Solusi Tuntas Kemiskinan

TanahRibathMedia.Com—Fenomena meningkatnya angka kemiskinan dalam sistem kapitalisme bukanlah hal baru. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang menjadikan modal sebagai pusat dari segala aktivitas ekonomi, sementara peran negara semakin dikerdilkan dalam mengurusi kesejahteraan rakyat.

Akibatnya, ketimpangan antara si kaya dan si miskin makin melebar, dan hak-hak rakyat atas kekayaan alam sering kali dikuasai segelintir elit atau perusahaan asing. Ketika kemiskinan meningkat, solusi yang ditawarkan sering kali tidak menyentuh akar permasalahan—bahkan terkesan menyudutkan rakyat miskin itu sendiri.

Baru-baru ini muncul wacana kontroversial dari salah seorang pemimpin daerah yang mengusulkan agar vasektomi dijadikan syarat bagi mereka yang akan menerima bantuan sosial (bansos). Alasan yang dikemukakan adalah untuk mengurangi angka kelahiran di kalangan miskin, yang dianggap sebagai penyebab kemiskinan struktural.

Ini adalah bentuk pengalihan masalah dan kesalahan besar dalam memandang akar kemiskinan. Masalah utama bukanlah banyaknya anak, melainkan sistem yang gagal mengatur kekayaan negara untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya. Menyodorkan vasektomi sebagai solusi kemiskinan bukan hanya menyesatkan, tetapi juga melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Bahkan, dalam pandangan Islam vasektomi haram hukumnya.

Allah Swt. menegaskan dalam QS. Al-Isra:31, “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu kesalahan yang besar.”

Oleh karena itu, pengendalian kelahiran bukanlah solusi Islam atas kemiskinan. Harusnya negara wajib menciptakan sistem ekonomi yang mampu menjamin kebutuhan dasar setiap individu.

Jika diurai akar masalahnya, tidak lain karena dalam sistem kapitalisme menjadikan rakyat sebagai konsumen, bukan pemilik sumber daya. Negara hanya bertindak sebagai fasilitator bagi kepentingan korporasi. Kekayaan alam, seperti tambang, hutan, dan laut, yang seharusnya menjadi milik rakyat, justru diserahkan kepada swasta atau asing melalui izin konsesi.

Dalam sistem ini, pendidikan dan kesehatan pun menjadi komoditas yang hanya bisa dinikmati oleh yang mampu. Maka, kemiskinan adalah konsekuensi sistemik, bukan kesalahan individu atau jumlah anak yang terlalu banyak.

Islam memiliki sistem ekonomi yang unik dan adil. Negara dalam Islam (Khilafah) bertugas mengelola kepemilikan umum, termasuk kekayaan alam, untuk kepentingan rakyat, bukan korporasi. Dalam hal ini, Rasulullah saw. bersabda di dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud yang menyatakan bahwa kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api (energi).

Hadis ini menunjukkan bahwa sumber daya strategis tidak boleh dikuasai individu atau swasta. Negara wajib mengelolanya untuk kepentingan umum. Pendapatan dari kekayaan ini akan digunakan untuk: menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan gratis, menjamin kebutuhan pokok rakyat, dan menciptakan lapangan kerja melalui proyek-proyek strategis.

Selain itu, sistem Islam juga mewajibkan zakat dan melarang riba, sehingga distribusi kekayaan berjalan adil dan tidak terjadi penumpukan harta pada segelintir orang. Allah Swt. berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Hasyr: 7, “...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

Selain pengelolaan kekayaan alam, Islam menempatkan pendidikan sebagai hak dasar setiap individu. Pendidikan bukan hanya alat untuk mobilitas sosial, tetapi juga untuk membentuk karakter masyarakat yang bertakwa dan berdaya. Negara bertanggung jawab penuh menyediakan pendidikan berkualitas dan merata.

Oleh sebab itu, kemiskinan dalam sistem kapitalisme adalah akibat dari kegagalan struktural dalam mengatur sumber daya dan memenuhi hak rakyat. Menyalahkan rakyat miskin dengan menawarkan solusi seperti vasektomi adalah bentuk kezaliman dan pengalihan dari permasalahan pokok.

Islam hadir dengan sistem ekonomi yang adil, di mana negara bertanggung jawab langsung atas pengelolaan kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat, serta menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan utama yang wajib dipenuhi. Inilah solusi tuntas yang mampu mengatasi masalah kemiskinan, baik secara kultural maupun struktural, bukan dengan menekan angka kelahiran yang minus tanggung jawab negara.

Wallahu'alam bish shawwab.