Sekolah Rakyat Simbol Kastanisasi Pendidikan

TanahRibathMedia.Com—Pemerintah Kabupaten Bandung membuat program Sekolah Rakyat (SR) sebagai upaya memutus kemiskinan ekstrem melalui pendidikan. Kawasan Stadion Si Jalak Harupat Kecamatan Kutawaringin dipilih sebagai lokasi rintisan program SR. Tujuannya didirikan SR ini adalah untuk mencegah anak-anak dari keluarga miskin agar tidak putus sekolah, karena Sekolah Rakyat ini merupakan pendidikan gratis.

Dalam pertemuan di Rumah Dinas Bupati di pada Rabu malam (1-10-2025) bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico, Kang Ds aka Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan sangat mendesaknya akan kebutuhan sekolah ini. Beliau mengatakan antusias masyarakat begitu tinggi sehingga pembangunan SR harus segera disiapkan. Maka dari itu perangkat daerah terkait mengawal percepatan pembangunan bersama dukungan Kementerian.

Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi nyata bagi anak-anak yang berisiko putus sekolah, sekaligus membuka jalan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan (Balebandung.com, 02-10-2025).

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok komunal yang menjadi ‘basic needs’ semua warga negara. Oleh karenanya, negara berkewajiban untuk menyediakan seluruh sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata demi terpenuhinya kebutuhan ini.

Mahalnya biaya pendidikan formal hari ini mendorong pemerintah mengadakan pendidikan gratis. Ide Sekolah Rakyat, pada dasarnya diharapkan mampu meratakan sarana pendidikan, dengan membangun gedung baru, merekrut guru baru. Tetapi langkah ini pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Di samping itu, pemerintah kelihatannya hanya euforia dengan suara-suara pembangunan Sekolah Rakyat. Segudang masalah pendidikan lainnya tidak menjadi fokus perhatian seperti kualitas pendidikan nasional hari ini dengan karut marut yang ada, baik gaji guru honorer yang tidak memadai, siswa kelas menengah atas yang tidak bisa berhitung matematika dasar dan pengetahuan umumnya yang memprihatinkan.

Kalau memang pemerintah pusat serius mau meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan pemerataan sarana pendidikan di seluruh negeri, kenapa tidak meningkatkan kualitas yang sudah ada, baik fasilitas ataupun guru, jadi tidak tumpang tindih. Sekolah Rakyat bisa saja dibangun tapi dengan kualitas yang sama dan merata dengan sekolah umum yang sudah ada, sehingga tidak perlu pakai embel-embel Sekolah Rakyat. Dengan begitu, tidak akan ada pandangan sebelah mata terhadap SR ini. Seolah-olah terjadi kastanisasi pendidikan, antara yang gratis dan berbayar.

Sekolah Rakyat hanya perpanjangan tangan dari program populis pemerintah pusat, karena ini tidak akan menyelesaikan masalah pemenuhan kebutuhan pendidikan rakyat miskin, apalagi mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan yang terjadi hari ini bukan hanya karena faktor pendidikan, tapi struktural.

Sistem kapitalis sekuler meniscayakan adanya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang luar biasa. Kapitalisme hanya memberi ruang kekayaan kepada para pemilik modal saja (penguasa yang pengusaha dan pengusaha jadi penguasa). Sedangkan rakyat jelata hanya dijadikan komoditas untung-rugi dan menjadi jembatan bagi penguasa untuk meraup pundi-pundi rupiah.

Beda halnya dengan sistem Islam yang sangat memperhatikan kualitas pendidikan. Tidak ada kastanisasi pendidikan dalam Islam, karena semua warga negara akan diperlakukan sama baik muslim maupun ahlu dzimmah, yang kaya ataupun miskin, semua akan dipenuhi kebutuhan dasarnya sesuai mekanisme syariat. Negara Islam akan dengan mudah mendirikan layanan pendidikan bagus dan berkualitas bagi seluruh rakyat dengan anggaran yang dikelola baitul mal dari SDA yang merupakan kepemilikan umum.