Solawat yang Menggema, ke Mana Arah Kita?

TanahRibathMedia.Com—Kebijakan Gubernur Kepulauan Riau yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) melantunkan solawat Busyro setelah menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” memantik diskusi panjang di ruang publik. Dalam laporan CNN Indonesia (17 November 2025), disebutkan bahwa instruksi tersebut kini diterapkan sebagai rutinitas harian setiap pukul 10.00 WIB. Kebijakan ini memang tampak menyejukkan—siapa yang tak ingin atmosfer kerja yang lebih religius, tenang, dan bernada spiritual?

Namun justru karena ia tampak sejuk, kita perlu bertanya lebih dalam: apa sebenarnya tujuan dari kebijakan ini? Apakah selawat telah menjadi pedoman bagi perubahan yang lebih besar atau sekadar ornamen baru dalam seremoni birokrasi?

Di tengah berbagai persoalan bangsa yang semakin kompleks, solawat seharusnya bukan sekadar gema suara di ruang rapat. Ia adalah panggilan untuk kembali ke nilai-nilai besar yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., bukan hanya untuk individu, tapi juga untuk tata kelola hidup, masyarakat, dan negara.

Solawat dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat agung. Ia bukan hanya ucapan. Ia simbol cinta, penghormatan, dan pengakuan akan peran Nabi sebagai pembawa syariat yang sempurna. Karenanya, ketika solawat ditempatkan sebagai rutinitas setelah lagu nasional, tanpa disadari muncul persoalan simbolik: amalan syar’i yang luhur itu berpotensi “ditundukkan” menjadi sekadar elemen tambahan dalam rangkaian formalitas kenegaraan.

Memang benar, niat baik tetaplah niat baik. Tetapi persoalan agama bukan hanya soal niat—ia soal penempatan dan pemaknaan. Bila solawat menjadi ritual yang berdiri sendiri, terpisah dari perubahan kebijakan yang mencerminkan teladan Nabi, maka ia berisiko terjebak dalam seremoni tanpa substansi. Kita tentu tidak mempersoalkan solawatnya. Yang dipersoalkan adalah bagaimana ia dipahami.

Ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama: solawat sejatinya adalah panggilan untuk mengikuti Nabi, bukan sekadar memuji beliau. Jika solawat hanya dilantunkan tetapi kebijakan publik masih jauh dari prinsip-prinsip yang beliau bawa, maka pesan solawat itu tidak benar-benar turun ke bumi. Solawat yang tidak diikuti dengan ittiba’ ibarat mencintai seseorang tetapi menolak nasihat dan ajarannya. Itulah mengapa dalam Islam, selawat bukan tujuan akhir—ia adalah pintu menuju menjalankan syariat.

Masalah bangsa ini bukan karena kurang banyak solawat. Masalahnya adalah karena kita telah lama meminggirkan syariat Nabi dari urusan pemerintahan dan masyarakat. Padahal syariat itu hadir untuk membawa keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan. Solawat yang hanya berhenti di bibir tanpa penerapan syariat tidak akan memperbaiki tatanan sosial.

Dalam membaca kebijakan ini, beberapa catatan penting perlu disampaikan:

1. Solawat setelah Indonesia Raya menimbulkan ketidakseimbangan makna.

Dalam syariat, kedudukan solawat lebih tinggi daripada simbol kebangsaan. Penempatan yang kurang tepat dapat mengaburkan urgensi dan kemuliaan solawat itu sendiri.

2. Solawat bukan sekadar ucapan, tapi ajakan untuk menerapkan syariat.

Membaca solawat sambil tetap menjauh dari ajaran Nabi adalah paradoks yang harus kita hindari.

3. Gerakan bersolawat harus membuka mata umat terhadap akar masalah bangsa.

Korupsi, krisis moral, ketimpangan ekonomi—semua itu bermuara pada absennya sistem kehidupan yang dibangun di atas syariat Nabi.

Untuk menjadikan solawat memiliki dampak nyata, beberapa langkah substantif perlu digarisbawahi:

1. Solawat mesti berjalan seiring dengan ittiba’ kepada Nabi.

Cinta kepada Rasul harus diwujudkan dalam penerapan ajaran beliau, bukan hanya melalui seruan lisan.

2. Seluruh syariat Nabi hanya bisa tegak dalam institusi yang sahih: khilafah.

Khilafah bukan istilah yang menakutkan—ia adalah sistem pemerintahan Islam yang telah terbukti membawa keadilan dan kemajuan di masa lampau.

3. Nabi Muhammad saw. adalah pemimpin negara, bukan hanya pembimbing spiritual.

Mengikuti beliau berarti mencontoh sistem pemerintahan yang berbasis wahyu, bukan sistem hasil kompromi manusia.

Sejarah mencatat bahwa pada masa Khilafah Rasyidah, selawat bukan hanya dilantunkan tetapi dijelmakan dalam kehidupan nyata. Contoh dari masa Umar bin Khattab:

• Umar tidak sekadar mengajak umat memperbanyak ibadah.

• Beliau membangun sistem keuangan negara yang transparan.

• Menyediakan jaminan pangan bahkan pada masa paceklik.

• Mengatur distribusi zakat dan harta agar tidak ada warga yang kelaparan.

• Membangun sistem peradilan yang benar-benar bebas dari korupsi.

Semua kebijakan ini lahir dari petunjuk syariat yang dibawa Nabi. Inilah solawat yang hidup, yang bukan hanya ucapan tetapi kebijakan konkret. Pada masa itu, umat tidak hanya bersolawat setiap pagi—mereka hidup dalam sistem yang menjadikan solawat sebagai nyawa pemerintahan.

Kebijakan religius semacam ini sebenarnya bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia. Misalnya, dalam laporan Tribunnews (12 November 2025), terdapat contoh pemerintah daerah yang mewajibkan pembacaan zikir tertentu sebelum apel pagi. Meski tujuannya baik, banyak kebijakan religius modern berhenti di tataran simbolik, bukan substantif.

Kita harus berhati-hati agar agama tidak direduksi menjadi “hiasan suasana”. Dalam sejarah Islam, agama adalah fondasi negara, bukan dekorasi prosesi.

Pada akhirnya, kebijakan Gubernur Kepri ini bisa saja membawa suasana rohani yang lebih baik. Tetapi kita tidak boleh berhenti pada suasana. Kita harus menatap substansi: solawat seharusnya menggerakkan bukan hanya lisan, tetapi arah bangsa. Jika solawat hanya menjadi ritual tambahan setelah Indonesia Raya, kita kehilangan makna terdalamnya.

Solawat seharusnya menjadi kompas—penunjuk jalan untuk kembali kepada sistem yang dibawa Nabi Muhammad saw. Solawat yang paling kuat bukanlah yang paling merdu terdengar, tetapi yang paling nyata diwujudkan dalam kebijakan dan sistem hidup.