Tragedi Ambruknya Pesantren, Bukti Lemahnya Tanggung jawab Negara terhadap Pendidikan

TanahRibathMedia.Com—Beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh peristiwa memilukan. Sebuah bangunan pondok pesantren tiba-tiba ambruk dan menelan banyak korban jiwa. Tragedi itu terjadi di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur. Gedung tiga lantai yang terdiri atas musala dan asrama putra roboh pada Senin sore (29 September 2025), ketika ratusan santri sedang melaksanakan salat Asar berjamaah di dalamnya. Ironisnya, bangunan tersebut masih dalam proses pembangunan. Setelah beberapa hari proses pencarian, tim Basarnas menutup operasi evakuasi pada Selasa (7/10). Data terakhir mencatat 67 korban meninggal dunia, termasuk 8 bagian tubuh yang ditemukan terpisah (Dikutip dari laman CNN Indonesia com, 5-10-2025).

Kejadian ini tentu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban. Para orang tua yang berharap anaknya tumbuh menjadi generasi saleh justru harus kehilangan buah hatinya dalam kondisi tragis. Meski musibah tak bisa dihindari, sejatinya banyak hal yang bisa diantisipasi manusia sebelum bencana terjadi. Salah satunya adalah memastikan setiap bangunan pendidikan dibangun dengan memperhatikan standar teknis dan keamanan yang benar. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa penyebab runtuhnya gedung adalah konstruksi yang rapuh dan lemahnya pengawasan teknis. Tiap lantai tidak dirancang sesuai standar kekuatan struktur bangunan bertingkat. Hal ini diduga karena keterbatasan dana dan biaya pembangunan yang bergantung pada sumbangan wali santri serta donatur, tanpa dukungan dana memadai dari negara. Pendidikan seharusnya menjadi hak dasar seluruh warga, tanpa memandang kemampuan ekonomi. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Ambruknya pesantren di Sidoarjo menjadi bukti nyata lemahnya tanggung jawab pemerintah dalam menjamin sarana pendidikan yang aman dan layak.

Sistem pendidikan yang berjalan di bawah naungan kapitalisme menjadikan pendidikan sebagai barang komersial, bukan kebutuhan publik. Sekolah-sekolah dengan fasilitas terbaik hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu membayar mahal. Sementara itu, masyarakat berpenghasilan rendah harus puas dengan fasilitas seadanya, bahkan yang tidak memenuhi standar keamanan dasar. Tragisnya, kondisi ini bisa berujung pada hilangnya nyawa, sebagaimana yang terjadi di pesantren tersebut.

Berbeda jauh dengan sistem Islam, dalam sistem Islam pendidikan bukanlah komoditas ekonomi, melainkan kebutuhan mendasar umat yang menjadi tanggung jawab penuh negara. Baik lembaga pendidikan negeri maupun swasta harus mengikuti standar kualitas yang sama, sebagaimana diatur oleh negara.

Teladan terbaik tentang hal ini dapat kita lihat dari Rasulullah saw., ketika beliau memimpin Daulah Islam di Madinah. Saat itu, masjid dijadikan sebagai pusat kegiatan pendidikan dan dakwah. Di dalamnya berlangsung halaqah ilmu, pengajaran Al-Qur’an, serta penyampaian khotbah setiap Jumat.

Sebagaimana sejarah telah mencatat bahwa terdapat lebih dari 40 masjid di Madinah pada masa Rasulullah dijadikan fasilitas belajar. Di antara yang beliau sediakan adalah Suffah, suffah merupakan salah satu tempat tinggal bagi kaum fakir miskin dari kalangan Muhajirin dan Anshar yang sekaligus menjadi ruang belajar. Di samping itu, juga ada Kutab, tempat anak-anak belajar membaca, menulis, dan memahami Al-Qur’an.

Rasulullah bahkan menerapkan kebijakan yang menunjukkan besarnya perhatian terhadap pendidikan. Dalam Perang Badar, tawanan yang tidak mampu membayar tebusan diizinkan menebus diri dengan mengajarkan sepuluh anak kaum Muslimin menulis. Salah satu murid hasil kebijakan ini adalah Zaid bin Tsabit, yang kemudian menjadi penulis wahyu.

Semua ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, negara wajib menjamin pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh warganya, karena pendidikan adalah sarana membentuk manusia beriman dan berilmu.

Pembiayaan Pendidikan, Tanggung Jawab Negara

Dalam sistem pemerintahan Islam, pembiayaan pendidikan diambil dari Baitul Mal, yang memiliki dua sumber utama yaitu, Pos kepemilikan umum, dan pos kepemilikan negara. Pos kepemilikan umum berasal dari pengelolaan kekayaan alam seperti tambang, minyak, hutan, laut, dan energi. Pos kepemilikan negara, berasal dari harta fai’, kharaj, jizyah, ghanimah, rikaz, usyur, dan sejenisnya.

Dengan dua sumber besar tersebut, negara memiliki kemampuan finansial yang kuat untuk membangun dan memelihara fasilitas pendidikan yang memadai, aman, dan berstandar tinggi. Negara juga berkewajiban memastikan bahwa lembaga pendidikan swasta sekalipun tetap memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang telah ditetapkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw, : “Seorang pemimpin adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Tragedi ambruknya pondok pesantren di Sidoarjo bukan semata musibah, tetapi peringatan keras bagi bangsa ini tentang rapuhnya sistem yang membiarkan pendidikan berjalan tanpa jaminan keamanan dan pengawasan yang memadai.

Dalam sistem kapitalistik, pendidikan hanya menjadi komoditas ekonomi. Sangat berbeda dengan Islam, pendidikan dipandang sebagai tanggung jawab negara dan amanah syar’i untuk mencerdaskan rakyat, menjauhi umat dari kebodohan serta menjaga keselamatan mereka dan menjauhkan mereka dari kekufuran.

Negara akan memastikan setiap fasilitas pendidikan dibangun dengan kualitas terbaik dan gratis. Dengan begitu, tidak akan ada lagi tragedi seperti runtuhnya pesantren, dan pendidikan akan benar-benar menjadi jalan menuju lahirnya generasi unggul pembangun peradaban Islam.

Wallahu'alam bisshawab.