Serakahnomics, Fenomena Wajar dalam Sistem Kapitalis Liberal

TanahRibathMedia.Com—Pernah dengar istilah "Serakahnomics"? Ini bukan nama boyband baru, tapi realita ekonomi gaya kapitalis yang bikin pejabat, korporat, dan oknum-oknum rakus level dewa.

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan keprihatinannya atas praktik keserakahan atau "serakahnomics" dalam pengelolaan kekayaan negara yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat hingga mengancam konstitusi.

Dalam pidatonya di penutupan Kongres PSI 2025, Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (20/7) malam, Kepala Negara menyinggung fenomena baru dalam dunia ekonomi yang ia sebut sebagai "mazhab serakahnomics", yakni perilaku rakus yang tak lagi mengindahkan moral, hukum, maupun kepentingan bangsa.

Jelang akhir pidatonya, Presiden menyebut kerugian materi yang dialami oleh bangsa Indonesia akibat praktik kejahatan ekonomi berkisar Rp 100 triliun setiap tahun, berarti 5 tahun Rp 1.000 triliun. Presiden pun memberi sinyal akan adanya langkah tegas dari pemerintah terhadap praktik ekonomi yang merugikan rakyat dan melanggar hukum. Katanya tinggal tunggu tanggal mainnya (antaranews.com, 21-7-2025).

Tapi akar masalahnya pak, bukan di manusia serakahnya, tapi masalahnya ya di sistemnya. Yes, sistem ekonomi kapitalis yang menyebabkan "Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Rakyatnya biasa nyanyi: "Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang, bayar utang."

Dalam sistem kapitalis, modal adalah raja yang punya kuasa. Mau buka tambang emas? Boleh. Mau kuasai air, listrik, batubara, sawit? Hayuk, asal punya modal. Rakyat? Numpang lewat aja sambil nyanyi, "Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat, kayu dan batu jadi tanaman." Cuma sayang, semua sudah dikapling para pemodal. Bukan saja di gunung dan di lembah, bahkan laut pun bisa dipagari.

Mirisnya, negara hanya "Wasit”

Pemerintah cuma nonton sambil sesekali meniup peluit. Yang main dan atur skor ya korporat.

Sumber daya alam boleh dijadikan ATM pribadi. Minyak, gas, batu bara, laut, dan hutan jadi rebutan. Bahkan Asing lebih bebas nguras daripada rakyat sendiri. Padahal itu semua harta titipan Allah untuk dikelola negara yang hasilnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk segelintir juragan.

Persaingan bebas tapi nggak adil. Katanya pasar bebas, tapi nyatanya yang gede makin gede, yang kecil makin kepepet. UMKM cuma jadi pajangan waktu kampanye.

Rakyat jadi korban sistemik

Harga naik, utang negara numpuk, subsidi dicabut, tapi gaji pejabat naik. Yang susah siapa? Ya emak-emak di pasar, abang sayur, sampai mahasiswa kos yang makan mie instan tiga kali sehari sambil nyanyi “Aku rapuh…”

Alhasil, ketimpangan ekonomi akut, si kaya belanja pakai kartu hitam, si miskin ngutang di warung pakai tatapan haru mendalam. KKN merajalela, karena semua berorientasi profit, bukan amanah. Generasi muda kehilangan arah, mikirnya “Jadi pejabat saja biar bisa cepat kaya”, bukan “Biar bisa melayani.” 

Bukan hanya pak Prabowo yang geram, tapi saya juga pak, kesel harta rakyat dirampok korporat mulu, namun perbuatan mereka sah lo pak karena dilindungi undang-undang yang dibuat oleh para wakil rakyat sendiri.

Tapi tenang, ada solusinya pak, yaitu terapkan sistem Islam secara kaffah yang anti serakah dan pro amanah lalu buang biang kerok keserakahan yang terlahir dari sistem kapitalis liberal itu.

Dalam khilafah, SDA milik rakyat, bukan buat digasak korporat, tapi buat dinikmati bareng-bareng. Minyak, gas, dan tambang itu milik rakyat, bukan milik ‘Om tajir di Singapura’

Di sistem Islam, SDA kayak emas, minyak, gas, tambang gede nggak bisa dimiliki pribadi apalagi dikuasai Asing. Rasulullah Saw bersabda,

“Air, padang rumput, dan api adalah milik umum.”

 (HR. Abu Dawud)

Nggak ada cerita laut kita dipagari, hutan digadai, atau emas disedot Asing.

Negara sebagai pengelola, bukan penjaga modal. Khalifah bertanggung jawab langsung kepada Allah, bukan kepada cukong. Nggak bisa main mark-up, karena semua transparan dan amanah, rakyat tinggal nikmatin hasilnya, seperti BBM murah, listrik nggak naik terus kayak harga cabe, nggak perlu daftar subsidi, karena semua dapet jatah. Bensin murah bukan karena subsidi, tapi karena sistemnya benar.

Uang dari SDA masuk ke Baitul Mal dan dananya untuk kemaslahatan rakyat, seperti bangun gedung sekolah,  bangun rumah sakit, bayar guru dan tenaga medis sehingga sekolah dan kesehatan bisa gratis serta bisa untuk jaminan hidup fakir miskin juga. Bukan buat beli jet pribadi pejabat atau plesiran ke Swiss sambil ngopi di tengah salju.

Dalam khilafah dilarang menumpuk harta secara zalim. Ada sistem zakat, larangan riba, dan kewajiban infak membersihkan harta dan hati. Orang kaya bukan dihujat, tapi diarahkan untuk bermanfaat.

Hukuman tegas untuk pengkhianat amanah. Korupsi SDA? Auto Diadili, nggak ada cium tangan Hakim atau main drama nangis di persidangan atau pura-pura stroke, bro.

Koruptor? Bukan cuma divonis enam tahun lalu senyum sumringah dan berpelukan dengan istri, tapi diadili seadil-adilnya di mahkamah syariah.

Jadi, wajar kalau dalam sistem kapitalis serakah itu dianggap sah, asal bisa setor dan punya koneksi. Tapi dalam sistem Islam (khilafah), serakah itu penyakit hati dan sumber kehancuran umat. Maka dari itu, mari tolak serakahnomics dan sambut penerapan sistem ekonomi penuh berkah dalam naungan Daulah Khilafah. Karena kalau terus begini, rakyat nggak cuma lapar nasi, tapi juga lapar keadilan.