Wisata Halal jadi Tren Global?

TanahRibathMedia.Com—Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI berkomitmen menjadikan pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau sebagai pusat wisata halal dan muslim terbesar di kawasan ASEAN. 

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan pulau Penyengat memiliki potensi historis dan budaya yang sangat kuat untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata halal unggulan. 

Widiyanti menambahkan, pulau Penyengat bukan hanya menyimpan nilai sejarah kesultanan Riau - Lingga, tetapi juga memiliki daya tarik religi yang harus dikembangkan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat lokal.

Sementara itu, gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan bahwa pengembangan pulau Penyengat dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat Pemprov Kepulauan Riau dan Pemko Tanjungpinang. 

Di sisi lain, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan atau yang lebih akrab disapa Babe Haikal, menyebut tren produk halal kini telah menjadi gaya hidup global dan bukan hanya urusan agama semata. 

Haikal juga mendorong para pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikasi halal sesuai amanat UU No 33 tahun 2024 PP No 42 tahun 2024 tentang jaminan halal. Diketahui sebanyak 25 pelaku usaha mikro kecil di desa wisata Pulau Penyengat telah menerima sertifikasi halal gratis, terdiri dari 8 pelaku usaha kedai makanan dan minuman serta 17 pelaku usaha produksi makanan dan minuman (deltakepri.co.id, 16 Oktober 2025).

Standar pariwisata halal mencakup makanan dan minuman halal, akomodasi Syariah, serta lingkungan yang aman dan bebas dari kegiatan yang bertentangan dengan prinsip Islam. Beberapa komponen utama meliputi produk halal, pelayanan Syariah, pengelolaan yang sesuai, fasilitas ibadah serta pemisahan fasilitas bagi laki-laki dan perempuan seperti kolam renang dan spa. 

Saat ini pariwisata halal yang telah tersertifikasi halal di Indonesia terdapat di beberapa wilayah seperti Aceh, Sumatera Barat dan Lombok (Nusa Tenggara Barat). Dalam sistem Kapitalis Sekulerisme wisata halal dianggap trend Global. Demikian dasar pemikiran kapitalis, hanya sebatas manfaat dan keuntungan yang semata. Padahal halal dan haram tidak ditentukan oleh manfaat yang diperoleh tetapi ditentukan oleh hukum syariat.  

Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

يٰۤاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ کَآ فَّةً ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَـکُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Setiap perbuatan seorang muslim wajib terikat dengan hukum syara'. Label wisata halal tidak hanya berlaku di negara ASEAN saja. Tapi berlaku bagi seluruh umat muslim di dunia. 

Dalam Islam, bukan hanya lingkungan wisata yang harus halal tetapi lingkungan pemerintahan, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan haruslah terikat dengan hukum syariat. Seperti yang telah dicontohkan oleh teladan umat manusia Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an sebagai pedoman atau petunjuk kehidupan. 

Hal ini tidak lain dengan diterapkannya sistem Islam secara Kaffah melalui penegakan Institusi Islam yakni Khilafah Islamiyyah yang akan mewujudkan Islam rahmatan lil'alamin menjadi keberkahan dan rahmat bagi seluruh alam semesta.