Opini
Jangan Berharap Lowongan Kerja, Ciptakan Sendiri! Bukannya Emang Itu Tugas Negara?
Oleh: Nabila Zidane
Jurnalis
TanahRibathMedia.Com—“Kalo kamu bisa masak, bikin bisnis kuliner. Kalo kamu bisa jahit, buka usaha fesyen.”
Begitu kira-kira wejangan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ibu Rahayu Saraswati, kepada anak muda Indonesia. Pesan moralnya dilansir dari radaraktual.com (7-8-2025) yang berbunyi, “Jangan terlalu berharap lowongan kerja dari pemerintah. Ciptakan kerjaanmu sendiri.”
Hm... motivasinya sih niat. Tapi, kalau dicermati lebih dalam, ini kayak wejangan motivator yang lupa dia itu pejabat negara. Bukannya rakyat yang ditugasi nyediain lapangan kerja, tapi negara dong. Malah yang suruh bikin kerjaan, rakyat juga. Duh, ini negara lagi magang atau lagi liburan?
Padahal, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2, tegas banget,
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
Artinya, negara wajib menyediakan lapangan kerja. Bukan malah pasrah dan berkata, “Ya udah kalian buka usaha masing-masing aja deh.”
Kalau anak muda terus disuruh ngide sendiri, nyari celah bisnis sendiri, dagang dari nol, tanpa akses permodalan, tanpa jaminan perlindungan usaha, lalu ngutang sana-sini demi ‘Kreatif’, itu bukan empowerment, itu “Lempar tanggung jawab pakai jaket motivasi.”
Coba lihat dulu kondisi realita di lapangan,
Banyak lulusan sarjana nganggur,
Pekerjaan informal makin dominan (ojol, freelance, reseller), UMKM bangkrut gara-gara kalah saing sama produk luar,
Petani dan nelayan megap-megap,
Lulusan SMK disuruh “Siap kerja”, tapi lowongannya gak siap.
Eh, tapi rakyat masih rajin banget bayar pajak, loh. PBB, PPN, PPh, Pajak Motor, pajak hiburan, bahkan pajak-pajak yang kita gak tahu kapan lahirnya. Jadi Gimana Kalau Dibalik?
Ibu bilang, “Rakyat jangan terlalu bergantung sama pemerintah.”
Coba dibalik, “Pemerintah jangan terlalu bergantung sama rakyat dalam urusan pajak.”
Mau? Loh, kok gelagapan?
Sistem Kapitalisme: Negara Lempar Tanggung Jawab, Rakyat Disuruh Usaha
Inilah logika sistem kapitalisme. Rakyat didewakan sebagai “Subjek pembangunan” padahal nyatanya jadi objek eksploitasi. Pemerintah bertindak sebagai penonton aktif, kasih seminar kewirausahaan, kasih motivasi, tapi minim intervensi riil.
Akhirnya rakyat disuruh mandiri dalam kondisi tidak mandiri.
Wong bikin usaha itu bukan cuma soal “Bisa masak” atau “Bisa jahit”. Tapi perlu modal, legalitas, jaringan, pelatihan, sampai perlindungan hukum. Masa iya rakyat yang mesti mikirin semuanya, sementara negara cuma update status di medsos, “Bangga lihat anak muda kreatif buka usaha sendiri.”
Solusinya? Ya, negara wajib hadir dong.
Dan ini bukan konsep baru, Islam sejak 1400 tahun lalu sudah punya sistem negara yang menunaikan tanggung jawab sepenuhnya, yaitu Khilafah Islamiah.
Pertama, lapangan kerja disediakan negara. Negara bertanggung jawab membuka lapangan kerja yang luas dan layak. Bukan hanya nyuruh rakyat nyari sendiri, tapi aktif membuka industri, pertanian, perdagangan, dan pelayanan umum berdasarkan kebutuhan riil umat.
Kedua, aset umum dikelola negara, bukan diswastakan. Listrik, air, tambang, minyak, hasil laut, hutan semua dikelola negara, bukan diserahkan ke swasta. Dari sini negara bisa membiayai kebutuhan rakyat tanpa harus narik pajak. Rakyat hidup layak, negara juga nggak bangkrut.
Ketiga, pendidikan dan pelatihan gratis. Khilafah memastikan tiap rakyatnya mendapat pendidikan gratis dan berkualitas, termasuk pelatihan kerja. Jadi ketika terjun ke dunia kerja, mereka siap dan produktif.
Keempat, tidak ada pajak mencekik. Rakyat nggak ditarik pajak ini-itu. Hanya zakat dan sumber pendapatan syar’i lain yang ditarik sesuai hukum Islam.
Kelima, kesejahteraan rakyat itu tujuan, bukan beban negara. Islam menjadikan pelayanan terhadap rakyat sebagai ibadah dan amanah. Bukan sekadar tanggung jawab administratif, apalagi sekadar branding politik.
Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan,
"Negara Khilafah adalah negara yang bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara, termasuk kebutuhan akan pekerjaan, keamanan, dan pendidikan. Negara tidak boleh melempar beban ini kepada individu atau pasar."
(Kitab Nizham al-Iqtishadi fil Islam)
Jadi, Bu, jangan cuma rakyat yang disuruh “Jangan bergantung”. Pemerintah juga harus belajar bertanggung jawab.
Anak muda boleh kreatif, tapi jangan disuruh jalan sendiri.
Anak muda itu boleh banget jadi entrepreneur. Tapi jangan dibebankan sebagai satu-satunya solusi dalam menghadapi pengangguran. Itu cara berpikir neoliberal, yaitu rakyat dipaksa survive sendiri, sementara negara sibuk investasi dan subsidi pengusaha besar.
So, mau punya negara yang bener-bener hadir dan tanggung jawab? Yuk, balik ke sistem Islam. Tegakkan Khilafah Islamiah. Di sana negara hadir mengurusi rakyat karena iman, bukan kabur. Negara bekerja karena Allah, bukan cuma menyuruh rakyat kreatif.
Via
Opini
Posting Komentar