Kemiskinan dalam Permainan Standar Ala Kapitalisme, Islam Wujudkan Kesejahteraan

TanahRibathMedia.Com—Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim kemiskinan menurun pada maret 2025. Namun, jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) justru mengalami kenaikan. Jumlah pekerja yang terdampak mencapai sekitar 60.000 orang pada dua bulan pertama, hingga Mei 2025 angka tersebut bertambah sekitar 2.419 orang. Hal itu dari laporan Konfederasi Sertifikat Pekerja indonesia (KSPI) (cnbcindonesia, 25-7-2025).

BPS juga menetapkan garis kemiskinan nasional pada Maret 2025 sebesar sekitar Rp20.305 per hari per kapita (CCN Indonesia, 25-7-2025).

Angka kemiskinan ekstrem memang turun di atas kertas, tetapi faktanya standar garis kemiskinan juga rendah. Itu setara dengan sekitar satu porsi makan sederhana per hari. Sedangkan manusia makan tiga kali sehari dan belum pertimbangan kebutuhan hidup lain.

Negara masih mengadopsi PPP (Purchasing Power Parity) 2017 sebagai acuan tingkat kemiskinan ekstrem nasional yakni USD 2,15 (20.000)/hari. Ini manipulasi statistik untuk menunjukkan progres semu. Hal ini justru menunjukkan bahwa negara lebih peduli pada citra ekonomi ketimbang realitas penderitaan rakyat.

Akar kemiskinan ekstrem bukan pada definisinya, tetapi pada sistem ekonomi kapitalis yang menciptakan jurang antara si kaya dengan si miskin. Kekayaan menumpuk di segelintir elite. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sementara akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak semakin mahal dan sulit.

Alih-alih mengurus kesejahteraan hingga pada tiap individu rakyat, negara yang menerapkan sistem kapitalis hanya berperan sebagai pengelola angka dan fasilitator pasar bebas. Solusi yang ditawarkan pun bukan pada pengubahan sistem, bahkan tidak pernah menyentuh akar masalah yaitu sistem ekonomi yang cacat dan menindas.

Dalam negara yang berasaskan akidah Islam, yakni Khilafah, punya aturan yang dapat menyejahterakan tiap-tiap individu rakyat. Khilafah juga memiliki solusi untuk mengentaskan kemiskinan dari akarnya.

Pertama, pengaturan kepemilikan yang adil. Harta di dalam Islam dibagi menjadi tiga: Kepemilikan individu, yaitu harta yang diperoleh secara halal melalui jual beli, warisan, hadiah, upah kerja, hasil pertanian, dll, lalu kepemilikan umum. 

Rasulullah saw. bersabda yang artinya: “Manusia berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah, hasan)

Sumber daya alam dengan deposit besar mutlak milik rakyat dan dikelola oleh negara untuk kemaslahatan umat, bukan dikomersilkan. Jadi, tidak ada ceritanya hutan dikaveling, laut dipagar, tambang emas diberikan ke asing. Kepemilikan negara, yaitu harta yang dikelola oleh negara untuk membiayai pelayanan kepada rakyat atas nama kebutuhan negara, seperti: Ganimah (rampasan perang), Kharaj (pajak tanah), jizyah, Fa'i (harta tanpa perlawanan), dan harta hasil pengelolaan wilayah umum.

Kedua, negara juga memastikan distribusi mekanisme zakat, infak, dan sedekah merata ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi, harta tidak berputar pada sekelompok orang kaya saja.

Ketiga, dalam Islam, setiap laki-laki dewasa terlebih dengan tanggungan keluarga wajib bekerja dan negara wajib untuk menjamin keluasan lapangan kerja, bukan melakukan solusi tambal sulam seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial (bansos).

Keempat, negara menjamin kebutuhan dasar. Negara bertanggung jawab penuh atas kebutuhan dasar rakyat, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan tanpa syarat pasar.

Negara Khilafah tidak mengukur kemiskinan dari angka PPP buatan lembaga internasional, melainkan dari realita kebutuhan pokok setiap individu terpenuhi secara layak atau tidak. Atas landasan keimanan, seorang pemimpin negara (Khalifah) akan melaksanakan tugasnya dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya, karena pemimpin adalah pelayan rakyat.

Rasulullah saw. bersabda yang artinya: "Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (Abu Nu‘aim dalam Hilyat al-Awliya’, dinilai hasan oleh sebagian ulama seperti Al-Munawi dan As-Suyuthi)

Hal ini didukung hadis lain. Rasulullah saw. bersabda yang artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Jadi, kepemimpinan bukanlah kehormatan untuk disombongkan, melainkan amanah berat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Jika kita menilai secara jujur dan objektif, bukankah Islam memang menawarkan solusi yang adil, menyeluruh, dan manusiawi, khususnya untuk menuntaskan kemiskinan dan melindungi martabat manusia. Semoga Khilafah segera tegak di muka bumi, sehingga umat muslim bisa menerapkan hukum Islam secara kaffah (menyeluruh).