karena kebijakannya selalu dikomersialkan dan selalu dimonopoli, para pejabat dalam sistem kapitalisme bagaikan lempar batu sembunyi tangan.

Sungguh berbeda dengan sistem Islam ketika berada dalam naungan negara khilafah, para pejabat dan penguasa negeri akan sigap ketika menghadapi bencana alam, karena pejabat dan penguasa dalam sistem Islam dibentuk menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa, mereka akan takut dengan amanah yang diberikan rakyat kepadanya, karena sejatinya para pejabat dan penguasa itu wakil rakyat yang harus melindungi dan mengayomi seluruh rakyatnya, tidak melakukan pandang bulu, karena sistem hukum yang di jalankan berasal dari sang pencipta yang maha adil. 

Oleh karena itu sudah saatnya kita jujur melihat akar masalahnya, kenapa bencana alam kerap terjadi berulang-ulang kali yang seharusnya manusia sadar dan mau mengakui kelemahannya, ketika amanah alam itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya maka akan menimbulkan kerusakan baik bagi ekologi maupun ekosistem.

Wallahu'alam bishowab.