Banjir Sumatra, Bukti Kebobrokan Kapitalisme

TanahRibathMedia.Com—Indonesia saat ini tengah berduka. Saudara-saudara kita di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, tengah ditimpa bencana besar berupa banjir dan tanah longsor. Data BNPB menyebutkan, per Kamis (6 Desember 2025), jumlah korban meninggal akibat bencana ini mencapai 883 jiwa, hilang sebanyak 520 jiwa, dan terluka sebanyak 4.200 jiwa. Bencana ini juga telah merusak berbagai fasilitas umum seperti jembatan, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, gedung/kantor, serta fasilitas kesehatan. Sayangnya sampai saat ini, bencana banjir dan longsor di Sumatra tersebut belum juga ditetapkan sebagai bencana nasional, meskipun bencana ini telah menimbulkan banyak korban jiwa, kerugian material dan harta benda yang besar, berbagai kerusakan infrastruktur, dan kelumpuhan ekonomi dan sosial.  

Terkait dengan adanya bencana ini, kita turut merasa sedih dan prihatin akan apa yang dialami saudara-saudara kita di sana. Semoga Allah memberikan mereka kesabaran, kekuatan, dan ketabahan dalam menghadapi bencana ini. Bencana ini sesungguhnya adalah ujian yang mudah-mudahan dapat mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Semoga Allah memberikan saudara-saudara kita pertolongan dan perlindungan dalam melewati bencana ini. 

Kita perlu berkaca apa yang sebenarnya menjadi penyebab bencana ini terjadi? Dikutip dari kompas.com (02 Desember 2025), bencana di Sumatra ini disebabkan oleh 3 hal, yakni adanya deforestasi di kawasan hulu, anomali adanya pergerakan siklon tropis yang menyebabkan hujan yang terus-menerus selama beberapa hari di tempat yang sama, serta yang volume hujan ekstrim, yang menyebabkan volume hujan sebulan turun dalam satu hari, dan turun selama 3 hari berturut-turut. Dari sini bisa dilihat, sebetulnya penyebab bencana ini bukan hanya karena faktor alam, tapi ada jejak kerakusan manusia. Demi mendapatkan uang uang yang banyak, segala rambu-rambu didobrak. 

Sebetulnya telah banyak teori yang membahas cara aman untuk dapat  memafaatkan SDA tanpa merusak kesimbangan alam. Sayangnya, saat ini di sistem kapitalisme semua teori yang ada seolah tidak berlaku lagi. Para pemilik modal dengan leluasa mengambil SDA tanpa memperhatikan lagi masalah keseimbangan alam. Para birokrat yang semestinya menjaga agar SDA dapat dinikmati rakyat seoptimal mungkin tanpa merusak keseimbangan  alam, justru tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Mirisnya, eksploitasi SDA alam oleh korporasi ini turut dilindungi oleh UU. Ketika swasta diberikan ruang yang besar untuk mengeksploitasi SDA, tentu kerusakanlah yang akan terjadi dan ujung-ujungnya rakyat yang menjadi korban, seperti halnya yang terjadi hari ini. 

Dari sini, tentu kita harus segera mencari solusi tuntas yang dapat menyelesaikan bencana ini. Tentu saja, fenomena alam bukanlah sesuatu hal yang bisa kontrol. Hanya saja, jika jaring pengamannya kuat, kalaupun ada anomali yang terjadi, kita dapat mengantisipasinya dengan baik. Islam selaku agama yang sempurna, telah menyediakan solusi bagi setiap masalah kehidupan. Misalnya, dalam hal ekonomi, Islam telah mengatur sistem kepemilikan, yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, dana kepemilikan negara. SDA termasuk kepemilikan umum tetap dimiliki oleh rakyat dan dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Tentu Islam telah mengatur rambu-rambu agar dalam pengelolaan SDA oleh negara ini, keseimbangan alam tetap dapat terjaga. 

Selain itu negara yang menerapkan sistem Islam dengan sempurna tentu akan menyusun tata ruang pembangunan wilayah yang komprehensif. Kawasan pemukiman, industri, lahan pertanian, hutan, aliran sungai akan disusun sedemikian rupa agar tidak terjadi tumpang tindih. Ketika terjadi bencana, maka negara dengan sigap akan menyelamatkan rakyat dan menjamin kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik. Sumber dana untuk penanganan bencana ini dapat diambil dari baitul maal, melalui pos kepemilikan umum dan pos fa’i, ghanimah, ataupun sedekah umat. Negara juga akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum syara. 

Islam telah mengajarkan bahwa apa pun yang kita lakukan di dunia, kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Oleh karena itu, setiap elemen dalam negara, baik itu rakyat, maupun penguasa akan berupaya untuk senantiasa taat pada hukum syara.