TEFI: Dalam Praktik Ekonomi Kapitalisme, Pelayanan Publik hanya sebagai Topeng

TanahRibathMedia.Com—Menanggapi pernyataan PT. Pertamina Patraniaga bahwa terdapat 394 ribu nomor polisi telah diblokir karena terindentifikasi curang dalam pembelian BBM bersubsidi, Direktur The Economics Future Institute (TEFI), Dr. Yuana Tri Utomo, mengungkapkan praktik ekonomi kapitalisme adalah pelayanan publik hanyalah topeng untuk ngelabuhi rakyat.

"Pelayanan publik hanya kedok, hanya topeng untuk mengelabuhi rakyat. Inilah praktik ekonomi kapitalisme," tuturnya dalam Kabar Petang: 394 Ribu Kendaraan Diblokir Tak Bisa Lagi Beli Pertalite dan Solar Subsidi: Termasuk Punyamu? di kanal YouTube Khilafah News, Sabtu (22-11-2025).

Sebenarnya, jelas Yuana, pelayanan publik dalam bentuk apa pun, apakah sifatnya subsidi atau bantuan sosial menjadi tugas dan kewajiban negara.

"Tugas lo, kok disebut bantuan, tugas lo, kewajiban lo, kok disebut subsidi," sesalnya.

Seakan-akan, imbuhnya, negara memberikan kebaikan untuk rakyat. Padahal hal itu sudah menjadi kewenangan dan tugas mereka.

"Jadi ini tadi yang saya sebut sebagai topeng atau kedok semata," tegasnya kembali.

Menurutnya, Sumber Daya Alam (pertalite, Pertamax, baru bara, minyak bumi) dan semua yang terkandung di dalamnya adalah milik umat yang harus dikelola oleh negara sebagai tugas mengemban amanah mulia untuk melayani rakyat.

"Hasil pengelolaan itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," jelasnya.

Kemudian, jelas Yuana, istilah subsidi tadi membentuk persepsi seakan-akan negara memberi kebaikan, bukan sedang menjalankan kewajiban.

"Istilahnya ini kedok saja untuk menutupi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)," katanya. 

Belum lagi pemerintah berkata, sambungnya kembali, subsidi membebani anggaran. Padahal jika kekayaan itu dikelola sebaik-baiknya oleh negara, harga energi seharusnya tidak ditentukan oleh beban APBN. Akan tetapi ditentukan oleh biaya produksi ri'il.

"Berapa biaya produksi ri'ilnya itu?" ungkapnya dengan pertanyaan retoris.

Apalagi sekarang, kata Yuana, isunya harga itu ditentukan oleh pasar internasional. Nyata bahwa Kapitalisme global ini betul-betul mempengaruhi perekonomian nasional.

Narasi subsidi ini, terang Yuana, betul-betul menyesatkan publik. Bukan semata teknis anggaran, akan tetapi ini bagian dari pembodohan.

Terakhir, ia menegaskan bahwa semestinya narasi yang dibangun adalah negara sedang menjalankan kewajibannya.

"Narasi yang seharusnya digunakan itu negara bukan sedang memberi, tapi, negara sedang menjalankan kewajibannya," pungkasnya.[] Nur Salamah